Kelas menengah yang sesungguhnya menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Indonesia ternyata menyusut jumlahnya. Pertumbuhan ekonomi yang belum mampu beranjak lebih banyak dari angka 5% menjadi salah satu penyebabnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) memang melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 5,11%. Meski tercatat tumbuh, distribusi pendapatan masyarakat masih cukup timpang kendati ada perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
BPS mencatat sampai dengan September 2025, 20% penduduk teratas setidaknya memiliki 44,80% dari total pengeluaran penduduk Indonesia. Secara tren jumlah ini sebenarnya mengalami penyusutan dibanding September 2024 dimana penduduk 20% ke atas mampu berkontribusi sebesar 46,24% dari total pengeluaran penduduk.
Berbanding terbalik dengan 20% penduduk teratas, masyarakat yang masuk kategori penduduk 40% menengah mengalami peningkatan peranannya. Kelompok ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 35,92% dari total pengeluaran. Ada kenaikan kontribusi dibandingkan September 2024 yang hanya 35,35%. Tren tersebut juga terjadi di dalam kelompok penduduk 40% terbawah. Kontribusi mereka naik dari 18,41% pada September 2024 menjadi 19,28% pada September 2025.
Laporan Mandiri Institute bertajuk Mandiri Institute Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang dirilis pada Februari 2026 dan dikutip bisnis.com mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025. Sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.
Jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini. Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.
“Kelas menengah nasional mengalami penurunan di 2025. Di sisi lain, aspiring middle class [kelompok calon kelas menengah] meningkat signifikan,” sebut laporan itu. Data menunjukkan kelompok aspiring middle class ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025. Perkembangan tersebut menjadikan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia.
Sementara itu kelompok rentan dengan total populasi sebesar 24,1% meningkatkan sekitar 200.000 orang, dari 67,7 juta orang menjadi 67,9 juta orang. Jumlah kelompok miskin (8,5%) turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta.
Kelompok kelas atas (0,4%) juga meningkat sekitar 100.00 orang dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mereka yang terdegradasi dari kelas menengah tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau “turun kasta” menjadi calon kelas menengah atau aspiring middle class.
Secara spasial, penurunan jumlah kelas menengah tidak merata. Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan penurunan terdalam alias rapor merah dengan kehilangan 693.000 jiwa kelas menengah. Penurunan tajam juga terjadi di Banten yang berkurang 268.000 jiwa dan Jawa Tengah berkurang 161.000 jiwa. DKI Jakarta pun tak luput dari tren negatif ini dengan penurunan kelas menengah sebanyak 119.000 jiwa.
Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa justru mencatatkan perbaikan. Jawa Barat memimpin dengan penambahan kelas menengah sebanyak 358.000 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 152.000 jiwa, dan D.I. Yogyakarta bertambah 63.000 jiwa.
Lalu bagaimana sih cara mengklasifikasi kelas ekonomi masyaraat? Mandiri Institute mengklasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank alias Bank Dunia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: miskin (<1x), rentan (1,0-1,5x), calon kelas menengah (>1,5-3,5x), kelas menengah (>3,5-17x), dan kelas atas (>17x).
Tekanan pendapatan ini pun memengaruhi pola belanja. Mandiri Institute mencatat pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh 4,1% secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi kelas atas yang melesat 6,8% maupun kelompok miskin yang tumbuh 4,7%.
Menariknya, terjadi anomali dalam prioritas belanja. Pertumbuhan konsumsi makanan melambat signifikan ke level 0,9%, sementara konsumsi bukan makanan (non-food) justru tumbuh 6,4%. Penyokong utama konsumsi non-food tersebut adalah barang tahan lama (durable goods). Secara spesifik, pembelian gawai alias handphone mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,2%, diikuti barang elektronik sebesar 26,2%. “Pertumbuhan konsumsi barang tahan lama kelas menengah didorong pembelian handphone,” tulis riset tersebut.
Publikasi lembaga riset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ini juga menyoroti perlambatan konsumsi yang tidak terlepas dari masalah struktural di pasar kerja Indonesia, yakni semakin terbatasnya penciptaan lapangan kerja.
Mandiri Institute mendata kemampuan serapan pasar kerja formal hanya 1,9 juta orang per tahun pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan yang mencapai 3,4 juta orang per tahun. Akibatnya, tenaga kerja yang tidak terserap masuk ke pasar kerja informal mencapai rata-rata sebesar 1,5 juta orang per tahun.
Kelas menengah kembali tercatat sebagai lapisan masyarakat yang paling banyak mengalami migrasi pekerjaan ke sektor informal. Dibandingkan masa sebelum pandemi, indeks proporsi pekerjaan informal pada 2025 meningkat paling tinggi pada kelas menengah, yakni sebesar 6% poin. Sementara itu, proporsi pekerjaan informal kelompok atas hanya meningkat terbatas 2% poin sepanjang periode yang sama.
Kelas bawah justru membaik dengan indeks yang turun 1% poin. Perbaikan pada kelompok bawah diduga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang pro-poor melalui penciptaan lapangan kerja pada program Makan Bergizi Gratis [MBG], Kopdes Merah Putih, padat karya, dan penambahan KPM [keluarga penerima manfaat] bansos.
Mandiri Institute pun menyoroti bahwa perluasan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas pekerjaan menjadi salah satu kunci peningkatan pendapatan masyarakat agar daya beli kelompok menengah membaik.
Tak hanya itu, stabilisasi harga pangan dan biaya pendidikan perlu didorong agar pengeluaran kelas menengah dapat lebih ringan. Per Agustus 2025, BPS mencatat penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 84,7 juta orang alias 57,8% dari penduduk bekerja sebanyak 144,64 juta orang. Dengan demikian, jumlah pekerja formal mencapai 61,84 juta orang atau menempati porsi 42,2%.
