Ketika Jakarta makin senyap dalam kegelapan malam menuju pergantian hari ke 21 Mei 1998, pikiran dan hati Habibie justru makin ramai dengan flashback ke masa silam, ketika dia berdiskusi dengan Presiden Soeharto mengenai visi pengembangan teknologi pada 1974, dan kemudian dengan pikirannya soal situasi yang saat itu terjadi. Dalam bukunya, Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (The Habibie Center, 2006), Habibie mengungkapkan jalan pikirannya saat itu. Dinamika tinggi gerakan protes dan demo yang tidak menentu terus berdampak negatif terhadap laju inflasi. Akibatnya free fall nilai rupiah sulit dihentikan, sehingga memicu hiperinflasi yang meningkatkan penderitaan rakyat.
Hiperinflasi dapat pula mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, pengangguran secara besar-besaran terjadi dan modal asing yang lari ke luar negeri bertambah. Akhirnya keadaan berkembang menjadi kekacauan yang bersifat anarkistis yang dapat bergulir menjadi revolusi, yang bisa pula memicu perpecahan di dalam negara.
Habibie dalam bukunya menjelaskan keadaan yang tidak menentu, ketidakstabilan politik, dan turunnya kredibilitas pemerintah adalah penyebab utama “krisis moneter”, “krisis-ekonomi”, dan “krisis politik”. Dia lalu mengupas situasi Indonesia sejak awal. Disebutkannya situasi di awal kemerdekaan Indonesia membutuhkan sikap otoriter dari pemerintah untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa Indonesia. Walaupun Mukadimah UUD ’45 menyebutkan nilai-nilai yang berakar pada hak asasi manusia, kebebasan, dan kemerdekaan, namun hal ini belum sepenuhnya dapat dinikmati karena lebih dari 95% penduduk Indonesia saat itu masih buta huruf, sementara kebutuhan dasar manusia seperti makanan bergizi, air minum, perawatan kesehatan, dan lapangan pekerjaan harus menjadi perhatian utama.
Dalam tahap selanjutnya Indonesia akhirnya mampu menciptakan dan menerapkan program pembangunan yang berkelanjutan, didukung pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan perekonomian. Segala kemajuan itu juga diikuti perkembangan teknologi informasi melalui media massa serta proses globalisasi, yang mendorong tuntutan akan keterbukaan. Habibie berpendapat proses keterbukaan dan demokratisasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan pimpinan nasional terlalu lambat dibandingkan tuntutan masyarakat Indonesia. Simbiosis antara pimpinan yang otoriter dengan lingkungan yang mendukungnya, yang sudah membudaya, mengakibatkan distorsi informasi politik yang menurunkan kualitas kebijakan Presiden sebagai pusat kekuasaan. Sistem otoriter yang selama ini diterapkan, tidak mampu lagi mencegah dan mengatasi krisis demi krisis.
“Saya sangat menyadari bahwa tuntutan rakyat tersebut adalah wajar, karena kebebasan dan kemerdekaan tak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama,” tulis Habibie, menyarikan gejolak pemikirannya pada dini hari 21 Mei 1998 itu. Sejarah telah membuktikan bahwa para entrepreneur paling banyak lahir dan dapat berkembang menjadi unggul dan andal dalam suatu masyarakat yang bebas total (bebas dari dogma), merdeka, dan demokratis. Para entrepreneur adalah salah satu penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu masyarakat. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jika dalam era globalisasi dan informasi ini tuntutan kebebasan rakyat dipenuhi.
Habibie juga berpikir bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut tanpa mengakibatkan suatu revolusi atau perang saudara. “Ini harus disadari oleh semua pimpinan nasional, bahwa hanya melalui suatu masa peralihan dengan pengorbanan yang minimal dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, kebebasan yang diimbangi oleh tanggung jawab harus diberikan kepada rakyat,” renung Habibie. “Saya menyadari kebijakan apa pun yang saya ambil mengandung risiko. Oleh karenanya, risiko itu harus diperhitungkan,” tulis dia.
Habibie pun mengambil kesimpulan membenarkan setiap orang mengeluarkan pendapatnya, terlepas dari rasa takut. “Saya berkeyakinan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat yang bebas bergerak dan bebas mengeluarkan pendapat tanpa rasa takut, akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas masyarakatnya. Kita harus pandai-pandai belajar dari pengalaman dan kesalahan masyarakat lain, yang melalui proses reformasi dan proses demokratisasi yang panjang, sudah dapat menikmati produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi,” pikir dia.
Menurut Habibie melanjutkan pemikirannya, pers harus segera diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan segala konsekuensinya. Kelak rakyat akan menilai kualitas pemberitaan itu. Mereka yang membuat pemberitaan tidak bermutu, jelas tidak laku dan tidak mungkin dapat mempertahankan keberadaannya. Semua pemberitaan harus sesuai UUD dan UU yang berlaku.
Budaya Feodal Kepresidenan
Dalam suasana sunyi dini hari, Habibie juga berpikir soal karakter kepemimpinan presiden. Selama 53 tahun Indonesia merdeka (per 1998 saat itu), dia berpikir presiden seolah-olah sangat mengendalikan sejumlah institusi yang berpengaruh seperti bank sentral, legislatif, dan judikatif. Kebiasaan yang sudah menjadi budaya kepemimpinan ini menurut Habibie jelas merugikan objektivitas dan kualitas kebijakan.
Dia juga menyoroti kehidupan kabinet yang sangat dipengaruhi petunjuk presiden. Sidang Kabinet Pembangunan yang dipimpin langsung Presiden Soeharto hanya berlangsung sebulan sekali, setiap Rabu pertama dalam sebulan. Sidang ini terbatas membahas masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan industri (ekuin). Dalam sidang itu para menteri bidang ekuin melaporkan situasi terbaru seperti soal inflasi, pangan, impor/ekspor, dan sebagainya. Setelah itu Presiden memberikan petunjuk-petunjuk. Tidak ada diskusi dan pembahasan mendalam di dalam rapat. Petunjuk Presiden pun sebenarnya sudah disusun sebelumnya oleh para menteri koordinator dan menteri yang bersangkutan. Diskusi hanya terjadi secara pribadi, ketika menteri secara terpisah menghadap presiden, entah sebelum atau sesudah rapat kabinet. Tak heran kalau di masa itu, salah satu kalimat ikonik yang dikenal masyarakat adalah ketika Menteri Penerangan Harmoko menjelaskan hasil sidang selalu memakai “Menurut petunjuk Bapak Presiden….”
Habibie pun bertanya jika rapat bulanan hanya membahas masalah ekuin, bagaimana dengan masalah di luar itu yang juga butuh perhatian. Dia sendiri selama 20 tahun menjadi anggota kabinet juga sekadar duduk dalam rapat, karena bidang riset dan teknologi yang diampunya tidak masuk bahasan bidang ekuin. Padahal bidang-bidang di luar ekuin menurut dia juga punya kontribusi besar dalam pembangunan. Sidang kabinet paripurna yang digelar setahun sekali juga bersistem sama, tidak ada ruang untuk diskusi bersama.
Akibat sistem dan mekanisme tersebut menurut Habibie kedudukan presiden semakin kuat, menentukan, dan cenderung otoriter. Feodalisme dalam bentuk baru lahir dan terus berkembang. “Bagaimana kualitas dan objektivitas kebijakan? Dapatkah sistem otoriter diterima masyarakat yang lebih berpendidikan dan dapat menerima informasi melalui TV internasional dalam proses globalisasi yang terus berkembang?” pikir Habibie. “Saya berkeyakinan bahwa institusi presiden itu tidak boleh menjadi sakral dan tidak boleh menjadi sangat berkuasa. Bukankah cita-cita bangsa Indonesia adalah memberikan kekuasaan itu pada rakyat? Bukankah arti kedaulatan rakyat dalam UUD ‘45 mencerminkan cita-cita tersebut?” tulis Habibie dalam bukunya kemudian.
Institusi presiden dan presiden, pikir Habibie pula, harus menjadi bagian terpadu dari masyarakat. “Presiden tidak boleh ditakuti karena kekuasaannya, namun patut dihormati dan disayangi karena kebijakannya. Presiden dipilih untuk memimpin dan dalam kepemimpinannya dia datang untuk memberi dan tidak untuk mengambil. Perilakunya harus transparan. Sikap rendah hati, sederhana dan berbudaya tidak ada artinya, jikalau tidak diikuti dengan transparansi,” sebutnya.
Habibie pun berpikir soal cakupan reformasi. “Saya sangat sadari bahwa reformasi itu tidak saja terbatas pada proses kebebasan, namun pula harus antara lain dapat melaksanakan proses desakralisasi presiden. Mengembalikan kekuasaan yang selama 53 tahun berada di tangan presiden dan institusi presiden kepada pemiliknya, yaitu bangsa dan rakyat Indonesia,” renungnya.
Terkait jaringan di sekitar presiden, Habibie juga punya pemikiran tersendiri. “Bagaimana sikap mereka yang berada di sekitar presiden dan yang sudah memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk bersinergi positif dengan presiden, sehingga dapat menikmati kedudukan istimewa dalam memanfaatkan kekuasaan? Apakah mereka rela mengorbankan keistimewaan tersebut? Siapakah mereka ini?” tulis dia kemudian.
Habibie membagi kedua kelompok di sekitar presiden ini sebagai “kelompok kultural” dan “kelompok struktural”. Dia pun tak segan mengakui di dalam hati bahwa dia bisa digolongkan sebagai kelompok struktural yang telah dianggap sebagai kroni Soeharto. “Adalah wajar jikalau kaum intelektual pada umumnya dan para elite politik khususnya, tidak memberi kepercayaan dan memiliki prasangka negatif terhadap kepemimpinan saya. Saya mungkin dianggap sebagai kroni dan ‘kaki tangan Soeharto’ yang tidak memiliki wawasan dan kemampuan sendiri, kecuali kemampuan mengikuti perintah dan petunjuk Pak Harto. Memang sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun lamanya, saya bertanggung jawab untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan bangsa. Saya telah berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan kelak, sejarah sendiri akan menilai,” tulisnya dalam bukunya.
Dalam pemikirannya Habibie mengakui bahwa selain orang tua dan para gurunya, sosok Soeharto ikut berperan membentuk dirinya dan memberinya banyak pengetahuan dan pengalaman. “Namun, sangat saya sadari bahwa guru yang paling kuat memengaruhi proses kebijakan saya adalah ‘otak sehat’ saya sendiri. Akhirnya, untuk mengatasi kendala dan batasan dalam melaksanakan implementasi segala kebijakan, tolok ukur moral dan etika yang berakar pada ajaran agama sangat menentukan pula. Kemampuan ini harus saya pelihara, andalkan, dan taati dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang begitu kompleks dan bersifat multidimensi,” sebut Habibie.
Dia pun terus berpikir soal lembaga kepresidenan yang bakal diwarisinya, yang dinilainya punya sifat yang saat itu “sangat feodal” berupa sangat besarnya kekuasaan dan budaya kepemimpinannya. “Hal ini harus segera saya akhiri, tanpa memberi kesan yang dapat disimpulkan sebagai “penguasa” yang lemah dan takut,” sebut Habibie dalam pikirannya. Dia berpikir lagi soal kebebasan berpikir dan berpendapat. “Tahanan politik harus segera saya lepaskan dan tidak boleh lagi terjadi bahwa orang yang bertentangan dengan pendapat atau rencana Presiden, harus dimasukkan ke dalam penjara, kecuali mereka yang terbukti telah melaksanakan tindakan kriminal. Kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan unjuk rasa harus segera dilaksanakan,” begitu semangat yang bergolak dalam pikirannya.
Dalam hal sistem politik, saat itu Habibie berpikir DPR dan MPR harus diberi legitimasi yang kuat berdasarkan pemilu yang demokratis. Salah satu caranya adalah memberi kesempatan terbuka untuk mendirikan partai politik apa saja asal tidak melanggar UUD ‘45 dan Ketetapan MPR. Sidang Istimewa MPR harus diselenggarakan secepatnya untuk memberi dasar hukum bagi reformasi dan pemilu yang dibutuhkan sehingga bisa mencegah pecahnya revolusi dan kekacauan yang bisa memecah belah Indonesia. Sedangkan dalam komposisi kabinet selanjutnya Habibie berpikir akan memberikan kesempatan bagi wakil dari semua fraksi di MPR untuk bergabung ke dalam kabinet dan bekerja sebagai satu tim.
Dia juga yakin ABRI sebagai satu-satunya kekuatan bersenjata tidak akan melakukan pengambilalihan kekuasaan secara paksa. Menurut dia tak ada figur di ABRI yang berkharisma tinggi dan bisa diterima semua angkatan dan Polri untuk memimpin bangsa.
Semua pemikiran yang sangat dalam ini membuat Habibie merasa tidak merasa lelah sama sekali meski dini hari makin bergulir mendekati pagi. Istrinya, Ainun, sempat memintanya tidur sekitar pukul 01.00 WIB, namun ternyata Habibie yang masih berkutat dengan berbagai konsep di kepalanya tak bisa rebah dengan tenang dan kembali ke ruang kerjanya. Baru kemudian salah satu ajudannya menghampirinya di ruangan kerjanya yang gelap, yang hanya diterangi temaram sinar dari layar monitor komputer yang dihadapi Habibie.
“Pak Habibie, sudah hampir pukul 04.00 pagi dan Bapak belum tidur dan belum beristirahat, sementara acara Bapak sudah mulai pukul 07.00 pagi. Mohon Bapak beristirahat sejenak,” ujar sang ajudan yang tak bisa dilihat Habibie. “Siapa yang berbicara?” tanya Habibie dalam percakapan yang direkam di bukunya. “Siap, Kolonel Hasanuddin, ADC [aide-de-camp, ajudan] Bapak,” ujar sang ajudan sambil menyinari wajahnya dengan lampu senter. “Mengapa Kolonel belum tidur?” sahut Habibie. “Siap, lagi dinas dan mohon Bapak istirahat sejenak,” jawab sang kolonel. “Baik, saya segera beristirahat,” balas Habibie seraya beranjak dari meja kerjanya.
Hari sudah berganti menjadi 21 Mei 1998, sebentar lagi fajar, dan akan ada momen baru yang menunggu Habibie. (Bersambung)
