Makin sengitnya tarik-menarik pengaruh global antara dua kekuatan utama saat ini, China dan AS, dengan berbagai perkembangan situasi terbaru, ternyata membuat warga negara ASEAN di Asia Tenggara lebih memilih dekat dengan China ketimbang AS. Banyak alasan yang membuat mereka berpikir begitu.
Hal ini terungkap dalam sebuah survei tahunan lembaga kajian ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, yang dipublikasikan pada Selasa (7/4/2026). Laporan hasil survei bertajuk State of Southeast Asia 2026 itu mensurvei persepsi warga di Asia Tenggara terkait isu-isu strategis dan pengaruh kekuatan-kekuatan besar dunia.
Laporan itu mengungkap China dipilih 52% warga Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN, sementara AS mendapat dukungan 48%. Sejak laporan ini mulai diterbitkan pada 2020, China selama itu selalu ada di pilihan kedua setelah AS yaitu pada 2020-2023. Pada 2024 China mendapat dukungan sebagai “teman pilihan” sebanyak 50,5%, sementara pada 2025 China berada di belakang AS dengan dukungan 47,7%.
“Hasil ini menunjukkan bagaimana berimbangnya sentimen regional ini yang tetap stabil dengan margin yang relatif kecil,” sebut laporan tersebut seperti diberitakan Channel News Asia. Survei ini digelar antara 5 Januari-20 Februari 2026 dengan melibatkan 2.008 responden dari 11 negara anggota ASEAN termasuk Timor Leste yang baru bergabung sejak Oktober 2025. Para respondennya terdiri atas para peneliti, wakil media, LSM, pejabat pemerintah, unsur bisnis swasta, dan masyarakat sipil.
Laporan juga mengungkap bervariasinya pilihan dukungan bagi AS dan China di tiap negara, yang mencerminkan perbedaan perspektif di antara mereka. Dukungan terkuat untuk lebih dekat ke China ada di Indonesia dengan jumlah dukungan mencapai 80,1%, disusul Malaysia dengan dukungan 68%, Singapura dengan 66,3%, Timor Leste (58,2%), Thailand (55%), dan Brunei (53,5%).
Sementara itu dukungan terkuat untuk AS ada di Filipina dengan jumlah 76,8%, Myanmar (61,4%), Kamboja (61%), dan Vietnam (59,2%). “Negara-negara yang punya keterkaitan perekonomian secara erat dengan China terlihat lebih condong ke Beijing, sementara para mitra keamanan tradisional AS seperti Filipina masih tetap bertahan condong ke Washington,” sebut laporan itu. “Hasil survei menunjukkan bahwa meski para responden tetap mempertahankan pandangan soal pentingnya netralitas di tingkat kawasan dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar, realitas dalam perekonomian juga kemungkinan mempengaruhi kecondongan pada siapa yang dipilih,” sebut laporan itu pula.
Terkait perkembangan hubungan, ketika para responden ditanya persepsi mereka soal bakal seperti apa hubungan dengan China dalam tiga tahun mendatang, sebagian besar atau 55,6% mengaku yakin bakal meningkat atau meningkat signifikan. “Ini menunjukkan pandangan umum yang optimistis terkait prospek keberlanjutan hubungan dengan Beijing meski ada ketegangan-ketegangan di sejumlah wilayah,” ujar laporan itu. Optimisme soal prospek peningkatan hubungan dengan China ini terutama terlihat kuat di Timor Leste, Laos, Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Kamboja. Hasil ini, menurut kajian laporan itu, menunjukkan bahwa China masih terus dianggap sebagai mitra yang tak bisa ditinggalkan. Pengaruhnya diharapkan terus konstruktif atau setidaknya bisa diatur.
Kawasan Asia Tenggara sendiri makin penting di mana kepentingan AS dan China, dengan jumlah penduduknya yang besar, lebih kurang 680 juta jiwa dan didukung pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.
Faktor Negatif
Akan tetapi pandangan positif soal China juga dibayangi oleh sejumlah faktor negatif. Sebanyak 30,3% responden mengungjapkan kekhawatiran campur tangan China dalam urusan domestik negara-negara ASEAN. Kekhawatiran lain adalah sikap keras China dalam hal klaim wilayah di Laut China Selatan dan di kawasan Sungai Mekong, yang disuarakan 28% responden. Kekhawatiran soal tekanan ekonomi dari China melalui perdagangan dan pariwisata berada di posisi ketiga dengan 22,1%. “Kekhawatiran soal adanya pengaruh di tingkat domestik menunjukkan bahwa hal ini ada di level tiap negara dan bukan secara geopolitik kawasan,” ujar laporan itu.
Sedangkan terkait hubungan dengan AS di era periode kedua Presiden Donald Trump, survei menunjukkan bahwa warga ASEAN makin waspada dan merasakan ketidakpastian. Sebanyak 37,7% responden menilai hubungan dengan AS tetap sama. Sementara 32,8% berharap ada peningkatan hubungan, sementara 29,5% menilai hubungan bisa memburuk. Hal ini berubah dibandingkan survei tahun lalu, di mana 39,8% responden menilai hubungan tidak berubah, 46% meyakini hubungan akan meningkat, dan 14,2% memprediksi hubungan memburuk.
“Jika dibandingkan tahun lalu, optimisme terlihat menurun, di mana responden yang berharap hubungan membaik jadi berkurang. Makin banyak yang bersikap wait and see,” ujar laporan itu. Kajian survei juga menyebut berkurangnya kesan positif terhadap AS sebagian besar dipengaruhi keprihatian soal ekonomi.
Cara pemerintah AS memaksakan sanksi, bea masuk, dan aneka strategi perdagangan lain untuk memaksa dan menghukum negara lain menjadi keprihatinan dan kekhawatiran terbesar, terlihat dari suara 43,4% responden soal ini. Hal ini menduduki posisi di atas keprihatinan lain seperti soal aktivitas militer, campur tangan dalam negeri, atau dukungan terhadap negara tertentu seperti Israel atau Taiwan. “Ada perubahan signifikan dalam hal fokus keprihatinan,” sebut laporan itu.
Menjawab pertanyaan soal bagaimana cara AS memperbaiki hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN, sentimen umum seperti tergambar dalam survei menyebut bahwa perbaikan harus didasarkan pada penghormatan atas aturan dan pendekatan perekonomian yang lebih konstruktif. Sebanyak 38,5% responden menilai AS harus lebih menghormati hukum internasional dan lembaga-lembaganya, dan tidak mengesampingkan sistem global yang ada. Sementara 24,9% responden menilai membangun kemitraan strategis dan perdagangan bebas lebih baik ketimbang pemberlakuan bea masuk tinggi sebagai sanksi dan pemaksaan. Sebanyak 19,6% responden juga ingin agar AS lebih menghormati kedaulatan nasional dan kebijakan luar negeri yang independen.
Survei juga mengungkap untuk kali pertama sejak survei ini digelar pada 2019, lebih dari sepertiga responden warga ASEAN menyatakan mempercayai China untuk melakukan “hal yang tepat” guna melayani kepentingan masyarakat global yang lebih luas. “Hal yang tepat” seperti dikemukakan 39,8% responden itu adalah peran yang lebih aktif dari China dalam perdamaian dunia, keamanan, kemakmuran, dan pengelolaan hubungan. Sementara 35,2% responden masih menyatakan belum atau tidak yakin atas kontribusi positif China.
Jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan tingkat kepercayaan pada China yang ada di bawah 20% antara 2019-2021. Pada 2022 kepercayaan meningkat menjadi 26,8%, dan setelah itu terus meningkat.
Kepercayaan yang tinggi terhadap China ini khususnya terlihat di Laos, Brunei, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste. Sementara itu tingkat ketidakpercayaan yang lebih besar terlihat di Filipina, Vietnam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Di kalangan responden yang mempercayai China, sebanyak 47,8% merasa yakin negeri itu memiliki sumber daya perekonomian yang kuat dan kemauan politik yang tinggi untuk berperan sebagai pemimpin global. Sebanyak 22,4% juga yakin China merupakan “pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dan menghormati serta menaati hukum-hukum internasional.”
Sementara itu di kalangan yang tidak mempercayai China, sebanyak 43,8% yakin kekuatan ekonomi dan militer negeri itu bisa dimanfaatkan untuk mengancam atau menekan negara lain. Sebanyak 23,6% percaya China masih disibukkan masalah dalam negerinya sehingga tidak bisa memberikan fokus secara layak kepada isu-isu dan masalah penting global.
Terkait AS, tingkat kepercayaan responden di ASEAN cenderung stabil. Meski begitu survei kali ini menemukan bahwa tingkat kepercayaan itu menurun menjadi 44% dibandingkan 47,2% pada 2025 lalu. Bagi mereka yang menyatakan masih percaya kepada AS, tingkat kepercayaan mereka khususnya didasarkan pada sumber daya ekonomi dan kemauan politik untuk mengambil inisiatif kepemimpinan global, seperti dinyatakan 32,5% responden. Alasan lain untuk masih mempercayai AS menurut 31,4% responden adalah kekuatan militer AS yang dinilai menjadi aset penjamin perdamaian dan keamanan dunia. Sebanyak 20,9% responden juga menilai AS merupakan pemangku kepentingan yang menghormati dan mendorong penerapan hukum internasional.
Sementara di kalangan yang tidak mempercayai AS, sebanyak 35% menilai kekuatan ekonomi dan politik AS berpotensi digunakan untuk mengancam kedaulatan dan kepentingan negara mereka. “Persepsi ini kemungkinan dipengaruhi perilaku intervensi Washington di sejumlah kawasan, seperti peningkatan tekanan politik di Amerika Latin dan Timur Tengah,” sebut laporan itu. Sebagai catatan, survei ini dilakukan sebelum pecahnya konflik AS-Israel dengan Iran, namun setelah terjadinya penculikan oleh pasukan AS terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Terkait posisi ASEAN, sebanyak 55,2% responden meyakini perhimpunan regional ini harus meningkatkan ketahanan dan persatuannya untuk menangkal semua bentuk tekanan dari kedua kekuatan global yaitu AS dan China, serta memperkuat organisasi dan bukannya condong atau menautkan diri dengan kekuatan global mana pun. Sikap seperti ini khususnya terlihat kuat di Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Sebanyak 24,1% responden juga yakin ASEAN harus mempertahankan posisinya untuk tidak berpihak baik ke China atau AS. “Hal ini menegaskan bahwa sikap otonomi strategis selalu menjadi insting yang utama,” ujar laporan itu.
