Kasus dugaan penyadapan yang diduga melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto belakangan merebak dalam pemberitaan dan di ruang-ruang media sosial. Menilik sejarah, sudah beberapa kali terjadi kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI dari periode sebelumnya.
Seperti dilaporkan Channel News Asia, salah satu kasus dugaan penyadapan ini terjadi di era Presiden B.J. Habibie, ketika muncul kabar beredarnya bocoran rekaman penyadapan terhadap percakapan antara Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Rekaman pembicaraan yang disadap itu terjadi pada 10 Desember 1998, dan isinya menyinggung soal penanganan hukum terhadap mantan Presiden Suharto yang mengundurkan diri pada Mei 1998 sebelumnya akibat tekanan massa dan tekanan politik.
Naskah transkripsi percakapan itu kemudian beredar dan diberitakan media nasional pada Februari 1999, dan menambah tekanan kepada pemerintahan Habibie yang menjadi pemerintah baru era Reformasi pasca-Suharto dengan berbagai harapan sekaligus pesimisme yang ditumpangkan kepadanya. Kabar penyadapan ini juga memicu pertanyaan atas keamanan di lingkup istana kepresidenan. Meski begitu kasus ini tidak pernah diusut lebih jauh dan siapa pelaku penyadapan dan siapa yang menyebarkan apa yang disebut sebagai “bocoran rekaman penyadapan” juga tidak pernah terungkap.
Intelijen Australia
Kasus penyadapan yang lebih nyata terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika terungkap bahwa badan intelijen Australia menyadap komunikasi teleponnya. Operasi penyadapan ini terjadi pada Agustus 2009 atau saat periode pertama presiden yang biasa dipanggil SBY ini. Pengungkapan operasi penyadapan ini terjadi pada November 2013 saat media Australia, ABC, dan The Guardian merilis berita yang berasal dari pembocoran data yang dilakukan oleh Edward Snowden, mantan pegawai badan intelijen AS, National Security Agency.
Data yang dibocorkan Snowden mengungkap bahwa salah satu badan intelijen Australia, Defence Signals Directorate, sudah memantau ponsel yang digunakan Presiden SBY selama 15 hari. Operasi itu mencakup perekaman data panggilan untuk mengidentifikasi siapa saja yang mengontak Presiden SBY dan sebaliknya, siapa yang dikontak SBY. Intelijen Australia juga dilaporkan berupaya menyadap isi percakapan telepon SBY, namun ada upaya yang gagal karena panggilan telepon hanya berlangsung kurang dari semenit. Selain SBY, sejumlah tokoh lain juga menjadi sasaran penyadapan seperti Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, dan beberapa pejabat lain.
Pengungkapan ini memicu reaksi keras pemerintah Indonesia. Pada November 2013 SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menarik Duta Besar Indonesia di Australia. Pemerintah Indonesia juga menuntut penjelasan resmi dari Australia atas aktivitas intelijen ini yang dinilai merusak kerja sama kemitraan strategis kedua negara. Pada Mei 2014 sudah tercapai kemajuan untuk perbaikan hubungan kedua negara seperti pembicaraan mengenai komitmen dari pihak Australia dan langkah dari Indonesia untuk menormalisasikan hubungan diplomatik.
Pada Oktober 2024, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengklaim dia termasuk pihak yang sering menjadi sasaran penyadapan komunikasi. Berbicara dalam salah satu seremoni PDIP, dia mengaku sengaja tidak menggunakan ponsel karena khawatir pembicaraannya akan disadap atau dipantau oleh pihak lain. Dia menyebut sering meminjam ponsel asistennya jika memang perlu berbicara dengan orang lain. Mega juga menyebut pernah mengonfrontasi langsung pihak yang diyakininya berupaya memantau aktivitasnya. Namun dia tidak pernah menyebut siapa pihak yang dimaksud itu.
Penyadapan Jelang Pemilu
Mantan Presiden Joko Widodo juga disebut pernah menjadi sasaran penyadapan saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum kemudian terpilih sebagai presiden pada 2014. Tuduhan adanya penyadapan ini disuarakan oleh salah satu pengurus pusat PDIP, Tjahjo Kumolo, yang saat itu menjadi Sekjen PDIP.
Tjahjo menyebut tim keamanan internal menemukan peranti yang diduga digunakan untuk merekam atau menyadap pembicaraan di tempat-tempat yang digunakan oleh Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo. Peranti itu disebut ditemukan di sejumlah tempat seperti di rumah dinas Gubernur DKI di Menteng, di antaranya di ruang duduk, ruang makan, ruang tidur, dan di kendaraan dinas.
Pengungkapan ini pun memicu perhatian pada keamanan komunikasi dan privasi pejabat publik. Apalagi ketika itu Jokowi menjadi figur yang sangat populer menjelang pemilihan presiden 2014.
