Salah satu karakter bangsa Jepang yang terkenal adalah sikap tak mudah menyerah. Bahkan seperti sering dilukiskan dalam aneka cerita dan film, kekalahan adalah aib dan menyerah adalah kutukan. Lebih baik mati dalam perjuangan ketimbang hidup dalam kekalahan. Sikap ini juga yang membuat sejumlah tentara Jepang sampai memberontak lantaran menentang sikap pemerintah Jepang yang hendak menyerah di babak akhir Perang Dunia II. Bagaimana kisahnya? Kisah bersambung ini sebagian besar bersumber dari buku Japan’s Longest Day yang ditulis Kazutoshi Hando dari The Pacific War Research Society (1965), dan Japan’s Decision to Surrender karya Robert J.C. Butow (1954).
Tahun peperangan 1945 menjadi saat ketika Perang Dunia II mencapai klimaksnya. Perang besar di Eropa yang dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia pada 1939 akhirnya reda setelah Jerman menyerah pada Mei 1945. Penyerahan diri Jerman ini membuat Sekutu yaitu AS, Inggris, dan Prancis, serta Uni Soviet dan China, lantas berpaling ke tempat lain di mana perang sengit masih berkecamuk: Asia-Pasifik.
Jepang yang sangat percaya diri sejak memenangi perang melawan Rusia dalam Perang Jepang-Rusia 1904-1905 sudah menginvasi aneka wilayah di Asia sejak saat itu, dengan puncaknya yaitu invasi total ke wilayah Asia Tenggara pada 1941-1942, yang memperluas medan Perang Dunia II. Namun pada 1945 situasi sudah berubah. Jepang sebenarnya sudah tak lagi bisa sepenuhnya jemawa. Pasukannya sudah terpukul mundur di mana-mana oleh pasukan Sekutu khususnya AS di kawasan Samudera Pasifik. Wilayah Kepulauan Jepang yang bisa dibilang nyaris belum pernah terjamah oleh pasukan asing selama berabad-abad makin sering merasakan hantaman serangan bom dari pesawat-pesawat AS.
Tiga pemimpin Sekutu yaitu Presiden AS Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, serta Presiden Republik China Chiang Kai-Shek, dalam pertemuan di Potsdam, kota kecil di dekat Ibu Kota Jerman, Berlin, menyepakati sebuah pernyataan yang menuntut Jepang untuk berhenti berperang dan menyerah sepenuhnya. Pernyataan yang disebut sebagai Deklarasi Potsdam itu dirilis pada 26 Juli 1945, dan disiarkan dengan radio. Karena perbedaan waktu, siaran pengumuman pernyataan itu baru diterima stasiun radio di Tokyo, Jepang, yang memantau siaran radio dari San Francisco, California, AS, pagi hari 27 Juli 1945.
Deklarasi Potsdam berbunyi sebagai berikut:
“Kami – Presiden Amerika Serikat, Presiden Pemerintah Nasional Republik China, dan Perdana Menteri Inggris, mewakili ratusan juta rakyat kami, telah bersidang dan bersepakat bahwa Jepang harus diberi kesempatan untuk mengakhiri perang ini.
Kekuatan darat, laut, dan udara dari Amerika Serikat, Kemaharajaan Inggris, dan China, yang berkali-kali diperkuat oleh kekuatan darat dan udara dari barat, sudah siap memberikan pukulan akhir terhadap Jepang. Kekuatan militer ini dipelihara dan diilhami oleh tekad seluruh Bangsa Sekutu untuk mengobarkan peperangan terhadap Jepang hingga mereka tak lagi mampu melawan.
Akibat dari perlawanan yang tanpa nalar dari Jerman terhadap kekuatan rakyat merdeka dari seluruh dunia seharusnya menjadi contoh yang sangat jelas bagi rakyat Jepang. Kekuatan yang sekarang berhimpun di hadapan Jepang adalah kekuatan yang luar biasa besar dan tak terbayangkan, yang ketika dihadapkan pada perlawanan kaum Nazi mampu menghancurkan wilayah, industri, dan pola kehidupan rakyat Jerman. Penerapan kekuatan militer kami secara penuh yang didukung tekad kuat kami, akan berarti kehancuran yang tak terhindarkan bagi negeri Jepang.
Sudah tiba waktu bagi Jepang untuk memutuskan apakah akan terus dipengaruhi dan dikendalikan oleh para penasihat militer yang egoistis yang perhitungan-perhitungan ceroboh mereka telah membawa Kekaisaran Jepang ke tepi kehancuran, atau akan menuruti akal sehat.
Berikut ini persyaratan dari kami. Kami tidak akan berkompromi. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak boleh menunda lagi.
Seluruh kekuasaan dan pengaruh pihak-pihak yang telah mengelabui dan membawa rakyat Jepang ke aksi penaklukan dunia harus dihapuskan, dan kami menegaskan bahwa tata dunia baru berupa perdamaian, keamanan, dan keadilan takkan tercapai kecuali sikap militeristik yang tak bertanggung jawab disingkirkan dari dunia.
Hingga tatanan baru tercapai dan hingga ada bukti meyakinkan bahwa kemampuan Jepang untuk melakukan perang sudah musnah, wilayah-wilayah di Jepang yang akan ditentukan kemudian oleh Sekutu harus diduduki untuk mengamankan pencapaian tujuan-tujuan dasar yang kami tetapkan di sini.
Segala persyaratan dalam Deklarasi Kairo harus dilakukan dan kedaulatan Jepang harus dibatasi hanya untuk pulau-pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, dan pulau-pulau kecil lain yang akan kami tentukan.
Personel militer Jepang setelah dilucuti sepenuhnya akan diizinkan untuk pulang dengan membawa kesempatan menjalani kehidupan yang damai dan produktif.
Kami tidak bermaksud menjadikan bangsa Jepang sebagai budak atau dimusnahkan. Keadilan yang tegas harus ditegakkan untuk seluruh penjahat perang, termasuk semua yang telah memperlakukan para tawanan perang kami dengan keji. Pemerintah Jepang harus menyingkirkan semua rintangan untuk memulihkan dan memperkuat keinginan berdemokrasi di kalangan rakyat Jepang. Kebebasan menyatakan pendapat, beragama, dan berpikir, sebagaimana penghormatan terhadap hak asasi dasar manusia harus ditegakkan.
Jepang akan diizinkan mempertahankan sejumlah industri untuk mempertahankan kemampuan perekonomian dan membangun kembali, namun bukan untuk hal-hal yang akan memungkinkannya mempersenjatai diri kembali untuk berperang. Karena itu akses yang diawasi untuk bahan-bahan mentah akan diizinkan. Jepang juga akan diizinkan terlibat dalam hubungan perdagangan dunia.
Pasukan pendudukan Sekutu akan ditarik dari Jepang sesegera mungkin setelah semua tujuan tercapai dan terbentuknya pemerintahan yang berpandangan damai dan bertanggung jawab yang mewakili keinginan rakyat Jepang yang bebas.
Kami menyerukan kepada pemerintah Jepang untuk segera menyatakan penyerahan diri tanpa syarat untuk seluruh angkatan bersenjata Jepang, dan memberikan jaminan terkait niat baik mereka. Pilihan lain bagi Jepang adalah kehancuran total yang cepat.”
Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Shunichi Matsumoto, menyikapi positif isi Deklarasi Potsdam. Kepada Menteri Luar Negeri Shigenori Togo dia menyarankan agar Jepang menerima saja persyaratan yang dicantumkan dalam deklarasi itu. Bahkan Shunichi sudah menyiapkan konsep jawaban resmi pemerintah Jepang yang akan disampaikan ke Sekutu melalui perantaraan Swiss sebagai negara netral yang tidak ikut perang. Namun Togo dengan ekspresi sedih merespons optimisme Matsumoto. “Nanti dulu. Angkatan Darat tidak akan mau begitu saja menerima deklarasi itu,” katanya.
Sikap optimistis dan positif Matsumoto dalam merespons isi Deklarasi Potsdam bisa dipahami karena sebenarnya sejak awal invasi besar militer Jepang ke Asia Tenggara yang membawa negeri itu masuk ke dalam Perang Dunia II, sejumlah pejabat senior Jepang sudah merasa keberatan dan risau dengan prospek perang berkepanjangan. Salah satunya adalah Marquis Koichi Kido. Bangsawan senior ini jabatan resminya adalah Pemegang Stempel Kaisar (Lord Keeper of the Privy Seal) namun fungsi sesungguhnya jauh lebih penting dari itu karena dia adalah penasihat pribadi bagi Kaisar Hirohito.
Pada saat itu Kido adalah “mata dan telinga” bagi kaisar serta menjadi pengumpul serta penyaring informasi bagi kaisar, yang memisahkan isu, gosip, atau aneka kabar yang kabur dari fakta yang seobyektif mungkin. Jabatan dan fungsi Kido tidak bersifat politik, sehingga apa yang disampaikannya kepada kaisar bisa diupayakan senetral mungkin. Untung saja Kido juga punya integritas tinggi dalam jabatannya itu, sehingga meski dia sangat dekat dengan Kaisar, dan dia juga biasa mendampingi para pejabat yang menghadap Kaisar atau biasa menerima audiensi para pejabat sebelum atau sesudah bertemu Kaisar, pikiran dan tindakannya tetap netral.
Dalam fungsinya sebagai “informan” Kaisar ini, Kido sebenarnya sudah sejak jauh hari membaca situasi peperangan. Bahkan di pekan-pekan awal invasi Jepang ke Asia Tenggara pada 1942, dia sudah berpikir apakah Jepang bakalan kuat bertahan dalam posisi menyerang terus menerus. Dia sadar bahwa kemampuan industri Jepang masih kalah dari AS atau Eropa untuk menyokong perang berkepanjangan, apalagi di medan operasi yang sangat luas dan jauh. Seunggul-unggulnya kekuatan dan kemampuan militer Jepang, akan tetap ada korban jiwa dan luka dari prajurit, dan serta alat utama sistem senjata (alutsista) yang hilang atau rusak. Seberapa banyak dan cepat industri dan sumber daya manusia di Jepang bisa mengganti itu semua, dan bakal berapa lama kemampuan itu bisa dipertahankan?
Kido juga mendapat aneka informasi bahwa kondisi di wilayah-wilayah yang sudah dikuasai dan diduduki militer Jepang seperti di China juga tidak selalu sebaik yang selama ini dilaporkan secara resmi. Bahkan saat itu sudah ada pemikiran bahwa sebaiknya Jepang segera berhenti berperang selagi masih unggul untuk mempertahankan status quo agar tidak terjerumus ke situasi yang tidak menguntungkan di masa depan dan segera membuat perjanjian damai dengan negara-negara Sekutu. Pandangan Kido ini juga sama dengan pemikiran pejabat senior lain seperti mantan Perdana Menteri Pangeran Fumimaru Konoye.
Karena itu sikap terbuka sejumlah pejabat Jepang terhadap Deklarasi Potsdam jadi bisa dipahami. Meski Menlu Shigenori Togo mengungkapkan pesimisme bahwa militer khususnya angkatan darat bakal menerima wacana penyerahan diri, dia juga merasa bahwa Deklarasi Potsdam sudah jauh lebih lunak bahasanya dibandingkan tuntutan dari Deklarasi Kairo pada 27 November 1943. Dalam Deklarasi Kairo yang merupakan hasil pertemuan Presiden AS Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Presiden Republik China Chiang Kai-Shek, di Kairo, Mesir, ada tuntutan soal penyerahan diri tanpa syarat oleh Jepang secara keseluruhan, sementara dalam Deklarasi Potsdam tuntutan penyerahan diri itu hanya ditujukan kepada angkatan bersenjata.
Meski begitu Togo tak mau buru-buru langsung merespons Deklarasi Potsdam. Dia masih punya pemikiran bahwa Uni Soviet kemungkinan besar bakal mau membantu Jepang dalam bernegosiasi dengan Sekutu. Padahal semua laporan dari diplomat-diplomatnya mengindikasikan bahwa Soviet yang saat itu masih terikat pada Pakta Netralitas dengan Jepang – yang membuat negeri itu tidak menyatakan perang dengan Jepang sejak awal Perang Dunia II – mau ikut campur lebih jauh.
Togo juga tidak tahu bahwa dalam Konferensi Yalta pada 4-11 Februari 1945 antara Presiden AS Franklin D. Roosevelt, PM Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, AS telah meminta Soviet untuk menyatakan perang kepada Jepang dan terjun dalam perang di Pasifik untuk meringankan beban AS. Stalin saat itu merespons dengan sejumlah syarat, seperti penyerahan sejumlah wilayah Soviet yang dikuasai Jepang setelah Perang Rusia-Jepang 1904-1905. Syarat ini disetujui oleh AS dan Inggris.
Karena itu para pejabat Jepang juga belum “ngeh” ketika Menteri Luar Negeri Uni Soviet Myaseschlav Molotov membuat pernyataan empat hari setelah pasukan AS untuk kali pertama berhasil mendarat di Okinawa, gugus paling selatan Kepulauan Jepang pada 1 April 1945, bahwa Uni Soviet tidak akan memperpanjang Pakta Netralitas, yang akan berakhir pada April 1946. Menurut perjanjian yang ada, pakta itu akan diperpanjang otomatis untuk lima tahun berikutnya, kecuali salah satu atau kedua pihak menarik diri. Jepang masih berpikir bahwa karena masih ada waktu setahun, masih ada waktu untuk membuat langkah-langkah komunikasi dan negosiasi dengan Uni Soviet untuk membantu memediasi dan melindungi kepentingan Jepang saat berhadapan dengan Sekutu.
Dengan pemahaman seperti ini Togo berhasil meyakinkan Perdana Menteri Baron Kantaro Suzuki agar mempertimbangkan kemungkinan minta bantuan Soviet dalam pembahasan soal tanggapan resmi pemerintah terhadap Deklarasi Potsdam. Pada pagi 27 Juli 1945, Dewan Tertinggi Kebijakan Perang bersidang untuk membahas deklarasi tersebut. Dewan ini terdiri atas “Enam Besar” dalam kabinet yaitu Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Peperangan, Menteri Angkatan Laut, serta Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Dalam sidang itu Togo menegaskan pentingnya mengapresiasi perubahan sikap Sekutu dari tuntutan agar seluruh Jepang menyerah tanpa syarat menjadi hanya penyerahan diri oleh angkatan bersenjata. Dia pun menyatakan bahwa jika Jepang menolak tuntutan Sekutu, hal ini akan sangat tidak menguntungkan. Togo pun berhasil membujuk seluruh anggota Dewan agar menyetujui bahwa Jepang akan menunda penyampaian tanggapan terhadap Deklarasi Potsdam sampai Uni Soviet memberi jawaban soal keinginan Jepang meminta mereka agar membantu mediasi dengan Sekutu.
Bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat soal Deklarasi Potsdam yang menuntut militer menyerah juga jadi masalah sendiri. Hal ini lantas dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh anggota kabinet pada siang harinya. Dalam sidang ini Togo dengan bersemangat memaparkan penjelasan soal Deklarasi Potsdam dan sikapnya dalam merespons tuntutan Sekutu itu. Togo menyatakan karena Deklarasi Potsdam adalah satu-satunya dasar untuk negosiasi damai maka adanya deklarasi itu belum perlu diumumkan kepada rakyat hingga pemerintah satu kata dalam menyikapinya.
Namun pendapat Togo disanggah oleh Menteri Kesejahteraan Tadahiko Okada. Menurut dia karena Deklarasi Potsdam diumumkan lewat siaran radio terbuka yang bisa dipantau di mana saja dan bukannya melalui jaringan pribadi langsung ke pemerintah Jepang, maka ada kemungkinan ada kalangan masyarakat yang juga sudah mendengarnya. Jadi sebaiknya masyarakat mendapat pemberitahuan langsung dari pemerintah sendiri secara resmi. Sikap Okada didukung oleh Direktur Biro Penerangan Hiroshi Shimomura. Dia menambahkan bahwa ketiadaan respons resmi bisa berisiko ditafsirkan bahwa pemerintah menutup mata dari kondisi riil yang ada.
Menteri Peperangan Jenderal Korechika Anami menanggapi bahwa jika Deklarasi Potsdam diumumkan ke masyarakat, pemerintah pada saat yang sama juga harus menyatakan sikap dan respons atas tuntutan menyerah itu, serta memberi arahan kepada masyarakat soal apa yang harus dilakukan. Pandangan Anami didukung oleh Kepala Staf Umum Angkatan Darat Jenderal Yoshijiro Umezu, dan Kepala Staf Umum Angkatan Laut Laksamana Soemu Toyoda.
Akhirnya sidang kabinet mengambil keputusan kompromistis. Karena pemerintah tidak bisa terus “menyembunyikan” adanya tuntutan menyerah dari Sekutu dalam Deklarasi Potsdam, sementara di sisi lain mereka juga tidak bisa mengambil risiko menyiarkan utuh isi deklarasi itu dan mendapat perlawanan dari rakyat, maka pemerintah akan memberikan pernyataan secara samar-samar dan tidak mengakui secara tegas adanya deklarasi itu. SIkap pemerintah tidak akan diumumkan, dan koran-koran harus sebisa mungkin memberitakannya secara tidak menyolok. Kutipan tertentu dari Deklarasi Potsdam boleh diberitakan, namun tanpa disertai ulasan atau dijadikan topik editorial khusus.
Istilah yang Memicu Kontroversi
Jadi, sikap sementara pemerintah Jepang adalah “mendiamkan dulu” Deklarasi Potsdam atau menunda pernyataan sikap. Jenderal Anami mendesak agar pemerintah tetap menyatakan protes terhadap isi deklarasi itu, namun Perdana Menteri Baron Kantaro Suzuki sependapat dengan Menlu Togo bahwa pemerintah untuk sementara akan “membiarkan dulu” atau “mendiamkan dulu” deklarasi itu. Nah, istilah “membiarkan dulu” atau “mendiamkan dulu” yang digunakan PM Suzuki ini dalam bahasa Jepangnya ternyata punya sejumlah arti yang bisa memicu kontroversi kalau “suasana kebatinan” pihak yang menyampaikannya tidak dipahami secara utuh.
PM Suzuki menggunakan istilah “mokusatsu” yang artinya selain dua kata yang sudah dijelaskan di atas, juga berarti “mengabaikan,” “menyikapi secara diam seraya mengutuk di dalam hati,” atau “menganggap remeh atau tidak berarti sama sekali.” Tentu saja dalam konteks maksud yang disampaikan PM Suzuki yang juga selaras dengan perasaan umum para anggota kabinet, yang dimaksud dengan “mokusatsu” itu adalah “membiarkan dulu Deklarasi Potsdam dan menunda penyampaian sikap atau tanggapan resmi seraya pemerintah mencari jalan lain.”
Tapi bagaimana sih, menerjemahkan atau menjelaskan perasaan dengan tulisan? Apalagi kalau orang yang mendengar dan menuliskannya tidak paham dengan situasi “behind the scene” yang melatarbelakangi penggunaan istilah yang “mewakili perasaan” itu. Inilah yang terjadi sehari kemudian, ketika PM Suzuki menggelar jumpa pers untuk menjelaskan adanya Deklarasi Potsdam dan sikap pemerintah.
Sebenarnya PM Suzuki ini agak “mengkhawatirkan” kalau harus bicara di depan umum, apalagi di depan pers karena dengan usia lanjutnya yang sudah hampir 80 tahun dia dikenal sering “asbun” alias “asal bunyi” kalau ngomong. Meskipun Suzuki purnawirawan laksamana angkatan laut, namun usia sepuhnya membuat kemampuan fisiknya sudah menurun. Kemampuan pendengarannya sudah hampir hilang, dan dalam sidang-sidang kabinet dia lebih sering tertidur meski para menterinya sedang berdebat sengit membahas aneka masalah sehingga sering sidang kabinet berakhir tanpa keputusan karena Suzuki tak bisa memberi kesimpulan atau menengahi kebuntuan. Apa yang dia putuskan hari ini, bisa jadi besoknya berubah 180 derajat.
Dalam kondisi seperti inilah PM Suzuki memberi penjelasan kepada pers. Dia menyatakan bahw Deklarasi Potsdam tidak lebih dari “pembaruan” atas Deklarasi Kairo dan pemerintah menganggapnya tidak penting. “Kami akan ‘mokusatsu’ terhadap deklarasi itu,” imbuhnya, dan menambahkan pula bahwa pemerintah akan melanjutkan perang hingga mencapai kemenangan paripurna.
Menlu Togo yang mendengar pernyataan Suzuki jadi mencak-mencak sendiri. Apa yang disampaikan Suzuki bisa memicu salah tafsir parah soal sikap pemerintah Jepang, apalagi dengan pernyataan bahwa Jepang masih akan melanjutkan perang. Yang sebenarnya disepakati dalam sidang kabinet adalah pemerintah akan “menunda sikap” atas Deklarasi Potsdam. Tapi sudah tidak mungkin lagi menarik atau mengoreksi pernyataan PM yang disampaikan dalam wawancara langsung itu. Dan begitulah, pernyataan PM Suzuki yang disampaikan pada akhir pekan itu kemudian terbit di berbagai koran Jepang pada Senin 30 Juli 1945 dan dikutip oleh media di seluruh dunia yang menafsirkan bahwa “Jepang bukan saja mengabaikan tapi bahkan menganggap tak perlu menanggapi Deklarasi Potsdam.” Sejumlah media di AS dan Eropa bahkan memberitakan bahwa Jepang “menolak Deklarasi Potsdam.”
Menanggapi hal ini, Menteri Peperangan AS, Henry L. Stimson, menyebut bahwa AS akan membuktikan sesuai pernyataan di dalam Deklarasi Potsdam bahwa jika Jepang memang enggan menyerah dan masih ingin terus berperang maka tidak ada pilihan lain bagi AS kecuali mengerahkan kekuatan maksimal militernya yang berarti adalah kehancuran total bagi seluruh militer Jepang, serta yang sulit terhindarkan adalah juga kehancuran negeri Jepang. Dan salah satu langkah yang siap diambil untuk itu adalah penggunaan bom atom.
Apa yang selanjutnya terjadi? (Bersambung)
