Salah satu perubahan yang dipikirkan Habibie di hari pertamanya menjabat sebagai presiden adalah soal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang pada masa itu terdiri atas TNI AD, AL, AU, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Saat itu menteri pertahanan dan keamanan (menhankam) selalu dari militer aktif dan sekaligus menjadi panglima ABRI (pangab) dengan jabatan menhankam/pangab.
Dia bermaksud memisahkan kedua jabatan itu. Pangab harus seorang jenderal dan jabatan itu digilir di antara ketiga matra, AD, AL, atau AU. Sementara pemegang jabatan menhankam dimungkinkan dari sipil, tidak harus berlatar belakang militer. Tugas ketiga angkatan adalah mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara dan mencegah perang yang mengancam kedaulatan. Jika perang tak terhindarkan, maka perang harus dimenangkan.
Habibie juga berpikir soal Polri. Polisi, pikir Habibie seperti dituliskan dalam bukunya Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (The Habibie Center, 2006), harus sepanjang masa memerangi kejahatan dan kriminalitas serta bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Karena itu polisi harus dipisahkan dari ABRI dan ditempatkan di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
Meski begitu melihat kondisi aktual, Habibie memutuskan untuk sementara jabatan menhankam dan pangab masih perlu dirangkap. Meski sudah ada sejumlah nama yang disodorkan untuk mengisi posisi pangab, namun Habibie memutuskan tetap mempertahankan Jenderal TNI Wiranto pada jabatannya saat itu sebagai menhankam/pangab agar yang bertanggung jawab kepada presiden hanya seorang. Selain keyakinannya bahwa Wiranto memiliki integritas dan dapat dipercaya, Habibie berpikir jika dia menunjuk sosok lain yang sudah “beredar” hal ini bisa memicu polemik baru yang mengganggu pemerintahan.
Pada Jumat, 22 Mei 1998, pagi hari sebelum jadwal pelantikan para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, dari rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta, Habibie menelepon Wiranto untuk menyampaikan keputusannya itu. Wiranto berterima kasih dan lantas meminta petunjuk atau arahan. Habibie menegaskan agar Wiranto melaksanakan tugas sesuai pengarahan yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah itu Habibie kembali mempelajari naskah pidato pengantar pelantikan kabinet yang juga berisi daftar para anggota kabinet.
Saat itu dia memikirkan pula posisi Bank Indonesia dan jaksa agung. Dia berpikir kedua lembaga itu tidak perlu menjadi bagian langsung kabinet dan harus berdiri sendiri. Dengan demikian segala kebijakan yang bersangkutan tidak dipengaruhi presiden dan menjadi lebih objektif dan profesional. Habibie pun menyampaikan ke tim khusus penyusunan kabinet agar pejabat jaksa agung dan gubernur BI tidak masuk ke dalam susunan kabinet baru.
Saat Habibie kembali menekuni pekerjaannya di meja kerja, tiba-tiba salah satu asistennya, Sintong Panjaitan, melaporkan kedatangan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Muchdi P.R. bersama Mayor Jenderal Kivlan Zein yang membawa surat dari Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto dan dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan meminta bertemu untuk menyerahkannya langsung ke Habibie. Habibie sempat menolak karena masih sangat sibuk dan meminta Sintong sendiri yang menerimanya. Namun ternyata kedua tamu perwira tinggi ini masih mendesak bertemu langsung. Akhirnya Sintong kembali dan menyarankan Habibie untuk menerima sendiri surat itu, namun cukup di ambang pintu saja, tidak membiarkan kedua tamu masuk.
Habibie pun melangkah ke pintu didampingi Sintong. Di pintu dia menerima surat yang diserahkan lalu membaca isinya. Ternyata surat yang mengatasnamakan Jenderal Besar A.H. Nasution itu berisi saran agar Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo yang saat itu menjabat Kepala Staf TNI AD (KSAD) diangkat sebagai Panglima ABRI, dan agar Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto dilantik sebagai KSAD. Saat Habibie selesai membacanya, kedua jenderal yang ada di depannya menyatakan “Mohon petunjuk.” “Sudah saya baca,” jawab Habibie. Kedua jenderal itu mengulangi pernyataan mereka,” Mohon petunjuk.” “Sudah saya baca,” kata Habibie lagi, dan dia langsung berbalik meninggalkan mereka kembali ke meja kerja.
Pergerakan Misterius Jelang Pelantikan Kabinet
Segala kesibukan ini membuat Habibie terlambat berangkat ke Istana Merdeka dari yang direncanakan. Baru sekitar pukul 09.00 WIB dia berangkat dengan didampingi para asisten dan dengan pengawalan ketat. Di istana rupanya Wiranto sudah menunggu di tangga dan meminta bisa berbicara sebentar secara empat mata. Yang dilaporkan Wiranto mengejutkan karena menurut dia ada pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada pula konsentrasi pasukan di sekitar kawasan Kuningan tempat rumah dinas Habibie. Wiranto meminta petunjuk terkait hal ini.
Laporan ini membuat Habibie berkesimpulan bahwa gerakan pasukan ini di luar koordinasi dengan Pangab dan tidak sesuai dengan perintahnya sebelumnya kepada Pangab. Habibie sadar dia seharusnya melakukan cek silang atas laporan Pangab dengan pemikiran kemungkinan ada skenario tertentu. Namun karena situasi tak memungkinkan, Habibie memutuskan tetap mempercayai laporan itu dan bertindak cepat. “Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing,” ujar Habibie tegas seperti direkam dalam bukunya.
“Sebelum matahari terbenam?” tanya Wiranto. “Sebelum matahari terbenam!” tegas Habibie lagi. “Siapa yang akan mengganti?” tanya Wiranto pula. “Terserah Pangab,” tukas Habibie.
Wiranto kemudian melaporkan bahwa dia sudah berinisiatif mengamankan Habibie dan keluarganya dengan membawa Ibu Negara Ainun Habibie dari Kuningan ke Wisma Negara di kompleks istana kepresidenan Jakarta. Menantu Habibie yang tinggal di Bandung, Insana, istri Ilham Habibie bersama anak-anaknya juga sudah dijemput dan diterbangkan dengan helikopter ke Jakarta untuk juga dikumpulkan di Wisma Negara, sementara Ilham yang masih dalam penerbangan akan juga segera dijemput di bandara untuk dibawa ke Wisma Negara. Anak Habibie yang lain, Thareq dan istrinya, Widia, sedang dalam perjalanan. “Berapa lama kami harus tinggal di Wisma Negara?” tanya Habibie. “Tergantung perkembangan keadaan,” jawab Pangab.
Lepas dari laporan yang mengejutkan itu, Habibie kembali mempelajari naskah pidato yang akan mengantarkan pengumuman susunan Kabinet Reformasi Pembangunan. Meski sudah terlambat dari jadwal dia tak mau terburu-buru karena harus memastikan semuanya tepat. Saat itu petugas protokol mengingatkan bahwa para wartawan dalam dan luar negeri sudah menanti penjelasan soal Kabinet Reformasi Pembangunan. Saat itu menurut Habibie banyak isu beredar dirinya gagal membentuk kabinet seperti yang dialami Presiden Soeharto, yang menjadi salah satu penyebab mundurnya dia. Meski begitu Habibie meminta protokol mengumumkan agar semua pihak khususnya wartawan bersabar menunggu.
Akhirnya dia selesai memastikan bahwa semua isi naskah pengumuman sudah seperti yang diinginkan. Habibie pun melangkah ke ruang utama Istana Merdeka. Dalam pidato pengantar pengumuman kabinet, Habibie menyatakan Kabinet Reformasi Pembangunan akan secepatnya mengambil kebijakan dan langkah-langkah proaktif untuk mengembalikan roda pembangunan, yang dalam beberapa bidang telah mengalami hambatan yang merugikan rakyat, khususnya rakyat kecil. Oleh karena itu, pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dan koperasi, yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi krisis.
Habibie menyatakan pula Kabinet Reformasi Pembangunan disusun untuk dapat melaksanakan tugas pokok reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum guna menghadapi era globalisasi. Para menteri juga mencerminkan berbagai unsur kekuatan sosial politik dan masyarakat, sehingga merupakan sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa. Dengan demikian, kabinet ini terdiri atas Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, ABRI, unsur daerah, kaum intelektual dan perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat.
Komposisi Kabinet Reformasi Pembangunan adalah sebagai berikut:
Menteri Koordinator
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Jenderal TNI Feisal Tanjung
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri : Ginandjar Kartasasmita
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara : Hartarto Sastrosoenarto
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan : Haryono Suyono
Menteri-menteri yang Memimpin Departemen
5. Menteri Dalam Negeri : Letjen TNI Syarwan Hamid
6. Menteri Luar Negeri : Ali Alatas
7. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI : Jenderal TNI Wiranto
8. Menteri Kehakiman : Muladi
9. Menteri Penerangan : Letjen TNI M. Yunus Yosfiah
10. Menteri Keuangan : Bambang Subianto
11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan : Rahardi Ramelan
12. Menteri Pertanian : Soleh Solahuddin
13. Menteri Pertambangan dan Energi : Kuntoro Mangkusubroto
14. Menteri Kehutanan dan Perkebunan : Muslimin Nasution
15. Menteri Pekerjaan Umum : Rachmadi Bambang Sumadhijo
16. Menteri Perhubungan : Giri Suseno Hadihardjono
17. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya : Marzuki Usman
18. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah : Adi Sasono
19. Menteri Tenaga Kerja : Fahmi Idris
20. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan : AM Hendropriyono
21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Juwono Sudarsono
22. Menteri Kesehatan : Farid Anfasa Moeloek
23. Menteri Agama : Malik Fajar
24. Menteri Sosial : Justika Syarifudin Baharsjah
Menteri Negara yang Mempunyai Tugas Tertentu
25. Menteri Negara Sekretaris Negara : Akbar Tandjung
26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT : M. Zuhal
27. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM : Hamzah Haz
28. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN : Hasan Basri Durin
29. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman : Theo Sambuaga
30. Menteri Negara Lingkungan Hidup : Panangian Siregar
31. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN : Tanri Abeng
32. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas : Boediono
33. Menteri Negara Peranan Wanita : Tuty Alawiyah
34. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga : H.R. Agung Laksono
35. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura : A.M. Saefuddin
36. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN : Ida Bagus Oka
Setelah pengumuman kabinet selesai Habibie segera kembali ke ruang kerjanya untuk bertemu Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro. Dia menginstruksikan semua tahanan politik dibebaskan. Habibie lantas kembali memantau pemberitaan dalam dan luar negeri, khususnya berita perekonomian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aneka komentar yang menyangsikan kemampuan Indonesia pulih, di antaranya pernyataan Menteri Senior yang juga mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kurang Yew. Lee menurut Habibie sering menyebut jika dia jadi presiden nilai rupiah akan terus jatuh. Kurs untuk US$1 bisa mencapai Rp16.000 atau bahkan Rp20.000. Hal-hal seperti ini berdampak sangat negatif terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Namun menurut Habibie percuma bersilat lidah. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan karya nyata yang membuktikan segala isu negatif itu keliru.
Langkah awal yang ditempuh Habibie adalah mempersiapkan kemandirian bank sentral yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia harus menjadi mandiri, bebas, kuat, dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa saja termasuk Presiden Republik Indonesia. Saat itu UU Bank Sentral menyebut bahwa Gubernur Bank Indonesia membantu presiden dalam menentukan kebijakan sektor keuangan. Kata “membantu” ini menurut Habibie bisa diartikan BI “di bawah presiden” sebagai anggota kabinet, atau justru menjalankan peran secara independen dalam rangka membantu presiden. Karena itu menurut Habibie perlu dibuat UU baru yang mengatur peran dan independensi BI. Dia pun memanggil Gubernur Bank Indonesia dan dengan didampingi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dia menjelaskan bahwa akan segera diberlakukan bahwa Gubernur Bank Indonesia bukan anggota kabinet lagi dan tidak bertanggung jawab kepada presiden. Gubernur Bank Indonesia harus mandiri dan profesional. Untuk menghadapi situasi saat itu Gubernur BI diminta segera bertindak untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dengan menjadikan Bank Indonesia lebih transparan. Pesan lain Habibie adalah jika pemerintah membutuhkan rupiah untuk pelaksanaan proyek apa saja, maka harus dicari pinjaman dari pasar modal. Dalam hal ini, pemerintah hanya dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
Hari pertama terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan terus bergulir, dan Habibie masih memiliki satu agenda sesuai perintahnya kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto pada pagi hari setelah mendapat laporan soal pergerakan pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang tidak diperintahkan oleh atau dikoordinasikan dengan Pangab. Saat itu Habibie memerintahkan agar Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto diganti sebelum matahari terbenam, dan penggantinya harus menarik seluruh pasukan yang sudah digerakkan itu. Bagaimana kelanjutan eksekusi perintah itu? (Bersambung)
