Serangan udara Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026) menjadi ajang konflik terbaru dalam hubungan kedua negara. Permusuhan AS dan Iran sudah marak sejak pecahnya Revolusi Islam Iran pada 1979 yang menggulingkan pemerintahan Raja Iran, Shah Mohammed Reza Pahlevi. Sejak saat itu, Iran menganggap AS yang merupakan sekutu kental Shah Reza Pahlevi sebagai musuh bebuyutan. Sebaliknya, AS juga menganggap Iran sebagai musuh berbahaya karena punya jejaring kelompok perlawanan bersenjata anti-AS dan anti-Israel di kawasan Timur Tengah.
Berikut ini sejumlah konflik AS-Iran sejak dulu seperti dicatat Channel News Asia:
1979: Krisis Sandera Warga AS
Pada 4 November 1979, para mahasiswa propemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khomeini, berunjuk rasa menuntut agar Shah Reza Pahlevi yang sedang menjalani perawatan medis di AS sejak lengser dipulangkan ke Iran untuk dihukum. Di tengah aksi unjuk rasa itu mereka menyerbu Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Iran, Teheran, dan menyandera 52 anggota staf kedutaan dan warga AS di dalamnya. Hal ini terjadi tujuh bulan sejak revolusi pecah dan Republik Islam Iran berdiri.
Pada April 1980 AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah upaya negosiasi pembebasan sandera buntu. AS mencoba melakukan serangan militer untuk membebaskan sandera, namun operasi militer bertajuk Operasi Cakar Elang (Eagle Claw) itu gagal di tengah jalan karena sejumlah insiden yang dialami pasukan penyerbu. Proses negosiasi kemudian kembali berlanjut dan akhirnya pada Januari 1981 membuahkan hasil dengan dibebaskannya semua sandera setelah ditahan selama 444 hari.
2002: Poros Kejahatan (Axis of Evil)
Pada 30 April 1995, Presiden AS Bill Clinton mengumumkan sanksi pelarangan total terhadap semua bentuk perdagangan dan investasi dengan Iran. Alasannya karena Iran disebut mendukung aksi terorisme internasional. AS menyebut Iran mendukung kelompok-kelompok yang di mata AS berbahaya seperti Hezbollah, Hamas, dan kelompok militan Palestina Jihad Islam. Sanksi pun mengancam semua perusahaan nternasional khususnya yang berinvestasi di sektor minyak dan gas di Iran.
Selanjutnya, menyusul terjadinya serangan teror 11 September 2001, pada 29 Januari 2002 Presiden AS George W. Bush menyatakan bahwa Iran, Irak, dan Korea Utara adalah bagian “poros kejahatan” atau Axis of Evil yang menyokong aksi terorisme.
Pada April 2019 AS menyatakan kesatuan elite bersenjata Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, atau Korps Pengawal Revolusi Islam), sebagai “organisasi teroris.”
2018: AS Meninggalkan Proses Negosiasi Nuklir
Pada awal dekade 2000-an, terungkapnya keberadaan situs riset nuklir di wilayah Iran yang selama ini tak diketahui memicu kekhawatiran bahwa Iran berupaya membuat senjata nuklir. Iran membantah tuduhan itu dan menyatakan semua bagian program nuklirnya bertujuan damai.
Laporan badan pengawas nuklir PBB, IAEA, yang menyebut “berdasarkan penyelidikan dan informasi tepercaya” menyatakan Iran melakukan aktivitas yang bisa disebut berkaitan dengan pengembangan peranti peledak nuklir setidaknya hingga 2003. Pada 2005, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengakhiri pembekuan aktivitas pengayaan uranium. Pemerintah Iran menegaskan program nuklirnya murni untuk kepentingan sipil.
Sepuluh tahun kemudian, Iran mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya dengan enam pihak yaitu China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, dalam perundingan di Wina, Austria. Kesepakatan ini memberi kelonggaran bagi Iran dari tekanan sanksi ekonomi yang diberlakukan negara-negara Barat, sebagai ganti atas jaminan dari Iran bahwa mereka takkan membuat senjata nuklir. Kesepakatan ini kemudian didukung oleh PBB.
Akan tetapi Presiden AS Donald Trump di masa jabatan pertamanya pada 2018 menarik diri dari perjanjian itu. Dia lantas menetapkan lagi sanksi terhadap Iran dan semua perusahaan yang berdagang dengan negeri itu. Akibatnya, setahun kemudian Iran juga mulai menarik diri dari sejumlah komitmennya dalam perjanjian itu. Aneka upaya diplomatik gagal sehingga PBB kembali memberlakukan sanksi pada 28 September 2025. Perjanjian Iran dengan enam pihak pun kemudian habis masa berlakunya pada Oktober 2025.
2020: Pembunuhan Komandan Iran
Pada 3 Januari 2020 serangan udara AS membunuh salah satu komandan tertinggi Iran, Jenderal Qasem Soleimani, di Baghdad, Irak. Presiden Trump menyebut Soleimani telah merencanakan serangan terhadap para diplomat AS dan pasukan AS di Irak. Iran kemudian membalas dengan menyerang dengan rudal basis pasukan AS di Irak.
2025: Serangan Udara Atas Fasilitas Nuklir
Selama 12 hari perang antara Israel dan Iran yang ditandai saling serang dengan rudal, AS juga melakukan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama Iran pada 21 Juni 2025. Trump mengklaim ketiga fasilitas itu dibumihanguskan, namun seberapa luas kerusakan yang terjadi belum diketahui dan apakah mampu melumpuhkan program nuklir Iran.
2026: Ancaman Serangan Baru
Presiden Trump lantas kembali memperbarui ancaman serangan terhadap Iran dengan beralasan sebagai pembalasan atas tindakan keras pemerintah negeri itu terhadap aksi unjuk rasa skala besar menentang pemerintah yang dimulai pada Desember 2025. Akan tetapi fokus serangan itu kemudan kembali mengarah ke program nuklir Iran. Trump kemudian mengirim gugus tempur laut kapal induk ke Timur Tengah.
Sementara itu AS dan Iran juga terlibat perundingan tidak langsung dengan Oman sebagai mediator pada awal Februari 2026. Dalam perundingan itu AS mendesak Iran bernegosiasi untuk mencegah serangan. Iran menyatakan ingin membatasi perundingan hanya di soal program nuklirnya. Akan tetapi AS ingin perundingan ini juga mencakup pembatasan atau pelarang atas rudal balistik atau rudal jarak jauh Iran dan dukungan negeri itu ke kelompok-kelompok bersenjata anti-AS dan Israel di Timur Tengah.
Pada 19 Februari 2026 Trump menyatakan dia memberi waktu “10, 15 hari sebagai batas maksimal tercapainya kesepakatan. Dia menyebut jika hal ini tidak terjadi maka “hal-hal buruk akan terjadi.” Pada 28 Februari dia mengumumkan dilancarkannya “operasi militer besar” sementara Israel juga melakukan serangan udara ke Iran.
