Hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama sekaligus membawa organisasi massa berbasis keagamaan Islam ini memasuki abad kedua. Di masa krusial ini mencuat pembicaraan mengenai regenerasi kepemimpinan.
Setiap kali momentum itu datang, warga NU bukan hanya memilih figur, tetapi sekaligus menentukan arah perjalanan moral dan sosial organisasi yang telah memasuki abad keduanya ini. Hal ini menjadi sorotan K.H. Imam Jazuli, Lc., M.A., yang juga pernah mengemban amanah di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. Dalam tulisannya di Antara, Senin (8/2/2026), alumnus Universitas Al-Azhar, Mesir, ini menyebut regenerasi kepemimpinan di NU tidak pernah sekadar soal siapa menggantikan siapa. Di dalamnya selalu ada pergulatan gagasan, kekhawatiran, harapan, dan doa agar jam’iyyah ini tetap tegak menjaga warisan para muassis atau pendiri.
Tantangan yang dihadapi NU hari ini, lanjut Imam, berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya. Organisasi ini tidak hanya mengelola pendidikan dan dakwah, tetapi juga bersentuhan dengan isu ekonomi umat, transformasi digital, dan dinamika global. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan akan figur yang bukan hanya alim secara teks, tetapi juga memahami tata kelola modern.
Yang lebih relevan untuk dibicarakan adalah kebutuhan NU di masa mendatang. Jam’iyyah ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu merawat tradisi sekaligus membaca arah perubahan. Sebagai organisasi dengan jutaan warga, ribuan pesantren, dan jaringan hingga tingkat ranting, NU memerlukan tata kelola yang rapi dan visi yang jelas.
NU juga dihadapkan pada berbagai tantangan global, mulai dari perubahan sosial, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi umat. Imam pun menyatakan diskusi tentang figur semestinya tidak dipahami sebagai dukung-mendukung secara emosional. Diskusi soal figur ini lebih tepat ditempatkan sebagai ikhtiar intelektual dan moral untuk mencari yang paling sesuai dengan kebutuhan zaman.
Setiap tokoh tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Tradisi musyawarah di NU selalu mengajarkan keseimbangan dan kejernihan dalam menilai. Prinsip al-muhafazhatu ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah atau memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik, tetap menjadi pedoman.
Konsep ini bukanlah pilihan yang saling meniadakan, melainkan jalan tengah yang telah lama menjadi ciri NU. Kepemimpinan yang mampu berdiri di antara dua arus itu, tradisi dan pembaruan, akan membantu organisasi terus bertumbuh secara matang. Figur yang memiliki pijakan kuat pada ilmu salaf sekaligus memahami manajemen modern menjadi relevan untuk dipertimbangkan.
Maka dapat digarisbawahi, kepemimpinan di NU bukan tentang popularitas atau jabatan, melainkan tentang amanah dan keteladanan. Ini tentang kemampuan menjaga kesejukan di tengah perbedaan, merawat ukhuwah, dan memastikan bahwa jam’iyyah tetap menjadi pelita bagi umat dan bangsa.
Sesuatu yang mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan semata tentang jabatan, melainkan tentang amanah, keteladanan, dan kemampuan merawat kebersamaan. Apa pun keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme organisasi kelak, harapannya satu yakni NU tetap kokoh sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang menebarkan kemaslahatan.
Kiai Teknokrat
Imam kemudian mengajukan contoh sosok K.H. Ma’ruf Amin yang dinilainya mewakili figur kiai teknokrat. Menurut alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, ini, K.H. Ma’ruf Amin dikenal luas sebagai kiai yang matang dalam tradisi keilmuan klasik, sekaligus memiliki pengalaman panjang dalam ruang publik kenegaraan.
Kiai Ma’ruf tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan ilmu sebagai kehormatan tertinggi. Sanad keilmuannya tersambung kepada ulama besar seperti Syaikh Nawawi Al-Bantani, yang kitab-kitabnya hingga kini masih menjadi rujukan utama di pesantren.
Bagi warga NU, kesinambungan sanad bukan sekadar simbol sejarah, melainkan jaminan bahwa otoritas keilmuan berdiri di atas fondasi yang kokoh. Kiai Ma’ruf kerap disebut sebagai kiai teknokrat. Istilah ini bukan untuk mengurangi sisi spiritualnya, melainkan menggambarkan kemampuan menjembatani nilai-nilai syariah dengan kebijakan publik.
Pengalamannya dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk keterlibatannya dalam berbagai lembaga yang merumuskan arsitektur ekonomi dan keuangan syariah nasional, menunjukkan pemahaman terhadap birokrasi dan sistem ekonomi makro. Kemampuan semacam ini tidak dimiliki oleh setiap ulama.
Pengalaman kenegaraan sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024 yang cukup jelas akan memberi perspektif luas tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil berinteraksi dengan negara dan dunia internasional. Kepemimpinan yang memiliki pengalaman luas dalam percaturan nasional juga akan dapat menjadi salah satu modal untuk memperkuat posisi dan peran NU dalam menghadapi dinamika tersebut. Di saat yang sama, pemahaman mendalam terhadap dinamika internal NU menjadi modal untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan.
Imam pun mengingatkan, diskursus tentang kiai teknokrat juga semestinya dipahami sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan kepemimpinan yang arif, adaptif, dan tetap berakar pada tradisi.
