Pemerintah Jepang masih memendam harapan bahwa Uni Soviet bakal mau campur tangan memediasi perundingan dengan pihak Sekutu yaitu AS dan negara Eropa lain setelah terbitnya Deklarasi Potsdam yang menuntut penyerahan diri militer Jepang dan diakhirinya peperangan. Duta Besar Jepang untuk Uni Soviet, Naotake Sato, mendapat tugas berat dari Menteri Luar Negeri Shigenori Togo untuk terus mengupayakan kesediaan Soviet menjadi mediator.
Sato pun menyisir koran-koran di Moskow untuk mencoba memahami lebih lanjut apa yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden AS, Presiden China, dan Perdana Menteri Inggris di Potsdam, Jerman, yang menghasilkan deklarasi tuntutan menyerah kepada Jepang itu. Dengan apa yang sudah didapatnya dari pembicaraan dengan sejumlah pejabat Soviet sebelumnya dan dari hasil mempelajari aneka pemberitaan koran Soviet, Sato menyimpulkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi Jepang kecuali menerima sepenuhnya Deklarasi Potsdam. Yang masih bisa dinegosiasikan dengan Sekutu menurut dia adalah pemberian jaminan bahwa Kaisar dan sistem kekaisaran serta tradisi Jepang akan tetap dipertahankan dan dilindungi.
Namun Menlu Togo tetap mendesaknya agar mengupayakan komunikasi dengan pemerintah Soviet. Sato pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan Wakil Komisaris Politik Luar Negeri Soviet, Solomon Lozovsky, untuk mendapatkan kepastian soal sikap Soviet. Dengan merujuk sepenuhnya pada Deklarasi Potsdam, Sato menjelaskan kepada salah satu pejabat senior Uni Soviet dan petinggi Partai Komunis Soviet itu bahwa meski Jepang tidak bisa menerima tuntutan “menyerah sepenuhnya tanpa syarat,” namun Jepang tetap ingin mengakhiri peperangan dengan kompromi yang longgar.
Namun sebagaimana yang sudah Sato khawatirkan sebelum ini, Lozovsky tetap tak mau menjanjikan apa pun. Lozovsky hanya menyatakan bahwa dia akan menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Soviet, Vyacheslav Molotov, bahwa Dubes Jepang telah menemuinya untuk mendapatkan jawaban atas permintaan pemerintah Jepang. Dengan sedih Sato pulang dengan tetap berharap bahwa Soviet akan memberikan respons, meski dia sendiri sudah semakin skeptis.
Dalam masa penuh penantian dan kecemasan itu jawaban justru muncul dari AS, sebuah jawaban tragis. Senin, 6 Agustus 1945, sekitar pukul 08.00, operator radar di Hiroshima menangkap sinyal dua pesawat asing, yang ternyata dua pesawat pembom B-29 Amerika. Sirene tanda bahaya serangan udara dibunyikan. Namun berlainan dari manuver pemboman biasanya, kedua pesawat itu justru terbang melambung lebih tinggi. Sebagian besar penduduk justru melihat aksi kedua pesawat itu dan tidak segera masuk ke bungker perlindungan.
Lantas dari pesawat yang berposisi di depan pintu ruang bom di perutnya membuka, dan sejumlah saksi kemudian menyebut bahwa ada sekumpulan parasut kecil membentang dan turun perlahan. Lalu beberapa saat kemudian cahaya menyilaukan membias, asap tinggi membubung, dan sebuah gelombang hantaman dahsyat dengan panas membakar menyebar dalam sekejap, memusnahkan semua yang dilalui. Itulah bom atom yang untuk kali pertama digunakan dalam peperangan.
Kabar pemboman dahsyat di Hiroshima ini baru mencapai Tokyo yang berjarak 805 km darinya pada tengah hari, melalui telegram laporan Kantor Berita Domei yang dikirim dari wilayah yang berdekatan. Namun kabar serangan bom itu belum menjelaskan sedahsyat apa ledakannya dan bagaimana dampaknya. Menjelang sore, baru ada telegram dari kantor pemerintahan regional Chugoku yang mencakup Kota Hiroshima yang melaporkan bahwa Hiroshima mengalami kerusakan yang sangat parah akibat serangan “sejumlah kecil pesawat musuh” yang menggunakan bom yang sepertinya “jenis baru.”
Laporan lain sore itu juga datang dari Angkatan Darat ke-2 Jepang yang bermarkas di Hiroshima. Sebagian besar personel dan juga unsur-unsurnya musnah dalam serangan bom itu, sehingga pesan dari unsur yang tersisa dari kesatuan itu dikirimkan melalui Pangkalan Angkatan Laut Kure yang berdekatan dengan Hiroshima. Namun laporan ini juga belum memberikan gambaran utuh soal apa yang terjadi.
Baru keesokan harinya, 7 Agustus, laporan yang lebih lengkap diterima oleh Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Darat, Letjen Torashiro Kawabe, di Tokyo, yang mengungkapkan bagaimana seluruh Kota Hiroshima luluh lantak dalam sekejap oleh satu bom saja. Kawabe menduga bisa jadi ini adalah serangan bom atom. Sebuah tim penyelidik buru-buru dibentuk dan segera dikirim ke Hiroshima. Sementara itu siaran radio luar negeri yang dipantau di Tokyo pun akhirnya memberikan kejelasan soal apa yang terjadi setelah Presiden AS Harry S. Truman memberikan pernyataan resmi.
“Kami telah menghabiskan 2 juta dollar untuk sebuah judi ilmiah terbesar dalam sejarah, dan sukses… Kami kini siap untuk memusnahkan sama sekali dengan cepat semua usaha produktif Jepang di semua lokasi. Kami akan memusnahkan galangan-galangan kapal mereka, pabrik-pabrik mereka, dan semua jaringan komunikasi mereka. Jangan salah, kami akan memusnahkan sama sekali kemampuan Jepang untuk berperang.
Ultimatum tanggal 26 Juli yang disampaikan di Potsdam adalah upaya untuk mencegah rakyat Jepang mengalami kehancuran total. Namun para pemimpin mereka justru menolak ultimatum itu. Jika mereka memang tidak mau menerima seluruh persyaratan, mereka boleh mengharapkan hujan puing dari angkasa, sesuatu yang belum pernah terjadi di Bumi ini…” tegas Truman.
Meski begitu di sejumlah kalangan khususnya militer masih ada keraguan bahwa Amerika betul-betul menggunakan bom atom yang teknologinya masih sangat asing saat itu – dan karena memang pengembangannya juga dilakukan dengan sangat rahasia – dan ada keyakinan bahwa pernyataan Presiden Truman soal serangan bom itu adalah bagian dari propaganda untuk meneror rakyat Jepang. Pesawat-pesawat AS sendiri setelah itu makin getol menyebar selebaran dari udara yang menyatakan seberapa parahnya kondisi Jepang dan ini saat untuk menghentikan perang. Pada tanggal 7 Agustus pula Togo kepada kabinet menyampaikan informasi soal pernyataan Presiden Truman terkait serangan bom di Hiroshima. Namun kabinet belum mengambil sikap apa pun.
Dalam kondisi itu pada 8 Agustus 1945 Menlu Togo memutuskan untuk menghadap Kaisar Hirohito dan menyampaikan informasi mengenai apa yang terjadi di Hiroshima dan pernyataan-pernyataan dari pihak Sekutu khususnya AS menyusul serangan bom dahsyat itu. Togo tidak mempermasalahkan apakah bom di Hiroshima itu betul bom atom atau bukan, namun dirinya sadar bahwa Jepang memang sudah sangat tersudut. Karena itu kepada Kaisar dia menjelaskan bahwa sudah tidak terhindarkan lagi bahwa Jepang memang harus segera mengakhiri perang sesuai tuntutan Deklarasi Potsdam.
Kaisar pun menanggapi dengan meminta Togo menyampaikan kepada Perdana Menteri Kantaro Suzuki bahwa dengan mempertimbangkan jenis “senjata baru” yang sudah digunakan itu Jepang kini sudah tak berdaya untuk melanjutkan peperangan dan harus melakukan segala upaya untuk menghentikan perang tanpa menunda lagi. Kaisar juga – seperti belakangan diungkap oleh penasihat pribadinya, Marquis Koichi Kido – menegaskan bahwa keselamatan pribadinya kalau perlu diabaikan saja dulu demi mempercepat diakhirinya perang. Tragedi Hiroshima, tegas Kaisar, harus dicegah jangan sampai berulang.
Harapan Mediasi Soviet Sirna
Sementara itu, “bom” lain yang tak kalah mengejutkan datang dari Uni Soviet. Pada 8 Agustus Dubes Jepang di Moskow, Naotake Sato, akhirnya berhasil mendapat kesempatan menghadap Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Vyacheslav Molotov. Tadinya pertemuan dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.00, namun mendadak diajukan ke pukul 17.00. Bersama Sekretaris Kedubes, Yuhashi, dia menghadap Molotov. Sato yang bisa berbahasa Rusia menyapa Molotov, mengucapkan selamat tiba kembali ke Moskow karena memang Molotov sebelumnya baru saja pergi ke Jerman.
Namun Molotov memotong basa-basi Sato dan langsung bicara dengan nada tegas. “Saya di sini atas nama Uni Soviet akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah Jepang yang akan saya sampaikan melalui Anda,” katanya, seraya mempersilakan Sato duduk. Sato lantas membaca surat yang diberikan Molotov, yang isinya sebagai berikut:
“Setelah kekalahan dan penyerahan diri rezim Hitler di Jerman, Jepang masih menjadi satu-satunya kekuatan yang terus melanjutkan perang. Tuntutan tiga pihak yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan China pada 26 Juli [Deklarasi Potsdam] agar Jepang menyerah tanpa syarat telah ditolak oleh Jepang. Karenanya permohonan pemerintah Jepang agar Uni Soviet menjalankan mediasi menjadi kehilangan semua dasarnya.
Dengan mempertimbangkan penolakan Jepang untuk menyerah, Sekutu telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah Soviet agar bergabung dalam perang melawan agresi Jepang, sehingga mempersingkat jangka waktu peperangan, mengurangi jumlah korban, dan ikut berperan dalam upaya pemulihan perdamaian yang lebih cepat.
Guna memenuhi kewajiban sebagai Sekutu, pemerintah Soviet telah menerima permohonan dari Sekutu dan bergabung dalam deklarasi yang sudah disampaikan pada 26 Juli.
Pemerintah Soviet menganggap bahwa langkah ini adalah satu-satunya jalan untuk mempercepat perdamaian, membebaskan rakyat dari segala penderitaan dan pengorbanan lebih jauh, dan memberikan kepada rakyat Jepang kesempatan untuk menghindari bahaya penghancuran seperti yang dialami Jerman setelah menolak menyerah tanpa syarat.
Berdasarkan pandangan di atas, pemerintah Soviet menyatakan bahwa mulai besok, yaitu mulai 9 Agustus [1945] Uni Soviet menetapkan diri dalam kondisi berperang dengan Jepang.”
Hanya dua jam setelah itu sesuai waktu Moskow atau pukul 01.00 pada 9 Agustus waktu Jepang pasukan Soviet dengan kekuatan penuh menyerbu wilayah Manchuria, wilayah di bagian timur laut China yang dulunya dikuasai Rusia namun kemudian direbut Jepang pada Perang Rusia-Jepang 1905. Tentara Soviet kemudian langsung menghabisi Tentara Kwantung, pasukan Jepang di wilayah itu yang dulu punya reputasi hebat, namun kini setelah Jepang makin terdesak di Perang Dunia II bisa dibilang hanya tinggal punya nama dan cerita, namun sudah lemah tak berdaya. Itu semua sebenarnya gara-gara para petinggi militer Jepang sendiri, yang terus menyedot semua sumber daya manusia dan peralatan dari kesatuan di Manchuria untuk menambal kehilangan dari kekalahan di medan tempur lain.
Pernyataan perang yang berlanjut dengan invasi Uni Soviet ini dengan segera meruntuhkan kemampuan Jepang mempertahankan wilayah Manchuria dan Semenanjung Korea, dan membuat Jepang sangat terancam langsung di sisi samping dan belakangnya, sementara pasukan AS sudah mendarat di pulau-pulau ujung selatan gugusan kepulauan Jepang. Jepang jelas memprotes keras pernyataan perang dan invasi Soviet karena melanggar Pakta Netralitas kedua negara yang baru akan berakhir pada April 1946. Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Soviet sudah diminta Sekutu untuk membantu mempercepat berakhirnya perang dengan ikut memerangi Jepang. Sementara “jujurly” di benak sejumlah pemimpin sipil dan militer Jepang, mereka juga punya firasat bahwa perang dengan Soviet sebenarnya juga sudah di ambang pintu, hanya tinggal menunggu waktu.
Di sisi lain, serangan bom atom di Hiroshima dan pernyataan perang oleh Uni Soviet yang disusul invasi ke Manchuria akhirnya betul-betul membuat makin banyak pejabat senior Jepang yang lebih sadar bahwa pilihan terbaik bagi negeri mereka adalah mengakhiri peperangan. Pagi-pagi sekitar pukul 08.00, tanggal 9 Agustus, Menlu Togo sudah menyambangi kediaman Perdana Menteri Suzuki di Koishikawa, kawasan tengah-utara Ibu Kota Tokyo. Dengan marah dia menuntut PM Suzuki agar segera memanggil para anggota Dewan Tertinggi Kebijakan Perang, yang selain beranggotakan PM dan Menlu juga terdiri atas Menteri Peperangan, Menteri Angkatan Laut, serta Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Angkatan Laut guna membahas perkembangan situasi yang sangat genting itu. Seharusnya sidang Dewan itu digelar kemarinnya, namun ditunda karena ada anggota yang tak bisa hadir.
Suzuki setuju dan kepada Sekretaris Utama Kabinet, Hisatsune Sakomizu, dia menyatakan bahwa seluruh anggota kabinet sekarang harus bertanggung jawab membawa negara keluar dari peperangan. Dalam kondisi “normal” menurut tradisi Jepang jika pemerintah sampai “kebobolan” dalam masalah genting, maka PM dan seluruh kabinetnya harus mundur. Namun dalam kegentingan saat itu PM Suzuki memilih menanggung seluruh beban dan menuntaskan segala masalah.
Sementara Menlu Togo sepulang dari rumah PM Suzuki lantas menemui Menteri Angkatan Laut, Laksamana Mitsumasa Yonai. Yonai sependapat bahwa Jepang kini tak punya pilihan lain kecuali mengupayakan perdamaian. Saat Togo keluar dari kantor Yonai, dia dicegat oleh Pangeran Takamatsu, adik bungsu Kaisar Hirohito yang juga seorang perwira AL berpangkat kapten [setara kolonel di TNI]. Takamatsu menanyakan soal perkembangan terakhir serta rencana tindakan pemerintah. Togo dengan terang-terangan mengatakan bahwa Jepang tak punya pilihan lain kecuali menerima penuh Deklarasi Potsdam, namun dengan tetap memperjuangkan syarat bahwa struktur kekaisaran akan tetap dipertahankan dan dihormati.
Di istana kekaisaran, Kaisar Hirohito pagi itu juga memanggil penasihat utamanya, Marquis Koichi Kido, dan memintanya mendesak PM Suzuki agar segera mengupayakan diakhirinya perang. Kebetulan bahwa pagi itu pula PM Suzuki datang ke istana setelah didesak Menlu Togo agar segera memanggil Dewan Tertinggi Kebijakan Perang untuk bersidang membahas situasi genting saat itu. Suzuki yang mendapat pemberitahuan dari Kido soal desakan Kaisar lantas memanggil sekaligus para anggota Dewan Tertinggi dan juga seluruh anggota kabinet.
Tak ada yang mengira bahwa di pagi yang sudah terasa mencekam itu bertambah lagi pukulan yang diterima Jepang. Tepat pukul 11.00 bom atom kedua dijatuhkan oleh pesawat AS di Kota Nagasaki, di Pulau Kyushu, salah satu kota besar di sisi paling barat Jepang. Di saat pemboman itu terjadi, Dewan Tertinggi Kebijakan Perang masih bersidang. Sidang dibuka oleh PM Suzuki yang menyatakan bahwa apa yang terjadi selama tiga hari terakhir dengan adanya pemboman di Hiroshima dan pernyataan perang yang diikuti invasi Uni Soviet di Manchuria membuat Jepang tidak bisa lagi melanjutkan perang. Suzuki meminta para anggota Dewan memberikan pendapat. Namun semua diam.
Menyerah atau Tidak?
Akhirnya Menteri AL Yonai angkat bicara. Dia dikenal sebagai sosok yang tenang, dengan senyum ramah, dan pernah menjadi perdana menteri pada 1940, namun lantas dipaksa mundur oleh faksi militer dan politikus garis keras karena menolak persekutuan dengan Jerman dan Italia di awal Perang Dunia II. Dengan nada tegas dia menyatakan bahwa diam tidak akan menyelesaikan persoalan genting di depan mata. “Apakah kita akan menerima sepenuhnya tuntutan [penghentian perang] dari musuh? Atau apakah kita akan mengajukan persyaratan? Kalau iya, mari kita bicarakan di sini sekarang!” ujarnya.
Barulah kemudian para anggota Dewan lainnya menyatakan pendapat. Dengan segera kelihatan hal-hal yang menyatukan dan hal-hal yang membedakan. Secara prinsip, seluruh anggota Dewan termasuk Menteri Peperangan Jenderal Korechika Anami dan Kepala Staf Umum Angkatan Darat Jenderal Yoshijiro Umezu setuju menerima tuntutan menyerah dalam Deklarasi Potsdam. Sebagai catatan, Angkatan Darat Jepang di masa itu terkenal dengan sikap hawkish atau agresif, yang masih sangat menjunjung tinggi prinsip kehormatan samurai di mana kalah, apalagi kemudian menyerah, adalah aib berat.
Hal yang kemudian membedakan adalah soal bagaimana kemudian penyerahan diri itu harus dilakukan. PM Suzuki, Menlu Togo, dan Menteri AL Yonai secara garis besar sepakat untuk menerima sepenuhnya Deklarasi Potsdam, namun dengan syarat bahwa kedudukan kaisar tidak diganggu gugat. Anami, Umezu, dan Kepala Staf Umum Angkatan Laut Laksamana Soemu Toyoda, punya persyaratan lebih banyak. Selain jaminan terhadap kedudukan kaisar dan sistem kekaisaran, mereka juga ingin wilayah yang nantinya akan diduduki oleh pasukan Sekutu dibatasi, semisal dengan mengecualikan Ibu Kota Tokyo, dan jumlah pasukan Sekutu yang ditempatkan di Jepang juga dibatasi. Mereka juga ingin mensyaratkan bahwa proses perlucutan senjata terhadap pasukan-pasukan AD dan AL (kekuatan udara pada waktu itu belum menjadi angkatan tersendiri, namun menjadi bagian dari AD dan AL) serta pengadilan terhadap para terdakwa pelaku kejahatan perang dilakukan oleh Jepang sendiri.
Jenderal Umezu kemudian menjelaskan bahwa sepanjang sejarah militer Jepang, kata “menyerah” tidak pernah didoktrinkan. Bahkan dalam kondisi paling mendesak, ketika tentara sudah tidak punya apa-apa lagi untuk melawan, mereka diajarkan untuk mati bunuh diri demi menjaga kehormatan. Karena itu, dia berargumen, bakalan sulit untuk memerintahkan para prajurit di lapangan untuk menyerah, apalagi kepada tentara musuh. Dia juga menyebut jika Jepang menyerah begitu saja, para pimpinan militer Sekutu akan dengan segera menempatkan pasukannya mengambil alih posisi pasukan-pasukan Jepang. Jika persiapannya tidak matang, bisa terjadi bentrokan besar dengan pasukan pendudukan. Karena itu, lanjut Umezu, jika memang pemerintah mau menerima tuntutan menyerah, maka “syarat dan ketentuan” penyerahan diri termasuk waktu dan tempatnya harus mereka sendiri yang menentukan, bukan pihak Sekutu. Sikap Umezu ini didukung Anami dan Toyoda.
Menlu Togo menanggapi pernyataan Umezu dengan mengingatkan bahwa kondisi Jepang saat ini sudah sangat payah, dan mengingat ketegasan sikap Sekutu yang tercermin dalam Deklarasi Potsdam dan fakta bahwa ada serangan bom dahsyat terhadap Hiroshima, maka Sekutu dipastikan bakal tak menggubris semua permintaan negosiasi ulang atau pengajuan persyaratan untuk menyerah yang diajukan Jepang, apalagi jika persyaratan-persyaratan itu melebar ke mana-mana. Satu-satunya permintaan yang bisa diajukan kepada Sekutu, kata dia, adalah jaminan bahwa kaisar dan sistem kekaisaran sebagai simbol kedaulatan dan muruah bangsa Jepang takkan diotak-atik.
Umezu masih berdalih bahwa meski mungkin tentara Jepang tidak bisa sepenuhnya memukul mundur pasukan Sekutu, mereka masih bisa melakukan perlawanan sengit yang setidaknya bisa menahan gerak maju Sekutu, atau bahkan menimbulkan korban besar sehingga Sekutu harus mengatur ulang strategi mereka. Togo kembali membalas dengan menyatakan bahwa meski mungkin tentara Jepang bisa menangkal gelombang pertama serangan besar Sekutu, namun mereka takkan bisa bertahan lagi jika harus menghadapi gelombang berikutnya. Bahkan meski Sekutu khususnya Amerika tidak lagi menggunakan bom atom, Jepang dalam perlawanan akhirnya pasti akan kehilangan banyak sekali personel dan alat utama sistem senjata atau alutsistanya, yang takkan bisa lagi digantikan. Karenanya, dia kembali menekankan, penyerahan diri harus dilakukan secepatnya, ketika Jepang belum kehilangan terlalu banyak, dan hanya dengan syarat bahwa sistem kekaisaran akan dijamin kelangsungannya.
Tanpa terasa, sidang sudah berjalan dua jam, dan sementara itu kabar serangan bom atom kedua di Nagasaki akhirnya berdatangan. Toh, hal ini masih belum bisa membuat Dewan mengambil kesepakatan bulat. Akhirnya dengan kondisi seperti ini pertemuan Dewan Tertinggi Kebijakan Perang Berakhir, dan pembahasan dilanjutkan ke tingkat kabinet dalam rapat yang digelar di kediaman PM Suzuki pada pukul 14.30.
Pada saat yang sama dengan sidang Dewan, Direktur Biro Informasi Umum, Hiroshi Shimomura, datang menghadap Kaisar Hirohito. Audiensi dengan kaisar ini dilakukan atas permohonan Shimomura melalui sekretarisnya yang mengajukan surat ke Kementerian Rumah Tangga Kekaisaran. Jika biasanya pertemuan antara tamu dengan Kaisar rata-rata berlangsung setengah jam, pertemuan Shimomura dengan Kaisar ini mencapai dua jam. Selesai menghadap, Shimomura dengan ekspresi lega berkata kepada sekretarisnya, “Bagus sekali, Yang Mulia Kaisar bersedia berpidato di radio untuk menyatakan kepada rakyat apakah kita akan terus berperang atau berdamai.” Jika hal ini terjadi, untuk kali pertama sepanjang sejarah Jepang rakyat akan mendengarkan suara kaisar mereka.
Kembali ke diskusi soal sikap pemerintah terhadap Deklarasi Potsdam yang kali ini dibawa ke sidang kabinet paripurna di kediaman PM Suzuki, pembicaraan berjalan sama alotnya seperti saat sidang Dewan Kebijakan Perang. Bahkan argumentasi makin sengit karena yang berbicara lebih banyak yaitu para menteri. Seperti sidang Dewan yang menghasilkan dua pendapat sama kuat yaitu segera menyerah sesuai Deklarasi Potsdam, dengan hanya satu syarat yaitu muruah Kaisar dan sistem kekaisaran dilindungi serta pilihan menolak menyerah, di sidang kabinet ini hal serupa terjadi.
Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Logistik Perang tidak setuju dengan upaya meneruskan perang hingga titik darah penghabisan yang disuarakan Jenderal Anami dan Umezu. Mereka menunjukkan fakta bahwa pasukan AS sudah menggunakan Pulau Okinawa yang sudah direbut sebagai tumpuan untuk menyerbu ke pulau-pulau utama Jepang, dan rakyat Jepang juga sudah kelelahan berperang terus-menerus. Panen padi juga sudah anjlok ke titik terendah , yang belum pernah terjadi sejak 1931, pemboman Sekutu makin sengit dari waktu ke waktu, dan kapal-kapal perang Sekutu juga sudah mulai membom kota-kota pantai Jepang.
“Ya…. Ya! Jenderal Anami menyergah dengan jengkel. “Kita semua tahu situasinya. Tapi kita harus terus berperang hingga akhir meski situasi seperti tak menguntungkan buat kita,” tukasnya.
Menteri Dalam Negeri, Genki Abe, kemudian mengingatkan bahwa dia tidak bisa menjamin bahwa rakyat akan menerima begitu saja jika kabinet memutuskan mengakhiri perang dengan menyerah tanpa syarat. Dia mengingatkan apa yang terjadi pada 26 Februari 1936 ketika sekelompok perwira muda berhasil mengobarkan pemberontakan menentang kebijakan pemerintah sipil, yang diikuti lebih kurang 2.000 personel militer. Aksi pemberontakan ini sempat mengancam nyawa perdana menteri, dan melukai sejumlah pejabat senior seperti menteri keuangan, pejabat istana kekaisaran, dan penasihat pribadi kaisar. Para pejabat ini menjadi sasaran untuk disingkirkan karena dinilai “terlalu liberal dan memberi pengaruh buruk pada kekaisaran.” Pemberontak juga sempat menguasai Kantor Kementerian Peperangan, markas besar polisi Tokyo, dan kediaman perdana menteri. Pemberontakan baru bisa dipadamkan ketika Kaisar Hirohito terpaksa secara langsung turun tangan memerintahkan menteri peperangan mengambil tindakan tegas. Abe pun meminta pemerintah menolak Deklarasi Potsdam. Perdebatan panjang dan sengit terus terjadi meski sidang sempat diskors sejam, lalu berlangsung lagi hingga hampir pukul 22.00.
Saat itu PM Suzuki bertanya, apakah kabinet bisa mengambil keputusan bulat. Ternyata tidak bisa. Karena semua keputusan pemerintah harus dihasilkan dari suara bulat kabinet, maka berakhirlah sidang ini tanpa keputusan apa pun. Para menteri pun pulang ke rumah masing-masing, melintasi jalanan gelap bersalut bau asap sisa kebakaran akibat serangan bom AS.
Hanya Menlu Togo yang masih tinggal, dan dia pun berdiskusi singkat dengan Suzuki. Mereka berdua paham keputusan harus segera diambil, dan kini jalan satu-satunya adalah sesuatu yang sebenarnya sudah mereka sempat bahas sebelumnya, namun belum pernah terjadi dalam sejarah, yaitu meminta Kaisar yang memberikan keputusan akhir. Dalam tradisi pemerintahan modern Jepang, seperti halnya pada kebanyakan monarki konstitusional, raja atau kaisar tidak pernah ikut campur dalam urusan politik sehari-hari, apalagi sampai mengambil keputusan untuk pemerintahan. Kaisar Jepang hanya akan “merestui” apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dalam keputusan bulat kabinet. Kalau sampai kabinet tidak bisa mencapai suara bulat, maka perdana menteri dan seluruh kabinetnya akan mundur.
Namun PM Suzuki kali ini tidak mau mundur. Dia bertekad bahwa bersama kabinetnya dia akan bertanggung jawab membawa Jepang mengakhiri perang. Namun hal ini hanya bisa dicapai dengan “bantuan” Kaisar untuk menengahi dan mendorong tercapainya keputusan bulat. Suzuki dan Togo sudah mengantisipasi risiko kebuntuan dalam pembahasan Deklarasi Potsdam sehingga pada Kamis pagi sebelumnya mereka memerintahkan Sekretaris Utama Kabinet, Hisatsune Sakomizu, meminta Jenderal Umezu dan Laksamana Toyoda meneken petisi yang memungkinkan perdana menteri memanggil seluruh anggota Dewan Kebijakan Perang Tertinggi untuk bersidang dengan dihadiri Kaisar secara langsung. Hal ini sebenarnya di luar kebiasaan karena saat itu belum ada keputusan soal sesuatu yang final yang harus disampaikan langsung kepad Kaisar. Namun untuk mencegah kecurigaan, kepada kedua kepala staf umum angkatan itu Sakomizu berdalih bahwa tanda tangan mereka berdua diperlukan untuk mengantisipasi kondisi darurat ketika Dewan Perang harus bersidang secepatnya di hadapan Kaisar.
Meski sudah punya gambaran solusi, baik Suzuki maupun Togo juga sadar akan risiko besar yang dihadapi, yaitu sikap militer khususnya Angkatan Darat Kekaisaran. Selama berpuluh tahun AD bisa dibilang hanya tunduk pada kemauannya sendiri. Mereka tidak ragu bertindak keras dengan kepercayaan “untuk membela dan melindungi kaisar.” Sikap Menteri Peperangan Jenderal Anami dan Kepala Staf Umum AD Jenderal Umezu selama rapat-rapat membahas Deklarasi Potsdam sudah menunjukkan mereka tak mau menyerah begitu saja dan ingin terus berperang sampai titik darah penghabisan, meski itu bisa berarti Jepang akan betul-betul luluh lantak.
Dengan semua pemikiran ini mereka berdua malam itu juga berangkat ke Istana Kekaisaran memohon audiensi dengan Kaisar Hirohito. Apa yang selanjutnya terjadi? Apa sikap Kaisar? (Bersambung)
