Wacana pengunduran diri Presiden Soeharto yang makin menguat juga terpantau oleh Wakil Presiden B.J. Habibie dan jajaran pembantu dekatnya. Pada Selasa 19 Mei 1998 pagi, saat Wapres Habibie menerima sejumlah tamu, sejumlah anggota staf Habibie mencermati pertemuan Presiden Soeharto dengan sejumlah tokoh masyarakat seperti K.H. Abdurrahman Wahid dan cendekiawan Nurcholish Majid di Istana Merdeka yang ditayangkan secara langsung di TV nasional.
Ketika Presiden Soeharto kemudian memberikan pernyataan seusai pertemuan itu, segala kegiatan di lingkup kantor Wapres seperti terhenti karena semuanya termasuk Habibie lantas menyaksikan tayangan langsung TV tentang pernyataan Soeharto. Dan ketika Presiden menyebut “merasa sangsi apakah Wakil Presiden dapat melanjutkan tugas-tugas memimpin negara” dan kekhawatiran bahwa Wapres akan menjadi sasaran unjuk rasa, para anggota staf Kantor Wapres pun mengekspresikan kekecewaan. Bahkan Asisten Wakil Presiden Ahmad Watik Pratiknya mengatakan Pak Harto telah “mengkhianati” B.J. Habibie sekaligus mengabaikan berlakunya Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur bahwa jika presiden meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara permanen maka wapres akan menggantikannya hingga masa jabatannya habis. Mereka juga kecewa karena hal seperti ini diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat.
Lebih jauh dalam pernyataannya Presiden Soeharto juga mengumumkan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secepat-cepatnya berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru. Ia juga menegaskan, tidak bersedia lagi dicalonkan lagi sebagai presiden. Soeharto mengemukakan pula akan segera membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti-Monopoli, dan UU Anti-Korupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota komite terdiri atas unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar. Keputusan membentuk Komite Reformasi, menurut Presiden Soeharto, demi untuk menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Soeharto lebih lanjut berjanji memimpin reformasi nasional secepat mungkin, serta merombak Kabinet Pembangunan VII yang baru terbentuk sejak dirinya terpilih kembali sebagai presiden pada Sidang Umum MPR Maret 1998 menjadi Kabinet Reformasi. Untuk Sidang Umum MPR, Soeharto menyatakan akan digelar pada tahun 2000 dengan agenda memilih presiden dan wakil presiden baru.
Dalam pernyataan ini, Soeharto sempat melontarkan kalimat yang kemudian menjadi terkenal saat itu. “Ada yang mengatakan, apabila saya tidak menjadi presiden, kembali menjadi anggota masyarakat biasa, saya masih bisa berguna bagi masyarakat dan bangsa, dan masih banyak pengabdian yang bisa saya berikan. Jadi demikianlah ada juga yang mengatakan terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden tidak akan patheken,” ujar Soeharto. Pathek dalam bahasa Jawa adalah penyakit kulit parah yang menimbulkan luka atau borok. Istilah “ora patheken” atau “tidak patheken” adalah simbol untuk menyatakan bahwa seseorang bersikap “masa bodoh,” “cuek saja” atau tidak peduli atas sesuatu hal.
Besoknya, Rabu, 20 Mei l998, Habibie sibuk mempersiapkan laporan untuk menindaklanjuti perkembangan politik yang terjadi kepada Soeharto. Kesibukan itu dilakukannya dalam kapasitas sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Di masa itu Golkar bisa dibilang menjadi satu-satunya kekuatan politik yang berkuasa sementara dua partai lain yaitu PPP dan PDI seolah hanya menjadi “pelengkap demokrasi.” Istilah Keluarga Besar Golkar merujuk pada tiga unsur besar pembentuknya yaitu struktur organisasi Golkar sendiri dengan segala organisasi sayapnya, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu TNI dan Polri), serta utusan daerah. Ketiga unsur ini diwakili oleh Ketua Umum Golkar, Panglima ABRI (Pangab), dan Menteri Dalam Negeri.
Peran Koordinator Harian seperti dijelaskan Habibie dalam bukunya, Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (The Habibie Center, 2006) sangat vital karena mengoordinasikan penyusunan kebijakan politik untuk dijalankan pemerintah setelah mempelajari masukan dan pandangan tiga unsur Keluarga Besar Golkar. Demikian pula penyusunan Kabinet Pembangunan yang dibentuk setelah Sidang Umum (SU) MPR, adalah hasil penilaian dan analisis Presiden terpilih bersama Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar.
Sore harinya, saat Habibie masih berkutat dengan kajian atas laporan dan masukan Keluarga Besar Golkar, Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita meneleponnya. Karena Ginanjar juga salah satu Sekretaris Koordinator Harian Golkar, Habibie berpikir Ginanjar bakal menambahkan materi untuk dilaporkan kepada Soeharto. Ternyata Ginanjar justru memberitahukan bahwa dirinya bersama 13 menteri bidang ekuin yang berada dalam koordinasinya, tidak bersedia lagi untuk duduk di dalam Kabinet Reformasi yang anggotanya sedang disusun. Tetapi mereka semua menyatakan masih menjadi anggota Kabinet Pembangunan VII dan akan terus bertugas hingga kabinet itu dibubarkan.
Mendapat laporan ini Habibie bertanya apakah Ginanjar sudah menyampaikan ini secara langsung kepada Soeharto. Ginanjar menjawab belum, namun keputusan pengunduran diri itu sudah ditulis dan ditandatangani bersama saat mereka semua rapat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lalu disampaikan kepada Presiden melalui perantaraan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, putri tertua Soeharto yang dalam kabinet menjabat sebagai Menteri Sosial.
Setelah itu ada telepon lain dari Menteri Keuangan Fusd Bawazier. Dia menanyakan rumor yang juga beredar bahwa Habibie akan mundur sebagai wapres. Habibie pun merespons tegas. “Isu tersebut tidak benar. Presiden yang sedang menghadapi permasalahan multikompleks, tidak mungkin saya tinggalkan. Saya bukan pengecut!” tukasnya.
Selepas Isya sekitar pukul 19.30 Habibie tiba di kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jl. Cendana sesuai jadwal untuk membahas masukan dari Keluarga Besar Golkar terkait perkembangan situasi serta penyusunan Kabinet Reformasi. Setelah diskusi panjang soal susunan kabinet, Soeharto mengambil keputusan akhir dan memanggil Menteri Sekretaris Negara, Saadilah Mursyid, untuk segera membuat keputusan presiden mengenai susunan Kabinet Reformas. Menurut rencana, pada Kamis 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden akan mengumumkan susunan Kabinet Reformasi. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 Mei l998, para anggota Kabinet Reformasi akan dilantik Presiden Soeharto yang didampingi pula oleh Wakil Presiden.
Sepeninggal Saadilah, Soeharto kepada Habibie menyampaikan bahwa pada Sabtu tanggal 23 Mei 1998, ia bermaksud mengundang Pimpinan DPR/MPR untuk datang ke Istana Merdeka. Habibie menyambut baik pernyataan Soeharto dan menyampaikan bahwa sebelumnya Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar Harmoko juga sudah menghubunginya dan mengutarakan niat untuk menjumpai langsung Presiden Soeharto untuk membahas aspirasi rakyat soal pemerintahan. Lebih jauh Soeharto menyatakan bahwa dalam pertemuan itu dia akan menyampaikan kepada Pimpinan DPR/MPR untuk mengundurkan diri sebagai Presiden setelah Kabinet Reformasi dilantik.
Habibie dalam bukunya menyebut pernyataan Soeharto ini membuatnya bingung karena toh Kabinet Reformasi sudah disusun dan akan dilantik. Apalagi Soeharto juga tidak menyebut soal “nasibnya” sebagai wapres. “Menyadari cara berfikir Pak Harto yang telah saya kenal puluhan tahun, tidak disebutnya kedudukan wakil presiden tersebut jelas mempunyai alasan tertentu. Apa yang sebenarnya dikehendaki Pak Harto tentang saya? Apakah saya juga diminta ikut mundur?” tulis Habibie. Pertanyaan ini menurut dia juga dipicu oleh pernyataan Soeharto sehari sebelumnya setelah berjumpa dengan sejumlah tokoh masyarakat di mana Presiden seolah “meragukan” kemampuannya sebagai wapres menggantikan posisinya.
“Pak Harto, kedudukan saya sebagai Wakil Presiden bagaimana?” ujar Habibie guna mendapatkan klarifikasi. Soeharto spontan menjawab, “Terserah nanti. Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian, Habibie akan melanjutkan tugas sebagai Presiden.” Jawaban ini tidak melegakan Habibie. Namun dia memutuskan mengalihkan topik ke laporan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita yang akan mengundurkan diri bersama 14 menteri bidang ekuin jika mereka dimasukkan ke dalam Kabinet Reformasi. Soeharto menjawab dia belum membaca langsung surat dari Ginandjar, namun sudah tahu soal itu dari Tutut.
Setelah itu Soeharto beranjak mengajak Habibie bersalaman, tanda bahwa pertemuan sudah harus berakhir. “Pak Harto memeluk saya, dan mengatakan agar saya sabar dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pak Harto juga meminta agar saya menyelesaikan masalah Ginandjar dan kawan-kawan dengan baik. Saya mengatakan, ‘Akan saya usahakan, dan semuanya ini tidak tepat dan tidak perlu terjadi,’” kenang Habibie. Dia menambahkan bahwa waktu itu Soeharto lalu berkata “Laksanakan tugasmu. Waktu tidak banyak lagi.”
Habibie menyebut dia pulang dari Cendana ke rumah dinasnya di kompleks pejabat tinggi negara di Widya Chandra, Kuningan, Jakarta, dengan penuh kegalauan. “Bukan sekali ini saya berbeda pendapat dengan orang yang amat saya hormati ini. Bahkan mungkin perbedaan pendapat yang terjadi sebelumnya, jauh lebih ‘seru.’ Namun, keadaan yang saya alami malam itu sungguh berbeda! Pertama, karena Pak Harto seolah meninggalkan ‘misteri’ soal masalah bangsa yang tidak sederhana; dan kedua, karena hal itu terjadi pada saat bangsa ini sedang mengalami keadaan yang amat kritis,” tulis Habibie.
Dalam perjalanan ke rumah itu Habibie lalu meminta ajudannya memanggil empat menteri koordinator (menko) serta semua menteri di bawah koordinasi menko ekuin untuk rapat di rumah dinasnya pada pukul 22.00 WIB. Saat akhirnya semua hadir di pendapa rumah dinas, Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi sudah dibentuk oleh Presiden Soeharto dan akan diumumkan pada 21 Mei 1998. Dijadwalkan pada Jumat 22 Mei 1998 kabinet itu akan dilantik, dan selanjutnya pada Sabtu 23 Mei 1998 Presiden setelah menerima para pimpinan DPR akan menyampaikan pengunduran diri. Habibie juga menegaskan bahwa karena sejumlah menteri dari kabinet saat itu yaitu Kabinet Pembangunan VII masih dibutuhkan untuk memperkuat Kabinet Reformasi maka para menteri yang sudah menekan pernyataan bersama Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita untuk mundur dimohon menarik pernyataan itu dan ikut bergabung ke Kabinet Reformasi.
Apa yang disampaikan Habibie memicu diskusi serius. Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB dicapai kesepakatan yaitu susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai kenyataan, di mana keputusan presiden tentang pembentukannya diteken oleh Presiden Soeharto sementara pelantikan akan dilakukan oleh Wakil Presiden Habibie.
Habibie lantas meminta ajudan menghubungkannya dengan Presiden Soeharto untuk menyampaikan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpinnya. Namun ternyata Soeharto tidak mau menerima telepon Habibie. Dia justru menugaskan Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid memberitahukan bahwa pada 21 Mei 1998 dirinya akan mundur sebagai presiden, dan selanjutnya sesuai UUD 1945 seluruh kekuasaan dan tanggung jawab akan diserahkan kepada Wapres B.J. Habibie, yang akan dilantik sebagai presiden baru oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan para anggota Mahkamah Agung lainnya di Istana Merdeka.
Mendengar hal ini Habibie sangat terkejut karena lagi-lagi hal ini tidak sesuai dengan timeline yang sebelumnya sudah disampaikan sendiri oleh Soeharto. Habibie kembali meminta agar bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden. Namun permintaan itu lagi-lagi ditolak, dan ajudan Presiden menyebut akan mengupayakan pertemuan empat mata Wapres dengan Presiden di Jl. Cendana keesokan paginya sebelum berangkat ke Istana Merdeka.
Habibie pun kembali ke pendapa rumah dinas untuk mengabarkan hal ini kepada para menteri, yang disambut dengan reaksi terkejut. Habibie kemudian meminta seluruh menteri dan para asisten wapres yang mendampinginya berdoa bersama, dipimpin salah satu asisten wapres, Jimly Asshiddiqie. Selepas itu Habibie tidak lantas beristirahat, namun justru masuk ke ruang kerjanya dan memantau berita-berita terbaru dari Internet. Saat itu Ketua DPR Harmoko menelepon, mengabarkan bahwa dirinya dan para pimpinan DPR/MPR bersama para ketua fraksi diminta datang ke Istana Merdeka besok pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 pagi. Ia menanyakan alasan undangan tersebut.
Habibie pun menjelaskan informasi dari Mensesneg soal rencana pengunduran diri Presiden Soeharto yang ternyata lebih cepat dari yang sebelumnya disampaikan. Habibie lalu meminta pimpinan DPR/MPR mengecek kembali apakah pengunduran diri Presiden Soeharto ini sesuai dengan ketentuan hukum.
Setelah itu Habibie kembali tenggelam dalam pemikirannya. Bahkan permintaan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto untuk bertemu pun ditolaknya. “Saya belum bersedia menerima siapa pun, karena harus merenungkan keadaan Tanah Air yang sangat memprihatinkan dan sudah di ambang pintu revolusi,” kenang Habibie. Bagaimana perkembangan selanjutnya? (Bersambung)
