Keputusan untuk mengakhiri perang sesuai tuntutan dari Deklarasi Potsdam sudah diambil oleh Kaisar Hirohito, dan ditindaklanjuti kabinet Perdana Menteri Suzuki dengan menyampaikan pesan penerimaan atas deklarasi tersebut kepada pemerintah negara-negara Sekutu pada 10 Agustus 1945. Pagi itu pula, Menteri Peperangan Jenderal Korechika Anami memanggil seluruh jajaran pimpinan di kementeriannya hingga tingkatan di atas kepala seksi untuk mengumumkan keputusan pemerintah itu. Dia menjelaskan semua diskusi yang terjadi dalam sidang Dewan Tertinggi Kebijakan Perang bersama Kaisar semalam, hingga tibanya keputusan untuk mengakhiri perang dengan menerima Deklarasi Potsdam.
“Kita tidak punya pilihan kecuali taat kepada keputusan Yang Mulia Kaisar,” katanya. “Apakah kita akan terus berperang atau menyerah masih akan bergantung pada jawaban musuh atas apa yang sudah kita sampaikan. Tidak peduli dengan apa yang akan terjadi nanti, ingatlah bahwa kalian semua prajurit, kalian harus terus taat pada perintah, kalian tidak boleh menyeleweng dari disiplin militer. Di dalam krisis yang sedang kita hadapi ini satu saja tindakan keliru dari satu orang bisa menghancurkan seluruh negeri,” tegasnya.
Pernyataan Anami disambut dengan gumaman tertahan dari semua yang hadir. Sebagai orang yang bekerja di salah satu pusat pengendali peperangan, semuanya paham apa situasi di lapangan, termasuk bagaimana makin dahsyatnya gempuran dari pasukan Sekutu yang dirasakan. Namun bagi mereka pikiran untuk menyerah terasa tak mungkin, apalagi dengan doktrin yang selama ini diajarkan kepada mereka bahwa kalah, apalagi menyerah, adalah aib besar. Dalam doktrin kesatria Jepang, daripada menyerah dalam kekalahan, seseorang lebih baik bunuh diri saja untuk menunjukkan tanggung jawab moral.
Seorang perwira muda bangkit berdiri dan bertanya. “Bapak Menteri sudah meminta kami untuk menaati perintah, apakah itu untuk terus berperang atau untuk menyerah. Apakah Bapak Menteri sebenarnya memang sudah mempertimbangkan untuk menyerah?” tanyanya. Pertanyaan ini disambut keheningan di dalam ruangan. Pertanyaan itu mewakili perasaan semua yang hadir. “Bletak!!!” suara tongkat berkuda Anami yang dipukulkan ke meja memecah kesunyian. “Siapa pun yang mau melawan perintah saya harus melangkahi mayat saya dulu!” ujarnya tegas.
Di antara yang hadir dalam pertemuan itu ada Letnan Kolonel Masao Inaba yang bertugas di bagian anggaran Biro Urusan Militer. Selama Anami bicara dalam benaknya aneka pemikiran sudah bergolak. Dia mengambil kesimpulan sendiri bahwa hingga penyerahan diri benar-benar terjadi, militer khususnya angkatan darat di mana pun harus terus bertempur dengan semangat tertinggi. Inaba menilai jika tentara terus disemangati untuk berjuang habis-habisan hingga saat terakhir, moral mereka takkan terlalu hancur ketika akhirnya tahu bahwa pemerintah sudah memutuskan menyerah. Setidaknya, pikir Inaba, tentara sudah merasa berjuang sampai “kering” dan memberikan yang terbaik, bukannya disuruh menyerah ketika semangat tempur masih tetap tinggi dan kemungkinan melawan musuh masih ada.
Segera setelah pertemuan berakhir, Inaba langsung menyiapkan rancangan pernyataan resmi dari Kementerian Peperangan untuk disiarkan di buletin militer malam itu. Sekitar pukul 14.00, setelah mendapat persetujuan dari Anami untuk konsep umum pernyataan, rancangan itu lantas dibawa Inaba ke Wakil Menteri Peperangan Letjen Tadaichi Wakamatsu dan Kepala Biro Urusan Militer Letjen Masao Yoshizumi, serta Kepala Seksi Urusan Militer Kolonel Okitsugu Arao. Ketiganya memberi sejumlah saran revisi, lalu membubuhkan cap untuk menunjukkan mereka sudah membaca konsep itu. Rancangan hasil revisi itu masih membutuhkan pengesahan dari Anami, namun karena Sang Menteri sudah tak ada di kantor, Inaba meminta tolong Kolonel Arao yang punya agenda singgah ke rumah Anami malam itu untuk membawa naskah pernyataan itu dan memintakan pengesahan.
Beberapa waktu setelah Arao pergi, datanglah Letkol Masahiko Takeshita yang kebetulan adalah adik ipar Anami serta Letkol Chousei Oyadomari dari bagian humas Kementerian Peperangan. Mereka mengetahui adanya rancangan pernyataan yang dibuat Inaba dan meminta salinannya untuk disiarkan dalam warta berita radio militer malam itu. Namun naskah pernyataan yang sudah direvisi dan dibawa oleh Kolonel Arao tak ada salinannya. Akhirnya Inaba dan kedua perwira membongkar tempat sampah untuk mencari rancangan awal naskah dan menemukannya. Mereka memperbarui naskah itu dan Inaba menambahkan sejumlah revisi berdasarkan apa yang diingatnya dari rancangan naskah final. Sebenarnya dia keberatan kalau naskah itu disiarkan karena belum ada persetujuan akhir dari Anami. Bahkan Anami saja sebenarnya baru menyetujui konsep isi pernyataan, dan sama sekali belum membaca rancangan pernyataan yang disusun Inaba tadi siang. Meski begitu Inaba sama sekali tak berupaya mencegah niat Takeshita dan Oyadomari menyiarkan pernyataan itu.
Sebenarnya selama Inaba sibuk menyusun rancangan pernyataannya, Anami sendiri juga sedang sibuk ikut menyiapkan pernyataan resmi pemerintah soal penerimaan terhadap Deklarasi Potsdam yang akan disiarkan oleh Badan Informasi Umum bersama pimpinannya, Hiroshi Shimomura. Pernyataan yang akan ditayangkan khususnya untuk khalayak Jepang ini sangat vital karena akan berfungsi sebagai “bantalan” untuk mengantisipasi keterkejutan besar dan guncangan moral akan kabar penyerahan diri Jepang kepada Sekutu. Anami menurut Shimomura kemudian sangat menyadari pentingnya isi pernyataan itu sehingga dia betul-betul serius mempertimbangkan setiap kata atau kalimat yang digunakan.
Akhirnya rancangan pernyataan itu rampung dan Shimomura pulang ke kantornya. Alangkah kagetnya dia ketika mendapat laporan dari anak buahnya bahwa angkatan darat sudah memerintahkan koran-koran terbitan besok, 11 Agustus, untuk memuat pernyataan dari Kementerian Peperangan yang mengatasnamakan Jenderal Anami. Padahal itu adalah pernyataan yang dibuat oleh Letkol Inaba, bukan pernyataan final yang masih belum disetujui Anami. Shimomura jelas sama sekali tak tahu menahu soal adanya pernyataan dari Kementerian Peperangan itu. Para pengelola koran sebenarnya keberatan dan meminta Kementerian Peperangan menarik permintaan itu, namun pejabat di Kementerian Peperangan menolak keberatan koran-koran.
Shimomura buru-buru menelepon Anami meminta klarifikasi. Namun dari pembicaraan itu Shimomura sadar bahwa Anami sama sekali tak tahu soal pernyataan Kementerian Peperangan yang bakal disiarkan itu. Shimomura sudah menduga bahwa pernyataan yang tak diketahui Anami itu pasti prakarsa dari para perwira muda yang enggan disuruh menghentikan perang, apalagi menyerah. Akhirnya dicapailah kompromi. Pernyataan dari Kementerian Peperangan disiarkan berbarengan dengan pernyataan resmi pemerintah yang dibuat Badan Informasi Umum. Hal yang sama juga dilakukan untuk pemberitaan di koran-koran pada 11 Agustus 1945, yaitu pernyataan Kementerian Peperangan dimuat berdampingan dengan pernyataan resmi Badan Informasi Umum.
Shimomura punya kekhawatiran tersendiri bahwa kalau dia bersikeras menghalangi pernyataan Kementerian Peperangan disiarkan, bisa jadi Jenderal Anami berisiko dibunuh oleh para perwira muda yang gelap mata karena menolak menyerah. Memori buruk pemberontakan militer pada 1936, ketika sejumlah perwira muda memberontak, menduduki sejumlah kantor penting termasuk Kementerian Peperangan dan membunuh atau melukai sejumlah pejabat senior atas alasan hendak “membersihkan kaum liberal yang memberi pengaruh buruk kepada Kaisar” tak bisa dihapus begitu saja, dan semua urusan dengan militer harus dilakukan dengan hati-hati.
Kita berpindah dulu ke Amerika. Karena perbedaan waktu 13 jam, berita tanggapan resmi pemerintah Jepang atas Deklarasi Potsdam yang disiarkan Jumat, 10 Agustus 1945 sore, sudah diterima di Washington, D.C., pada Jumat pagi tanggal yang sama. Presiden Harry S. Truman pun langsung memanggil Menteri Luar Negeri James F. Byrnes, Menteri Peperangan Henry L. Stimson, Menteri Angkatan Laut James Forrestal, dan Kepala Staf Kepresidenan Laksamana William D. Leahy untuk membahas tanggapan balasan bagi Jepang. Hal yang paling penting untuk dibahas adalah pernyataan dari Jepang bahwa penerimaan terhadap Deklarasi Potsdam, dalam hal ini tuntutan untuk menyerah, tidak akan mempengaruhi posisi prerogatif Kaisar sebagai penguasa pemegang kedaulatan tertinggi.
Leahy berpendapat pernyataan Jepang terkait Deklarasi Potsdam sudah bisa ditafsirkan sebagai kesediaan untuk menyerah dan Sekutu harus dengan cepat merespons balik dengan harapan bisa memanfaatkan posisi Kaisar untuk mempermudah proses penyerahan diri. Pandangan yang sama disampaikan Menteri Peperangan Stimson yang menilai posisi Kaisar sangat penting agar tidak diganggu gugat, karena akan bermanfaat tak hanya bagi kepentingan penyerahan diri Jepang, namun juga bagi Amerika Serikat pada periode setelahnya. Sikap ini didukung Menteri AL Forrestal. Sebaliknya Menlu Byrnes merasa AS tidak perlu terburu-buru merespons pernyataan Jepang. Dia beralasan Inggris dan China sebagai penandatangan Deklarasi Potsdam juga harus dimintai pendapat sebelum AS resmi menyatakan tanggapan. Selain itu, menurut dia, AS selama ini sudah di atas angin dalam peperangan, apalagi setelah mereka menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki, ditambah lagi dengan pernyataan perang oleh Uni Soviet terhadap Jepang. Jepang-lah yang kepepet, ujar dia, sehingga justru AS atau pihak Sekutu yang lebih berkuasa dalam menetapkan persyaratan penyerahan diri bagi Jepang, bukannya Jepang yang mengajukan syarat untuk menyerah.
Presiden Truman setuju dengan pandangan ini dan dia meminta Byrnes menyiapkan naskah balasan untuk Jepang. Departemen Peperangan juga menyiapkan naskah tanggapan versi mereka sendiri. Saat kedua naskah ini disandingkan, Menteri Peperangan Stimson menilai bahwa naskah yang dibuat Departemen Luar Negeri lebih layak digunakan. Presiden Truman dengan kesepakatan seluruh anggota kabinet kemudian memberikan persetujuan. Bagian penting dari rancangan jawaban untuk Jepang ini ada di alinea kedua, yaitu jawaban atas syarat dari Jepang bahwa posisi kaisar sebagai penjaga kedaulatan akan dihormati dan dilindungi. Alinea itu menyebutkan bahwa: “… Sejak berlakunya penyerahan diri wewenang Kaisar dan Pemerintah Jepang untuk memerintah harus merujuk ke Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu yang akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan berlakunya persyaratan penyerahan diri …” Alinea selanjutnya kemudian menyebut bahwa “Kaisar dan Komando Tertinggi Jepang akan diminta menandatangani perjanjian penyerahan diri …”
Rancangan ini kemudian dikirimkan ke London, Inggris; Chungking, China, dan Moskow, Rusia. London menerima konsep AS, namun memberi saran revisi agar kalimat yang menyebut Kaisar harus meneken pakta penyerahan diri diganti menjadi “Kaisar harus memberikan wewenang dan menjamin dilakukannya penandatanganan pakta penyerahan diri oleh pemerintah Jepang dan pimpinan tertinggi militer Jepang…” Washington langsung menerima saran ini. Moskow awalnya rada ogah-ogahan memberi reaksi cepat soal rencana naskah balasan ke Jepang. Namun setelah didesak mereka akhirnya setuju juga. Chungking juga tidak masalah, mereka langsung setuju. Pesan balasan untuk Jepang pun kemudian dikirimkan dan diterima di Jepang pada Minggu, 12 Agustus 1945.
Sementara itu di Kantor Kementerian Peperangan di Ichigaya, Tokyo, lebih kurang 15 perwira berkumpul di ruang perlindungan bawah tanah untuk membahas langkah nyata apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peperangan dilanjutkan. Di antara mereka ada Letkol Inaba, penulis pernyataan Kementerian Peperangan yang mengatasnamakan Sang Menteri, Jenderal Anami, yang isinya menyerukan agar tentara terus bertempur, serta Mayor Kenji Hatanaka, yang bertugas di Seksi Hubungan Militer Kementerian Peperangan. Mereka semua sepakat bahwa pejabat-pejabat pro-perdamaian yaitu PM Suzuki, penasihat pribadi Kaisar Marquis Kido, dan Menlu Togo harus dibunuh. Kaisar juga harus “dilindungi” alias sebenarnya diisolasi, meski itu berarti mereka harus menduduki istana kekaisaran.
Letkol Takeshita yang juga adik ipar Menteri Peperangan Jenderal Anami meyakinkan kawan-kawannya bahwa Sang Menteri akan mendukung gerakan mereka. Kalau Sang Menteri mendukung, perwira senior lain kemungkinan besar juga akan bersikap serupa, pikir mereka. Sementara jika Panglima Pengawal Kekaisaran Letjen Takeshi Mori, yang tugas pasukannya adalah menjadi pengawal pribadi kaisar, tidak mau mendukung, dia perlu disingkirkan juga. Apa yang ada di benak para perwira itu mirip dengan apa yang terjadi pada 1930-an, ketika sejumlah perwira muda atau perwira menengah merasa bahwa Kaisar dipengaruhi oleh orang-orang “berjiwa pengkhianat” yang bakal menghancurkan Jepang. Karena itu mereka kemudian punya pandangan bahwa demi “melindungi Kaisar” mereka kalau perlu justru perlu melanggar perintah Kaisar dulu untuk sementara waktu demi kepentingan yang lebih besar yaitu melindungi segenap sistem kekaisaran yang juga menjadi simbol muruah dan kedaulatan bangsa Jepang.
Penerjemahan ke Bahasa Jepang Jadi Tantangan
Pada saat yang lebih kurang sama, tim Menlu Togo sedang berkutat menerjemahkan pesan balasan dari AS dan Sekutu, yang menanggapi pernyataan Jepang terhadap Deklarasi Potsdam. Yang menjadi perhatian utama adalah penafsiran terhadap kalimat “subject to” dalam pernyataan AS terkait hubungan Kaisar dengan Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu. Jadi, di pernyataan AS itu dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa “… From the moment of surrender, the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied Powers ….” (sejak saat penyerahan diri, kewenangan Kaisar dan Pemerintah Jepang harus merujuk pada Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu…). Nah, dalam penerjemahan untuk bahasa Jepang, arti “subject to” ini bisa multitafsir. Pilihan terjemahannya adalah “tunduk kepada” atau “diawasi oleh.” Wakil Menteri Luar Negeri Shunichi Matsumoto pun berdiskusi dengan Sekretaris Utama Kabinet Hisatsune Sakomizu untuk memilih mana terjemahan yang “lebih bisa diterima” agar tidak lebih memicu kontroversi. Akhirnya mereka pun memilih terjemahan yang berarti “diawasi oleh” yang terasa masih lebih bermartabat ketimbang “tunduk kepada.”
Ada lagi kalimat yang menuntut penerjemahan cermat yaitu “The ultimate form of government of Japan shall, in accordance with the Potsdam Declaration, be established by the freely expressed will of the Japanese people” (Bentuk pemerintahan Jepang harus, berdasarkan Deklarasi Potsdam, didirikan sesuai kehendak bebas rakyat Jepang). Lagi-lagi muncul pertanyaan, istilah “government of Japan” atau “pemerintahan Jepang” ini apakah juga mencakup Kaisar dan sistem kekaisaran, atau lebih mengarah ke bentuk pemerintahan sehari-hari yang tidak melibatkan Kaisar? Akhirnya Matsumoto dan Sakomizu sepakat menafsirkannya sebagai pemerintahan harian, tidak mencakup Kaisar. Dengan pilihan ini, maka setidaknya pernyataan dari AS itu masih menyiratkan bahwa status Kaisar dan sistem kekaisaran sebagai pembawa muruah dan kedaulatan Jepang tidak akan diganggu gugat dan akan dipertahankan.
Perjuangan paling berat memang kadang karena harus menghadapi sejawat sendiri, dan ini kembali terjadi dalam sidang kabinet Jepang pada Minggu 12 Agustus 1945 siang, untuk membahas pernyataan balasan dari AS atas sikap Jepang terhadap Deklarasi Potsdam. Sebelumnya, sejak pagi aktivitas para pejabat sudah begitu riweuh. Berita soal tanggapan dari AS juga sudah diketahui oleh pihak militer dan reaksi para perwira muda seperti sudah diduga sangat negatif. Mereka pun menggeruduk Kepala Staf Umum AD, Jenderal Umezu, dan Kepala Staf Umum AL, Laksamana Toyoda, menuntut agar pemerintah dengan tegas menolak Deklarasi Potsdam dan melanjutkan perang. Sebagai akibat tekanan ini, kedua kepala staf pun kemudian pagi itu pula meminta izin menghadap Kaisar untuk menyampaikan keberatan mereka atas jawaban dari AS. Namun Kaisar sepertinya sudah menduga bahwa kedua perwira tinggi itu mungkin dalam kondisi tertekan oleh reaksi negatif bawahan mereka. Kaisar pun menenangkan mereka dan menyatakan bahwa hal itu akan dipelajari dan dicermati.
Hal yang sama terjadi pada Menteri Peperangan Jenderal Anami. Sejumlah perwira muda juga mendatanginya termasuk sang ipar, Letkol Takeshita. “Penyerahan diri yang diusulkan tak boleh terjadi. Kalau sampai terjadi, Menteri Peperangan harus bunuh diri dengan pedangnya sendiri,” ujar Takeshita bernada mengancam. Anami hanya diam seraya menatap tajam mata adik iparnya.
Menjelang tengah hari, Menlu Togo menghadap Kaisar untuk memberi penjelasan mengenai isi pesan balasan AS serta merekomendasikan agar Jepang menerimanya. Kaisar menyetujui rekomendasi Togo dan memintanya menyampaikannya ke PM Suzuki. Akan tetapi PM Suzuki justru kembali goyah sikapnya soal perdamaian ketika Jenderal Anami dan Presiden Dewan Penasihat Kekaisaran, Baron Hiranuma, menyambanginya. Hiranuma menilai isi pesan AS menyiratkan bahwa sistem kekaisaran terancam dihapuskan, sehingga pesan AS itu harus ditolak. Sementara Anami menyatakan bahwa satu-satunya syarat untuk menerima Deklarasi Potsdam adalah bahwa Kaisar dan sistem kekaisaran harus dijamin untuk dilindungi dan dipertahankan, dan pesan AS menyiratkan ancaman atas muruah Kaisar.
Goyahnya sikap Suzuki ini bikin Menlu Togo naik pitam ketika menjelang sore kabinet kembali bersidang untuk membahas isi pesan AS. Apalagi ketika Anami kemudian kembali mengusulkan agar Jepang mengajukan lagi syarat untuk menerima sepenuhnya tuntutan penyerahan diri . Togo dengan keras menentang usulan itu. Dia mengingatkan bahwa setiap upaya untuk mengajukan persyaratan baru akan membuat perundingan mentah dan bahwa bisa batal sama sekali. Hal ini jelas melanggar apa yang sudah dititahkan Kaisar yaitu menyegerakan proses perdamaian. Sidang kabinet kemudian diskors. Togo kemudian buru-buru menghadap penasihat pribadi Kaisar, Marquis Kido, untuk meminta dukungan. Kido berjanji mengupayakan agar PM Suzuki kembali ke posisi mendukung penuh upaya damai.
Pada pukul 21.30 malam itu, PM Suzuki diundang Kido ke kantornya di Istana. Di sana Kido mengulangi penekanannya soal pentingnya penyerahan diri segera. Dia juga mengingatkan bahwa Kaisar juga sudah memberi keputusan untuk menyerah demi mengakhir peperangan berlarut-larut yang hanya akan menambah penderitaan rakyat. Suzuki yang selama itu hanya diam kemudian menyatakan bahwa dia akan menegaskan sikapnya membela keputusan Kaisar.
Pada malam yang sama, di rumahnya, Jenderal Anami disambangi Letkol Masataka Ida dan Mayor Kenji Hatanaka, dua perwira yang paling getol menyuarakan penolakan terhadap Deklarasi Potsdam dan ingin agar perang terus dikobarkan sampai akhir. Kedatangan mereka untuk meyakinkan Anami agar memaksimalkan jabatannya sebagai Menteri Peperangan untuk mencegah diterimanya Deklarasi Potsdam. Anami yang sebenarnya juga gamang, antara mematuhi kehendak kabinet dan bahkan Kaisar untuk segera mengakhiri perang, dan fanatisme para perwira juniornya yang tak mau menyerah, tetap tak mau menjawab tegas.
Meski begitu, dini hari berikutnya, Anami meminta ajudannya, Mayor Hayashi, membawa pesan lisan ke Kepala Staf Umum AD, Jenderal Umezu. Isi pesannya, Anami meminta pertimbangan Umezu atas rencananya menugaskan Jenderal Shunroku Hata, Panglima Angkatan Darat ke-2, menghadap Kaisar sebagai utusan para perwira senior AD untuk menjelaskan sikap mereka menolak persyaratan penyerahan diri dari Sekutu. Namun tanggapan Umezu ternyata di luar dugaan Anami. Umezu dalam sidang-sidang kabinet selalu menyampaikan penentangan atas Deklarasi Potsdam. Namun ketika Hayashi menjumpainya dan menyampaikan pesan Anami, Umezu justru berjalan mondar-mandir beberapa kali tanpa bersuara hingga kemudian menyatakan, “Maafkan saya, saya memilih menerima Deklarasi Potsdam.” (Bersambung)
