Tanggal 21 April lekat dengan Hari Kartini. Tanggal ini pun layak menjadi momentum memeriksa kembali arsip mengenai perjuangan perempuan di berbagai sudut Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur.
Sejarawan Kalimantan Timur, Muhammad Sarip, adalah salah satu penulis yang mengangkat kisah mengenai perjuangan kaum perempuan di Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam buku Aminah Syukur: Kiprah Perempuan di Kalimantan Timur Tempo Doeloe. Tak hanya bicara soal sosok Aminah Syukur, Sarip juga mengungkapkan sejumlah tokoh perempuan yang menjadi pemeran sejarah dari Kalimantan Timur.
Menurut Muhammad Sarip seperti diberitakan Antara, geliat aktivitas perempuan di Kalimantan Timur mulai terorganisasi dengan baik seiring berlangsungnya penerapan politik etis pemerintah kolonial Hindia Belanda pada dekade ketiga abad ke-20. Mereka kemudian membentuk organisasi-organisasi keperempuanan, antara lain Persatuan Istri Islam Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran pentingnya literasi bagi perempuan, sebuah pemikiran yang tumbuh seiring dengan meluasnya gelombang pergerakan nasional dari Jawa ke Kalimantan Timur.
Ketika revolusi mempertahankan kemerdekaan berkobar antara 1945 hingga 1949, partisipasi kaum perempuan Kalimantan Timur semakin nyata. Mereka tidak hanya aktif dalam organisasi sosial politik, tetapi juga memberikan dukungan logistik dan moral kepada para gerilyawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Berikut ini sejumlah perempuan Kalimantan Timur yang menyumbangkan namanya dalam kancah perjuangan perempuan dan pembangunan bangsa, sebagaimana catatan Muhammad Sarip.
Aminah Syukur
Lahir dengan nama Atje Voorstad di Palembang pada 20 Januari 1901, Aminah kemudian dikenal sebagai seorang pendidik yang pengabdiannya melampaui tanggung jawab seorang guru biasa.
Pada tahun 1928, Aminah Syukur bersama suaminya mendirikan Meisje School, sekolah khusus perempuan yang berlokasi di Yacob Steg (kini Jalan Mutiara, Samarinda). Sekolah ini menjadi wadah pendidikan bagi murid-murid pribumi, khususnya perempuan, yang pada masa itu masih terpinggirkan dalam dunia pendidikan. Aminah tidak hanya mengajar di sekolah formal, tetapi juga aktif memberikan les privat hingga usia senja.
Dedikasi dan pengaruh Aminah di Samarinda sangat besar. Murid-muridnya banyak yang menjadi tokoh penting di Samarinda, seperti Lasiah Sabirin dan Jumantan Hasyim. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, Pemerintah Kota Madya Samarinda memindahkan makam Aminah dari Jakarta ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa pada Hari Kartini, 21 April 1970. Selain itu, nama Aminah Syukur juga diabadikan sebagai nama jalan dan sekolah di Samarinda.
Semangatnya dalam memperjuangkan pendidikan, khususnya bagi kaum perempuan, patut untuk terus dikenang dan diteladani.
Salbiah
Kobaran semangat nasionalismenya turut menyala dalam organisasi Rukun Pemuda Indonesia (Rupindo) di Samarinda pada dekade 1940-an. Kiprahnya sebagaimana tertulis dalam buku sejarawan Kalimantan Timur Muhammad Sarip, menjadi bukti betapa kaum perempuan memiliki andil dalam menanamkan benih-benih persatuan dan kesadaran berbangsa di tanah Borneo.
Rupindo adalah organisasi kepemudaan yang memiliki pandangan progresif dalam melibatkan kaum muda. Tak hanya laki-laki, perempuan pun terjun menjadi pengurus, sebuah langkah maju yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam perjuangan.
Salbiah menjadi salah satu srikandi yang tercatat dalam jajaran pengurus Rupindo, bersama Masriah, Fatimah, Halimatussa’diyah, Norsehah, Sadariah, dan Aad Sangadji.Di tengah dinamika organisasi, figur Salbiah muncul sebagai salah satu yang cukup menonjol.
Keberanian dan komitmennya terhadap cita-cita nasional terlihat jelas ketika ia turut serta dalam Kongres Gabungan Pemuda Indonesia Seluruh Kalimantan (Gappika) yang berlangsung di Barabai, Kalimantan Selatan, pada 26-29 Maret 1948.Bersama tokoh-tokoh pemuda lainnya seperti Moeis Hassan dan Oemar Dachlan, Salbiah hadir sebagai representasi semangat perjuangan dari Kalimantan Timur.
Djumanan Hasyim
Djumanan Hasyim yang berasal dari lingkungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah ini mencatatkan dirinya sebagai legislator perempuan pertama di DPRD Kalimantan Timur sejak tahun 1957. Keterlibatan Djumanan di parlemen bukan sekadar formalitas pengisi kuota. Ia menunjukkan peran sentral dalam dinamika politik daerah, terutama ketika terjadi kemelut kepemimpinan di awal tahun 1959.
Saat itu, Kalimantan Timur dilanda dualisme kepemimpinan daerah. Selain gubernur resmi, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, muncul pula sosok lain, I.A. Moeis, yang mengklaim sebagai kepala daerah. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan menghambat jalannya roda pemerintahan. Di tengah kebuntuan tersebut, Djumanan Hasyim, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD menggantikan A Azis Samad, tampil sebagai pemimpin yang tegas dan berani.
Ia memimpin langsung persidangan DPRD untuk mencari solusi atas permasalahan yang berlarut-larut ini. Kehadirannya sebagai seorang perempuan di pucuk pimpinan forum legislatif menjadi bukti kekuatan dan ketegasan dalam menyelesaikan konflik.
“Djumanan Hasyim menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan keberanian untuk mengambil peran penting dalam politik, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan,” tulis Muhammad Sarip.
Dorinawati Samalo (Ny. Lo Beng Long)
Dari kalangan Tionghoa, seorang perempuan bernama Dorinawati Louise Helena Samalo turut menorehkan tinta emas. Ia mewariskan sebuah bangunan yang kelak menjadi cikal bakal universitas negeri pertama di Kalimantan Timur yaitu Universitas Mulawarman (Unmul).
Pada 1962, di tengah semangat membangun bangsa pasca kemerdekaan, Dorinawati menghibahkan rumahnya yang terletak di Jalan Flores, Samarinda. Sebuah keputusan visioner yang tak hanya memberikan tempat bagi pendidikan tinggi, tapi juga meletakkan fondasi bagi lahirnya intelektual-intelektual Kalimantan. Bangunan bersejarah itu kini menjadi Fakultas Ilmu Budaya Unmul, saksi bisu kontribusi seorang perempuan Tionghoa bagi kemajuan daerahnya.
Dorinawati memang tak asing dengan dunia perjuangan, Dia terlibat aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Gedung Nasional Samarinda menjadi pusat kegiatannya. Wartawan Gemar Dachlan dalam catatannya merekam momen peringatan HUT Proklamasi 17 Agustus 1948 di Gedung Nasional, di mana nama Dorinawati tercatat sebagai salah satu tokoh yang hadir dan terlibat. Sebagai sekretaris Persatuan Wanita Republik Indonesia pada 1946, ia memelopori pendirian berbagai sekolah, seperti SMPN 1 Samarinda (1947), SMAN 1 Samarinda (1953), dan SMEA N 1 Samarinda (1962).
Suami Dorinawati, Lo Beng Long, atau juga dikenal dengan nama Anwar Samalo, juga merupakan tokoh dan pengusaha berpengaruh di Kalimantan Timur. Seperti dicatat di situs sapos.co.id, Ia menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Kutai dan turut membantu perjuangan kemerdekaan RI. Sebagai penasihat Kesultanan, ia mendukung logistik perjuangan. Pada 1956, Gubernur Aji Pangeran Tumenggung (A.P.T.) Pranoto menunjuk Lo Beng Long sebagai penasihat gubernur.
Fatimah Moeis
Sikap keras Presiden Soekarno yang menentang pendirian negara Malaysia memicu pencanangan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang menjadi dasar konfrontasi dengan negeri yang berbagi wilayah Pulau Kalimantan itu. Pemerintah saat itu merekrut warga sipil, termasuk kaum perempuan, untuk dilatih kemiliteran dan menjadi sukarelawan menghadapi Malaysia. Di Kalimantan Timur, program “wajib militer” bagi perempuan ini bahkan melibatkan para istri pejabat daerah.
Salah satunya adalah Fatimah, perempuan kelahiran Samarinda pada 8 Juni 1928. Pendidikan agama diperolehnya melalui guru privat di rumah, dan ia sempat mengenyam pendidikan formal di Hollandsch Inlandsche School (HIS), sekolah dasar berbahasa Belanda, sebelum invasi Jepang menghentikan proses belajar mengajar.
Jiwa organisasi Fatimah telah tumbuh sejak belia. Ia aktif dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Menginjak usia remaja, Fatimah bergabung dengan Rupindo, sebuah organisasi pergerakan yang didirikan antara lain oleh Abdul Moeis Hassan. Di Rupindo, Fatimah dipercaya mengemban amanah sebagai bendahara bagian keputrian, menunjukkan bakat kepemimpinan dan keorganisasiannya sejak dini. Dia kemudian menikah dengan Abdul Moeis Hassan.
Pascakemerdekaan, pada periode 1956-1960, ia aktif sebagai Wakil Ketua Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian Kalimantan Timur. Namun, panggilan negara saat Dwikora dicanangkan membawa Fatimah pada peran yang lebih menantang. Pada tahun 1963, Fatimah sebagai istri Moeis Hassan yang saat itu merupakan gubernur kedua Kalimantan Timur didaulat menjadi Komandan Korps Sukarelawati Kalimantan Timur.
Tanggung jawab besar ini menuntutnya untuk mengikuti pelatihan kemiliteran di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di Jakarta. Di sana, Fatimah tidak hanya dilatih baris-berbaris dan disiplin militer, tetapi juga dibekali keterampilan menggunakan senjata api.
