Keputusan akhir soal apakah Jepang akan menyerah atau terus berperang sampai hancur lebur kini bakal diserahkan kepada Kaisar Hirohito. Sang Kaisar yang naik takhta pada 1928 selama itu adalah orang sederhana yang hidupnya sebagian besar berada di balik tembok istana, sebagaimana tradisi dan rakyat mengharapkannya seperti itu. Tak seperti para pemimpin kerajaan lain sezamannya yang cenderung aktif menjadi sorotan rakyat dan media, kemunculan Hirohito di depan publik terbatas dalam seremoni-seremoni tertentu. Seorang Kaisar Jepang adalah simbol negara dan penjaga muruah bangsa. Kalau tak ada kaisar, Jepang juga berarti tak ada.
Hirohito yang pada 1945 itu berusia 44 tahun berperawakan kecil, berkaca mata, sangat pendiam dan cenderung pemalu. Rata-rata kesehariannya diisi dengan kegiatan bangun tidur pada pukul 07.00, mandi, lalu membaca koran. Setelah beribadah pagi, dia akan sarapan dengan menu yang sangat sederhana seperti roti hitam dan bubur oat. Setelah itu mulai 09.30 hingga tengah hari dia bekerja membaca dokumen-dokumen negara yang butuh pengesahannya, menerima tamu, dan sebagainya. Dia kemudian makan siang dengan menu yang juga sederhana seperti sayur rebus dan sup. Setelah itu dia akan kembali bekerja hingga sore. Dia biasa mengakhiri hari dengan berjalan-jalan di taman di bagian paling dalam istana. Hirohito sama sekali tidak merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol gaya Barat.
Perdana Menteri Baron Kantaro Suzuki yang didampingi Menteri Luar Negeri Shigenori Togo pada 9 Agustus 1945 larut malam pergi ke istana kekaisaran memohon audiensi dengan Kaisar. Dengan segera mereka diterima Kaisar, di mana kemudian Suzuki meminta Togo menjelaskan kondisi dalam dua sidang penting hari itu yang membahas Deklarasi Potsdam yang menuntut Jepang menyerah tanpa syarat. Dalam kedua sidang itu, yaitu sidang Dewan Tertinggi Kebijakan Perang yang terdiri atas PM, Menlu, Menteri Peperangan, Menteri Angkatan Laut, dan kepala staf umum angkatan darat dan angkatan laut, serta sidang kabinet yang diikuti seluruh menteri, para peserta sama-sama tidak bisa mengambil keputusan bulat.
PM Suzuki kemudian memohon agar Dewan Tertinggi Kebijakan Perang dipanggil bersidang lagi malam itu juga dengan dihadiri langsung oleh Kaisar. Kaisar yang memang sudah mengharapkan hal ini langsung memberi persetujuan. Suzuki lantas langsung memerintahkan digelarnya sidang Dewan Perang, dan disusul sidang kabinet paripurna. Sepuluh menit sebelum tengah malam, Kaisar dan seorang ajudan memasuki ruang rapat kecil di dalam ruang bawah tanah tempat perlindungan dari serangan bom di kompleks istana kekaisaran. Di situ sudah menanti PM Suzuki dan para anggota Dewan Perang. Hadir pula dua pejabat senior yang bukan anggota Dewan yaitu Sekretaris Utama Kabinet Sakomizu dan Ketua Dewan Penasihat Kekaisaran, Baron Kiichiro Hiranuma. Keduanya hadir atas undangan PM Suzuki.
Ruang tempat mereka bersidang itu sempit dan pengap, hanya berukuran lebih kurang 5,5 meter x 9 meter dengan ventilasi yang kurang baik. Padahal mereka yang hadir mengenakan seragam militer lengkap atau setelan jas. Di musim panas bulan Agustus yang lembab, berkali-kali para peserta rapat harus mengusap keringat dari wajah dan leher. Kaisar duduk sendirian di meja kecil, menghadapi dua meja panjang di kanan dan kirinya, sang ajudan duduk di belakang dekat pintu. Sebagai informasi, tidak ada notulensi rapat atau minutes of meeting dalam sidang ini. Apa yang terjadi, siapa mengatakan apa dan sebagainya yang dituliskan dalam dua buku yang menjadi sumber tulisan ini yaitu Japan’s Longest Day yang ditulis Kazutoshi Hando dari The Pacific War Research Society (1965), dan Japan’s Decision to Surrender karya Robert J.C. Butow (1954) berasal dari rekonstruksi berdasarkan berbagai catatan dan laporan serta pengungkapan dan keterangan berdasarkan ingatan sejumlah orang yang hadir langsung atau mengetahui apa yang terjadi.
Adu Argumen Masih Berlanjut
PM Suzuki membuka rapat dan mempersilakan Sekretaris Utama Kabinet membacakan Deklarasi Potsdam. Setelah itu PM Suzuki menjelaskan situasi dalam sidang Dewan Perang dan kabinet yang membahas Deklarasi Potsdam. Dia pun meminta maaf karena Kaisar harus hadir sementara Dewan Perang dan kabinet belum menghasilkan keputusan bulat. Suzuki menjelaskan bahwa suara dalam Dewan Perang terbagi dua yaitu tiga orang menerima Deklarasi Potsdam dengan satu syarat yaitu jaminan perlindungan terhadap kaisar dan sistem kekaisaran serta tiga orang lain menolak atau menerima dengan banyak syarat. Sedangkan di kabinet, yang secara konstitusional menjadi satu-satunya penentu kebijakan pemerintah, variasi beda pendapatnya lebih banyak. Enam orang setuju menerima Deklarasi Potsdam dengan hanya meminta jaminan perlindungan atas sistem kekaisaran, tiga orang (Jenderal Anami dan kedua kepala staf) menerima dengan sejumlah syarat terkait perlucutan senjata, wilayah pendudukan, dan pengadilan kejahatan perang, dan enam orang lain menerima dengan syarat lebih dari satu, namun masih lebih sedikit dari persyaratan-persyaratan yang diajukan pihak militer.
Suzuki lantas mempersilakan Menlu Togo bicara. Togo kembali mengulangi hal yang disampaikannya dalam dua sidang berbeda sebelumnya pada hari itu, yaitu menegaskan bahwa Deklarasi Potsdam harus diterima secepatnya dengan syarat bahwa sistem kekaisaran akan dilindungi. Dia juga menegaskan bahwa semua upaya untuk merundingkan lebih banyak persyaratan bagi diterimanya Deklarasi Potsdam hanya akan membuat perdamaian jadi lebih sulit diwujudkan. Suzuki lantas meminta Menteri Angkatan Laut Laksamana Yonai berbicara. “Saya sepakat dengan yang disampaikan Menteri Luar Negeri,” ujarnya singkat.
Menteri Peperangan Jenderal Anami langsung merespons dengan menyatakan bahwa pemerintah harus melanjutkan peperangan meski mengakui bahwa seperti apa hasilnya belum bisa diramalkan. Namun jika Jepang akhirnya memilih menyerah, maka penyerahan itu harus disertai syarat seperti yang selama ini disampaikannya yaitu selain perlindungan terhadap kaisar dan sistem kekaisaran, juga Jepang harus diperbolehkan melucuti sendiri tentaranya, mengadili sendiri para pelaku kejahatan perang, dan membatasi jumlah pasukan pendudukan dan wilayah yang diduduki Sekutu.
Kepala Staf Umum AD, Jenderal Umezu, mendukung pernyataan Anami. Dia menyatakan bahwa tentara masih mampu memberikan perlawanan dan pukulan keras kepada musuh. Dia mengakui bahwa pernyataan perang dari Uni Soviet yang disusul dengan invasi Soviet ke wilayah Manchuria mengubah perkembangan situasi, namun dia menegaskan bahwa hal itu tidak akan mengubah tekad untuk berperang membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Sebagaimana Anami, dia juga menyatakan jika Jepang sampai memutuskan menerima Deklarasi Potsdam, maka hal itu harus dilakukan sesuai tuntutan persyaratan seperti yang disampaikan Anami.
Selanjutnya PM Suzuki mempersilakan Ketua Dewan Penasihat Kekaisaran, Baron Hiranuma, untuk berbicara. Suzuki memang sengaja mengundang Hiranuma untuk hadir kali itu karena berdasarkan kebiasaan administratif, semua hal yang akan dimintakan persetujuan dari Kaisar harus dikonsultasikan dulu ke Dewan Penasihat. Kehadiran Hiranuma dalam rapat yang krusial itu sangat penting untuk mempersingkat waktu dan prosedur pengambilan keputusan.
Hiranuma yang pernah menjabat sebagai PM pada 1930-an itu pun menanyakan sejumlah hal yaitu apa yang terjadi dengan upaya mengajak Uni Soviet menjadi mediator negosiasi dengan Sekutu? Kenapa Soviet lantas menyatakan perang? Siapa yang dimaksud dengan “penjahat perang” seperti disampaikan Sekutu dalam Deklarasi Potsdam? Apakah mereka akan diserahkan ke Sekutu dan apakah mereka akan diadili di Jepang? Apakah Sekutu bakal setuju jika Jepang melucuti sendiri tentaranya? Semua pertanyaan itu dijawab Menlu Togo dengan gamblang, antara lain dengan mengutip isi pernyataan perang terhadap Jepang dari pemerintah Soviet. Soal identifikasi penjahat perang, Togo tidak mau menjawab, namun menyatakan bahwa berdasarkan yang terjadi sebelumnya, orang yang dikategorikan sebagai penjahat perang memang harus diserahkan pada pihak pemenang perang. Togo juga menegaskan bahwa Sekutu tidak akan mengizinkan Jepang melucuti sendiri tentaranya.
Hiranuma kemudian mengarahkan pertanyaan berikutnya ke pihak militer. Dia bicara soal pemboman Sekutu yang berkelanjutan, pemboman dari laut oleh kapal-kapal perang Sekutu yang nyaris tanpa perlawanan, dan sebagainya. Hiranuma pun bertanya apakah AD dan AL benar-benar yakin mampu terus berperang. Baik Jenderal Umezu maupun Kepala Staf Umum AL, Laksamana Toyoda, tidak mampu menjanjikan kemenangan akhir, namun keduanya menjanjikan “upaya paling keras” untuk melawan. Menanggapi hal ini, Hiranuma mengaku khawatir dengan risiko ketertiban umum jika Jepang tiba-tiba menyerah. Meski dia yakin rakyat akan terus setia dan taat kepada negara, namun hal itu bisa jadi akan berubah di bawah tekanan kuat.
PM Suzuki menyela dengan mendukung pernyataan Hiranuma, yang sudah mendominasi pembicaraan selama itu, seraya menambahkan bahwa jika perang diteruskan hingga ke saat terakhir ketika semua perlawanan sudah sia-sia, pemerintah akan menghadapi kesulitan besar untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Hiranuma kemudian menyimpulkan bahwa Jepang masih mungkin merundingkan persyaratan untuk mengakhiri perang dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri untuk mengupayakan yang terbaik, khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap kaisar dan sistem kekaisaran sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan Jepang atau kokutai. Karena itu, Hiranuma melanjutkan, karena masalah penyerahan diri ini adalah hal yang sangat serius, maka kata akhir harus ada di tangah Kaisar. “Sesuai dengan wasiat para kaisar leluhur, Yang Mulia Kaisar juga bertanggung jawab untuk mencegah kekacauan di tanah air. Saya ingin meminta Yang Mulia mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hal ini,” kata dia.
PM Suzuki lantas memberi kesempatan Kepala Staf Umum AL, Laksamanan Toyoda, untuk menyampaikan pendapat. Dia memang ingin agar semua pihak memberikan pandangan seluas-luasnya sebelum sidang diakhiri dengan pengambilan keputusan. Toyoda, seperti halnya Anami dan Umezu, menegaskan bahwa sumber daya manusia dan peralatan masih memadai untuk melakukan perlawanan hingga akhir. Dia juga menyatakan tidak bisa menjamin ketertiban di tubuh AL jika perang tiba-tiba diakhiri dan Jepang menyerah tanpa syarat.
PM Suzuki kemudian berdiri dan menyatakan bahwa setelah semua pendapat didengarkan, keputusan masih belum bisa diambil. Karena situasi yang sudah makin mendesak maka tinggal satu hal yang bisa dilakukan. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke Kaisar. “Kami mengharapkan keputusan dari Yang Mulia Kaisar untuk menetapkan pilihan mana yang harus diambil, apa yang sudah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri, atau yang terkait dengan empat syarat untuk penyerahan diri,” ujarnya.
Sabda Kaisar
Tanpa keraguan Kaisar Hirohito bangkit dari duduknya, dan semua yang ada di ruangan itu berdiri dan membungkuk hormat. Kaisar yang terlihat menahan emosi, kemudian berbicara.
“Saya sudah memikirkan dengan serius situasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, dan saya menyimpulkan melanjutkan perang hanya akan berarti kehancuran bagi bangsa dan berlanjutnya pertumpahan darah dan kekejaman di dunia. Saya tidak mampu melihat rakyat yang tak berdosa terus menanggung penderitaan. Mengakhiri perang adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan perdamaian dunia dan melepaskan bangsa dari tekanan yang diderita.
Saya diberitahu oleh pihak-pihak yang menyarankan dilanjutkannya peperangan bahwa pada Juni sejumlah divisi baru akan ditempatkan di posisi-posisi yang diperkuat di wilayah Kujukuri-hama sehingga mereka siap jika musuh akan mendarat. Sekarang sudah Agustus dan penyiapan posisi-posisi itu masih belum selesai. Bahkan peralatan untuk kesatuan yang akan ditempatkan di sana juga belum lengkap dan menurut laporan baru bisa dipenuhi pada pertengahan September. Lebih jauh lagi, janji peningkatan produksi pesawat terbang juga tidak secepat yang diharapkan.
Ada yang berkata bahwa kunci keselamatan bangsa terletak pada pertempuran penentu di tanah air. Namun pengalaman di masa lalu menunjukkan akan selalu ada kesenjangan antara perencanaan dan pencapaian. Saya tidak yakin bahwa kesenjangan soal persiapan di Kujukuri-hama bisa diselesaikan. Dan karena situasinya seperti itu, bagaimana mungkin kita menangkal kedatangan musuh?
Saya tidak bisa menahan kesedihan ketika memikirkan semua orang yang sudah mengabdi kepada saya dengan setia, para prajurit dan pelaut yang meninggal atau luka dalam pertempuran di tempat-tempat yang jauh, keluarga-keluarga yang kehilangan semua harta bendanya dan bahkan mungkin nyawa mereka akibat serangan udara di kampung halaman. Tidak bisa lagi digambarkan bagaimana perasaann saya jika harus melihat para prajurit Jepang yang berani dan setia akan dilucuti. Sama halnya dengan beratnya perasaan saya ketika orang-orang yang sudah mengabdi dengan setia kepada saya akan harus menghadapi kemungkinan diadili atas tuduhan memicu peperangan. Bagaimana pun, kini saatnya tiba bagi kita untuk menanggung yang tak tertanggungkan. …
Dengan menahan kesedihan, saya menerima usulan untuk menerima deklarasi dari Sekutu sesuai dengan yang sudah dijelaskan Menteri Luar Negeri.”
Kaisar lantas meninggalkan ruangan. Kesunyian sejak Kaisar berbicara dan kemudian pergi baru kemudian dipecahkan oleh suara PM Suzuki. “Keputusan Yang Mulia haruslah menjadi keputusan dari sidang ini pula,” katanya. Memang sebenarnya berdasarkan hukum ketatanegaraan Jepang dan tradisi yang berlaku, “sabda” Kaisar bukanlah keputusan akhir yang berkekuatan hukum. Keputusan akhir haruslah dibuat oleh kabinet yang mengambil suara bulat atau mufakat penuh. Namun di saat kebuntuan pengambilan keputusan terjadi, apalagi terkait masa depan Jepang, di tengah segala tekanan dan perkembangan situasi yang sangat cepat, keputusan Kaisar ini menjadi satu-satunya panduan untuk arah yang harus diambil.
Para menteri pun segera dipanggil untuk bersidang di kediaman resmi PM, dini hari hari itu pula, tanggal 10 Agustus, dan semua anggota Dewan Perang dan pejabat lain yang tadinya ikut serta dalam sidang di ruang bawah tanah istana kaisar kini berpindah pula ke situ. Pada pukul 03.00 atau 04.00 akhirnya kabinet mencapai suara bulat untuk mengesahkan keputusan dari Kaisar. Perhatian kemudian beralih pada penyusunan pernyataan sikap resmi pemerintah atas Deklarasi Potsdam. Pernyataan yang kemudian disepakati berbunyi:
“Pemerintah Jepang siap menerima persyaratan yang disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan di Potsdam pada 26 Juli 1945 oleh para kepala pemerintahan Amerika Serikat, Inggris, dan China, yang kemudian juga diikuti oleh pemerintah Uni Soviet, dengan pemahaman bahwa deklarasi itu tidak menyinggung kepada hak-hak prerogatif Yang Mulia Kaisar sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.”
Pernyataan itu kemudian dikirimkan pagi itu juga ke kedutaan-kedutaan besar Jepang di Bern, Swiss, dan Stockholm, Swedia, untuk selanjutnya diteruskan ke Moskow, London, Washington, dan Chungking, China. Satu krisis terkait pengambilan keputusan sudah berlalu. Tapi krisis yang lain masih akan terjadi. (Bersambung)
