Rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pada saat Jepang sudah kalah perang dan pasukan kolonial Belanda belum datang lagi untuk mencoba menguasai kembali jajahan mereka. Artinya, kemerdekaan Indonesia berlangsung dalam kondisi “kosong” kekuasaan asing.
Uniknya, India justru memproklamasikan kemerdekaannya pada saat penjajah negeri mereka, Inggris, masih mantap bercokol di Negeri Anak Benua itu. Dan baru 17 tahun kemudian kemerdekaan itu betul-betul terwujud ketika Inggris akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada India pada 1947.
Proklamasi kemerdekaan India itu disebut sebagai Deklarasi Purna Swaraj atau kemerdekaan total. Istilah ini asalnya dari bahasa Sansekerta, “purna” yang berarti “sempurna, sepenuhnya, total” dan “sva-raja” atau “berkedaulatan, berkuasa penuh, berkuasa sendiri.”
Konon deklarasi kemerdekaan India ini ditulis oleh Mohandas Karamchand Gandhi atau lebih populer dengan panggilan Mahatma Gandhi, tokoh perlawanan antikekerasan pejuang kemerdekaan India. Namun ada juga yang menyebut Jawaharlal Nehru, tokoh pejuang kemerdekaan lainnya juga menulis deklarasi ini.
Deklarasi itu lantas disampaikan dalam rapat umum Indian National Congress, salah satu partai terbesar prokemerdekaan India, yang digelar di Kota Lahore (kini menjadi bagian Pakistan), pada 19 Desember 1929. Setelah diterima, deklarasi itu lantas dipublikasikan secara luas pada 26 Januari 1930. Partai Kongres pun mengajak seluruh rakyat India memperingati 26 Januari sebagai hari kemerdekaan India.
Kemunculan deklarasi itu sendiri seperti diungkapkan dalam situs constitutionofindia.net adalah reaksi dari gagalnya perundingan perintisan kemerdekaan India oleh para tokoh pejuang seperti Jawaharlal Nehru, Mohammed Ali Jinnah, dan Gandhi, dengan pemerintah Inggris. Jadi pada awalnya, pemimpin pemerintahan Inggris di India yang bergelar Raja Muda (Viceroy), Lord Irwin, pada 1929 menyatakan bahwa India akan mendapat status dominion pada masa depan. Dalam struktur pemerintahan kolonial Inggris, dominion adalah status kemerdekaan dengan hak otonomi penuh yang diperoleh sebuah wilayah jajahan, namun masih punya keterikatan dengan Inggris di mana wilayah itu mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai kepala negaranya. Raja/Ratu Inggris “secara operasional keseharian” diwakili kehadirannya di negara itu oleh sosok gubernur jenderal.
Pernyataan Lord Irwin ini tadinya disambut gembira oleh para tokoh pejuang kemerdekaan India yang memang cenderung kompromistis pada saat itu. Mereka sudah sejak lama menginginkan agar India “naik status” sebagai negara dominion, seperti halnya Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Mungkin dalam pikiran mereka saat itu “biarlah masih ada ikatan dengan Inggris, yang penting sudah jauh lebih merdeka dan leluasa.” Karena itu dalam perundingan lanjutan dengan pemerintah Inggris, para tokoh kemerdekaan India ini ingin agar peta jalan untuk realisasi status dominion ini lebih menjadi fokus.
Namun sebaliknya, pernyataan Lord Irwin ini mendapat kecaman dan penentangan dari kalangan politikus dan masyarakat Inggris. Mereka menolak pemberian status dominion bagi India. Dengan kerasnya penentangan ini, Lord Irwin akhirnya dalam pertemuan dengan para tokoh India menyatakan tak bisa menjamin adanya pemberian status dominion ini, apalagi dalam waktu dekat.
Hal ini pun memicu kemarahan kaum nasionalis India. Mereka di bawah Kongres Nasional India pun kini mengubah arah, tidak lagi memperjuangkan status dominion, namun kemerdekaan penuh yang betul-betul lepas dari Inggris. Hal inilah yang lantas memicu Deklarasi Purna Swaraj.
Menariknya, Deklarasi Purna Swaraj sepanjang 750 kata ini lebih seperti sebuah pernyataan sikap atau manifesto. Tidak seperti Pembukaan UUD 1945 Indonesia yang “lebih halus,” yang menjelaskan sikap Indonesia dan cita-cita yang ingin dicapai dengan kemerdekaan. Deklarasi Purna Swaraj seolah berisi ungkapan gejolak kemarahan rakyat India kepada Inggris.
Berikut ini bunyi Deklarasi Purna Swaraj:
Kami yakin bahwa rakyat India sebagaimana rakyat lain memiliki hak yang tak terpisahkan untuk merdeka dan menikmati buah perjuangan mereka dan memiliki kecukupan hidup sehingga mereka punya kesempatan penuh untuk tumbuh.
Kami juga yakin bahwa jika ada pemerintahan apa pun yang mencegah hak ini dan menindas mereka, rakyat punya hak yang lebih besar untuk mengubah atau menghapuskannya. Pemerintahan Inggris di India tak hanya menahan hak kebebasan rakyat India, namun justru berdiri atas dasar penindasan terhadap rakyat, dan merusak India secara ekonomi, politik, budaya, dan spiritual.
Kami yakin bahwa dengan demikian India harus mengakhiri semua hubungan dengan Inggris dan mewujudkan Purna Swaraj atau kemerdekaan sepenuhnya.
India sudah dirusak secara ekonomi. Pajak yang dtarik dari rakyat jauh di atas kewajaran dan merusak pendapatan. Pendapatan rata-rata rakyat sangat minim dan terkait pajak besar yang harus dibayar, dua puluh persen diberlakukan untuk pendapatan dari tanah yang diusahakan petani dan tiga persen dari pajak produksi garam, yang berdampak paling besar pada rakyat miskin.
Industri perdesaan seperti tenun tangan, hancur, membuat kaum tani menganggur setidaknya empat bulan dalam setahun, dan kehilangan pendapatan dari kerajinan tangan, dan tak ada penggantinya.
Kepabeanan dan mata uang sangat dimanipulasi sehingga menambah penderitaan kaum tani. Barang-barang produksi Inggris membanjiri impor kita. Bea dan cukai diringankan dari barang produksi Inggris, dan pendapatan pajak digunakan bukan untuk meringankan penderitaan rakyat melainkan untuk memelihara sistem pemerintahan yang boros. Yang juga menekan adalah manipulasi nilai tukar yang membuat sumber daya dalam negeri tersedot ke luar.
Secara politis, status India tak pernah sebegitu rendahnya seperti saat di bawah rezim Inggris. Tak ada reformasi yang membuat kekuatan politik diberikan kepada rakyat. Yang terkuat di antara kita harus tunduk di depan kekuasaan asing. Hak untuk menyatakan pendapat dan berserikat telah ditahan, dan banyak saudara sebangsa kita yang terpaksa hidup dalam pengasingan di luar negeri dan tak bisa pulang. Seluruh bakat administratif dimusnahkan dan rakyat harus puas dengan jabatan kecil di pemerintahan desa atau sebagai juru tulis rendahan.
Secara kultural, sistem pendidikan telah mencerabut kita dari akarnya dan kita diajarkan untuk bergantung pada rantai yang membelenggu kita.
Secara spiritual, kewajiban untuk melucuti senjata telah melecehkan martabat kita, dan kehadiran tentara pendudukan asing yang ditugaskan untuk menghancurkan semangat perlawanan kita telah membuat kita semua berpikir bahwa kita tak bisa mengurus diri sendiri atau mempertahankan diri dari agresi asing, atau bahkan mempertahankan rumah dan keluarga kita dari ancaman pencuri, perampok, dan kejahatan lainnya.
Kami menganggap hal ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan Tuhan jika kekuasaan yang membawa bencana bagi negeri kita ini terus berlanjut. Meski begitu kami sadar bahwa cara paling efektif untuk meraih kemerdekaan adalah bukan dengan jalan kekerasan.
Kami akan mempersiapkan diri dengan menarik diri, sejauh yang kita bisa, dari keterkaitan dengan pemerintahan Inggris, dan mempersiapkan perlawanan sipil, termasuk boikot pembayaran pajak. Kami yakin bahwa jika kita bisa menjauhkan diri dari segala kerja sama dengan Inggris dan menghentikan pembayaran pajak yang semuanya dilakukan tanpa kekeasan, bahkan jika ada provokasi, berakhirnya kekuasaan yang tak manusiawi ini bisa terwujud.
Kami dengan ini bertekad untuk melaksanakan instruksi Kongres yang disampaikan dari waktu ke waktu demi mewujudkan Purna Swaraj.
Akhirnya, ketika Inggris kemudian menyerahkan kedaulatan kepada India pada Agustus 1947, saat penyerahan kedaulatan itu tidak ditetapkan sebagai hari kemerdekaan. Adalah para anggota dewan penyusun konstitusi yang bekerja pada 1946-1950 yang menetapkan bahwa 26 Januari 1950 adalah saat mulai berlakunya Konstitusi India sebagai penghormatan pada Deklarasi Purna Swaraj. Tanggal 26 Januari pun ditetapkan sebagai Hari Republik atau Republic Day, yang dirayakan dengan parade militer besar-besaran di Ibu Kota New Delhi.
