Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendadak mundur dari jabatannya pada Senin (27/7/2025). Pengunduran diri Perry diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018. Ia memimpin lembaga ini sepanjang dua periode yakni 2018-2023 dan ditetapkan lagi untuk masa kerja 2023-2028 sehingga sebenarnya masih ada waktu selama dua tahun baginya untuk bertugas.
Dalam catatan BBC Indonesia, Perry yang merupakan Deputi Gubernur BI periode 2013-2018 mengukir karier panjangnya di BI sejak 1984 dengan bertugas di bagian penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan, dan pengawasan kredit. Pada 1992-1995 dia beranja menapaki jenjang anggota staf Gubernur BI. Pada 1998 dia menjabat sebagai Kepala Biro Gubernur. Pada 2001, ia diangkat menjadi pimpinan proyek di Unit Khusus Program Transformasi BI.
Pada 2003, Perry ditunjuk sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Selama 2005-2007, dia menjadi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Tak hanya di BI, Perry Pengalamannya ini juga membuatnya menjabat posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF). Ia mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009, sebelum akhirnya kembali ke BI.
Latar belakang pendidikan pria kelahiran Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 25 Februari 1959 ini adalah sebagai sarjana ekonomi lulusan Universitas Gadjah Mada pada 1982. Dia kemudian mendapatkan gelar M.Sc dalam bidang ekonomi moneter dan internasional dari Iowa State University, Ames, di AS pada 1989. Pada 1991 Perry Warjiyo kemudian berhasil meraih gelar Ph.D untuk bidang ekonomi moneter dan internasional dari universitas yang sama.
Perry juga menghasilkan karya berupa buku berjudul Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses (2020), Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik (2016), dan Kebijakan Moneter di Indonesia (2003).
Apa saja capaian Perry? Berikut ini sejumlah catatan singkat yang dihimpun dari berbagai sumber:
Digitalisasi Sistem Pembayaran Massal (QRIS & BI-FAST)
- Menginisiasi dan menyukseskan peluncuran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang merevolusi transaksi mikro non-tunai di Indonesia, bahkan diperluas hingga kerja sama lintas batas negara (QRIS Cross-Border) di kawasan ASEAN.
- Meluncurkan infrastruktur pembayaran ritel BI-FAST yang memangkas biaya transfer antarbank menjadi jauh lebih murah dan beroperasi real-time 24/7.
Penyelamatan Ekonomi Pandemi via Burden Sharing
- Membuat kebijakan inovatif non-konvensional bersama Kementerian Keuangan melalui skema burden sharing (berbagi beban).
- BI bertindak sebagai buyer of last resort dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) secara langsung untuk mendanai APBN penanganan COVID-19 tanpa memicu hiperinflasi seketika.
Reformasi Instrumen Penguatan Rupiah
- Merilis instrumen operasi moneter pro-pasar yang baru seperti SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia), dan SUVBI guna menarik aliran modal asing (capital inflow) dan menyerap kelebihan likuiditas di pasar domestik.
Mundurnya Perry terjadi di tengah masih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang dipengaruhi faktor dalam negeri dan luar negeri. Menjelang mundurnya Perry, BI sempat menaikkan suku bunga acuan bank sentral atau BI Rate sebanyak tiga kali pada periode Mei-Juni 2026.
Kenaikan pertama dari 4,75% menjadi 5,25% pada 20 Mei. Saat itu, rupiah kian lemah hingga menyentuh Rp18.175 per dolar AS. Pada 9 Juni, kenaikan kedua dilakukan menjadi 5,50%. Rupiah mulai menguat, tapi cenderung fluktuatif. Pada 18 Juni, BI kembali menaikkan suku bunga menjadi 5,75%. Situasi rupiah hingga saat ini tetap bergejolak.
Memang bisa dibilang hampir semua pemimpin bank sentral di negeri ini menghadapi tantangan tersendiri di masa tugas mereka. Berikut ini rekaman singkat para pemimpin Bank Indonesia dari masa ke masa:
Era Orde Lama & Ekonomi Terpimpin
- Sjafruddin Prawiranegara (1953–1958)
- Hal Menonjol: Gubernur BI pertama pasca-nasionalisasi De Javasche Bank. Dia gigih menjaga independensi moneter dan mengusulkan penerbitan mata uang murni Indonesia sebagai atribut kedaulatan. De Javasche Bank tadinya adalah bank milik pemerintah di era Hindia Belanda yang mendapat kuasa untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda.
- Loekman Hakim (1958–1959)
- Hal Menonjol: Menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil akibat pergolakan daerah (PRRI/Permesta) serta mengawal transisi moneter awal Indonesia.
- Soetikno Slamet (1959–1960)
- Hal Menonjol: Memimpin saat diberlakukannya kebijakan pemotongan nilai uang (sanjering) pada Agustus 1959 untuk menekan inflasi yang mulai tak terkendali.
- Soemarno (1960–1963)
- Hal Menonjol: Memasuki era Ekonomi Terpimpin di mana Bank Indonesia mulai kehilangan independensinya. Gubernur BI mulai diintegrasikan ke dalam jajaran kabinet pemerintahan.
- Teuku Jusuf Muda Dalam (1963–1966)
- Hal Menonjol: Menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Mengalami era hiperinflasi (mencapai 600%) dan penggabungan seluruh bank-bank pemerintah menjadi satu bank tunggal berkonsep “Bank Berjuang”.
Era Orde Baru (Sentralisasi Moneter)
- Radius Prawiro (1966–1973)
- Hal Menonjol: Melakukan penataan kembali fungsi BI murni sebagai bank sentral pasca-RUU Bank Indonesia 1968. Sukses meredam hiperinflasi warisan Orde Lama bersama tim ekonomi rezim baru.
- Rachmat Saleh (1973–1983)
- Hal Menonjol: Gubernur terlama dalam sejarah BI (menjabat hampir 10 tahun). Era ini diwarnai oleh oil boom (lonjakan pendapatan dari minyak bumi) dan kebijakan alokasi kredit langsung bersubsidi untuk sektor prioritas pangan.
- Arifin Siregar (1983–1988)
- Hal Menonjol: Merilis Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun 1983) yang memulai deregulasi perbankan nasional, menghapus pagu kredit, dan membebaskan suku bunga guna memacu pasar. [1]
- Adrianus Mooy (1988–1993)
- Hal Menonjol: Mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), yaitu deregulasi perbankan paling radikal yang mempermudah pendirian bank baru hanya dengan modal Rp10 miliar, memicu ledakan jumlah bank swasta. [1]
- Sudrajad Djiwandono (1993–1998)
- Hal Menonjol: Mengadapi hantaman krisis moneter Asia 1997/1998. Beliau meluncurkan skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyelamatkan perbankan yang kolaps sebelum akhirnya diberhentikan menjelang jatuhnya rezim Soeharto.
Era Reformasi & Independensi Bank Indonesia
- Syahril Sabirin (1998–2003)
- Hal Menonjol: Menjabat saat disahkannya UU No. 23 Tahun 1999 yang memberikan status independen penuh kepada Bank Indonesia dari campur tangan pemerintah. Beliau mengawal restrukturisasi perbankan masif pasca-krisis.
- Burhanuddin Abdullah (2003–2008)
- Hal Menonjol: Mulai menerapkan kerangka kerja moneter modern bernama Inflation Targeting Framework (ITF) dengan menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan utama.
- Boediono (2008–2009)
- Hal Menonjol: Menghadapi krisis finansial global global 2008 akibat macetnya pasar finansial AS (Subprime Mortgage). Sukses memitigasi dampak krisis tersebut pada stabilitas nilai tukar domestik sebelum maju menjadi Wakil Presiden RI.
- Miranda Gultom (Mei 2009–Juli 2009)
- Hal Menonjol: Menjabat dalam waktu singkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur guna mengisi kekosongan kepemimpinan.
- Darmin Nasution (2009–2013)
- Hal Menonjol: (Bertindak sebagai Plt pada 2009–2010 sebelum definitif). Meneken kebijakan intervensi makroprudensial baru seperti pembatasan kepemilikan saham bank (asing/domestik) serta merintis standardisasi aturan kartu kredit dan debit.
- Agus D.W. Martowardojo (2013–2018)
- Hal Menonjol: Meluncurkan reformasi instrumen moneter dengan mengubah suku bunga acuan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) agar lebih mentransmisikan kebijakan ke pasar uang. Beliau juga menggagas Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
- Perry Warjiyo (2018–2026)
- Hal Menonjol: Satu-satunya gubernur yang terpilih kembali untuk periode kedua. Kebijakan menonjolnya meliputi digitalisasi sistem pembayaran nasional lewat peluncuran QRIS (termasuk QRIS Cross-Border dengan ASEAN), serta penanganan krisis pandemi COVID-19 melalui skema burden sharing dengan Kementerian Keuangan. Perry Warjiyo kemudian memutuskan mundur dari jabatannya pada Juli 2026 karena alasan pribadi.
