Perundingan damai antara Iran-AS yang berlangsung akhir pekan lalu di Islamabad, Pakistan, berakhir buntu. Perundingan bertajuk Islamabad Talks itu difasilitasi dan dimediasi oleh Pakistan sebagai bagian dari upaya mengakhiri secara permanen perang AS dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari.
Pakistan sebelumnya juga memediasi upaya gencatan senjata Iran-AS selama dua pekan pada awal pekan ini. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar memastikan berakhirnya perundingan tersebut, dan mendesak kedua pihak untuk tetap mematuhi komitmen terhadap gencatan senjata. Ia berharap Washington dan Teheran melanjutkan keterlibatan dalam “semangat positif” guna mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.
Dar juga menegaskan bahwa Pakistan akan terus memainkan perannya dalam memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Iran dan AS “di hari-hari mendatang.” Perundingan akhir pekan lalu seperti diberitakan Antara mencakup beberapa putaran diskusi langsung dan tidak langsung yang difasilitasi oleh pejabat senior Pakistan, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang juga Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Besar Asim Munir.
Delegasi AS dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance dan turut melibatkan utusan khusus Steve Witkoff, serta menantu Presiden AS, Jared Kushner. Sedangkan delegasi Iran dipimpin ketua parlemen Mohammad Bagher Qalibaf dan didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi serta sejumlah pejabat lain.
Yang menarik di sini adalah bagaimana Pakistan bisa berperan vital sebagai pemrakarsa dan fasilitator perundingan damai Iran-AS. Kalau mau dilihat dari “kacamata julid” Pakistan ini secara internal relatif “mawut” kondisi negaranya. Banyak kelompok militan bersenjata dan berorientasi teror yang bermarkas dan beroperasi di dalam negerinya, sampai-sampai sosok teroris buronan nomor 1 AS, Osama bin Laden saja bersembunyi bertahun-tahun di dalam wilayah Pakistan hingga ditemukan pasukan AS dan dibunuh dalam serangan operasi khusus pada 2011. Negara ini juga langganan berkonflik dengan tetangganya, khususnya India dan belakangan dengan Afghanistan.
Tapi di lingkup internasional, Pakistan ternyata punya profil diplomatik yang cukup berpengaruh. Hal ini yang lantas dikupas dalam ulasan oleh Derek Grossman, akademi University of Southern California di Channel News Asia pada Kamis (9/4/2026) lalu. Dia menyebut Pakistan punya posisi unik dalam jagat hubungan internasional. Sebagai negara yang antikomunis, Pakistan punya kedekatan kuat dengan AS. Namun di sisi lain Pakistan juga berteman dekat dengan China yang memberinya dukungan saat Perang Pakistan-India pada 1965 dan 1971.
Bahkan Pakistan menjadi mitra utama proyek pengembangan persenjataan China, seperti pesawat tempur ringan multiperan JF-17 Thunder. Pakistan juga menjadi bagian megaproyek ambisius jejaring Jalan Sutera Baru dari China yang disebut Belt and Road, di mana China membangun pelabuhan baru di Gwadar, pantai Teluk Arab, untuk dijadikan pelabuhan akses bagi kawasan China dan Asia Barat Daya yang terhubung dengan jaringan kereta api yang dibangun dari China.
Kedekatan dengan China ini tak membuat Pakistan dimusuhi AS, karena di satu sisi dulu Pakistan juga menjadi andalan AS dalam menahan pengaruh komunisme Uni Soviet yang menginvasi negara tetangganya, Afghanistan, sejak akhir 1979 hingga awal 1989. AS justru memanfaatkan kedekatan Pakistan dengan China untuk membuka akses dialog dengan Negeri Tirai Bambu itu pada saat AS tak punya jalur komunikasi langsung. Misalkan saja Pakistan menjadi fasilitator upaya diplomasi di belakang layar oleh Menteri Luar Negeri Hendry Kissinger dengan China pada 1970-an, yang akhirnya menghasilkan kunjungan bersejarah dan pertemuan antara Presiden AS Richard Nixon dengan pemimpin China, Mau Zedong, pada 1972. Pertemuan ini menjadi terobosan geopolitik yang sangat penting dan membentuk ulang keseimbangan dunia era Perang Dingin.
Jaga Keseimbangan Hubungan
Meniti tali tambang seraya berakrobat di atas jurang geopolitik memang sepertinya menjadi keahlian Pakistan. Meski secara terbuka Pakistan bersekutu dengan AS, namun di belakang tirai intelijen Pakistan biasa memainkan skenario tersendiri dengan memanfaatkan proksi kelompok-kelompok bersenjata pro-Taliban Afghanistan yang dimusuhi AS. Proksi ini biasanya dimanfaatkan Pakistan untuk melawan musuh abadinya, India, seperti yang diduga kuat terjadi dalam peristiwa serangan teror di Mumbai, India, pada 2008.
Sejak Donald Trump kembali menjadi Presiden AS pada 2025, Pakistan pun berupaya mengakrabkan diri dengan AS. Hal ini menurut Grossman adalah upaya Pakistan memperbaiki hubungan dengan AS setelah pasukan AS dan negara-negara sekutunya mundur dari Afghanistan pada 2021, di mana saat itu Pakistan secara diam-diam memberi dukungan kepada Taliban. Pada saat yang sama Pakistan juga berupaya menahan makin eratnya hubungan AS dengan India yang menjadi respons terhadap makin menguatnya pengaruh China di Asia dan dunia.
Pakistan pun giat melakukan pendekatan baik informal maupun secara diplomatik dengan AS. Hal ini terlihat membuahkan hasil di mana Pakistan berhasil menuai hubungan langsung dengan Trump, presiden pragmatis yang hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, bukan idealisme politik. Bahkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pakistan Jenderal Besar Asim Munir diterima di Gedung Putih sebagai tamu Presiden Trump untuk pembicaraan tertutup. Meski tak ada keterangan resmi mengenai hasil atau isi pertemuan, keduanya diyakini membahas berbagai isu kawasan yang sensitif termasuk terkait Iran.
Pakistan sendiri juga berkoordinasi dengan China mengenai upaya penyelesaian konflik AS-Israel dengan Iran. China memang berkepentingan mendinginkan tensi karena dia termasuk salah satu pembeli utama minyak bumi Iran yang sebagian besar diangkut melalui Selat Hormuz. China juga memandang Pakistan sebagai perantara dalam hubungan dengan AS untuk membantu memfasilitasi dialog damai.
Dalam beberapa tahun belakangan ini Pakistan juga berupaya menyeimbangkan hubungan dengan kawasan Timur Tengah. Misalkan saja pada 2025 lalu mereka meneken kesepakatan pertahanan timbal balik dengan Arab Saudi, yang menjadi simbol kesediaan Pakistan untuk mendukung keamanan negeri pusat peribadatan umat Islam itu jika ada ancaman serius dari luar. Meski bukan perjanjian yang bersifat formal, namun hal ini menurut Grossman bernilai penting karena Pakistan adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Islam yang memiliki senjata nuklir sehingga bakal memicu spekulasi bakal sejauh mana Pakistan akan turun tangan untuk membantu mitra dekat mereka.
Hubungan Pakistan dengan Iran sendiri juga unik. Kedua negara ini juga beberapa kali bentrok di perbatasan mereka, yang terakhir pada 2024, akibat aktivitas kelompok gerilyawan Baloch dan kelompok separatis lainnya yang dimusuhi Pakistan dan sering mondar-mandir keluar masuk perbatasan Iran-Pakistan. Meski begitu pemerintah kedua negara cenderung mencari penyelesian dalam jalan diplomatik dan tidak ingin terlalu memperuncing konflik.
Dengan semua ini, peran dan posisi Pakistan yang mampu memposisikan diri dengan nyaman di antara tarik-menarik berbagai kekuatan besar dunia, AS, China, Rusia, dan dunia Islam, menjadi sangat strategis. Apalagi di masa ketika persekutuan antarnegara menjadi mulai goyah karena ego kenegaraan yang membesar dan pragmatisme makin menguat seperti yang ditunjukkan pemerintah Donald Trump. Pakistan, kata Grossman, dalam perannya kali ini menengahi AS dan Iran – meski belum mencapai sukses – membuktikan bahwa di masa sekarang pengaruh dalam geopolitik itu bukan melulu ditentukan kekuatan militer atau persekutuan formal antarnegara, namun melalui akses, hubungan yang terjalin baik, dan kredibilitas untuk bisa diterima di antara berbagai pihak yang berseberangan.
Grossman juga yakin peran Pakistan sebagai mediator kali ini tidak akan berakhir begitu saja dan bisa akan kembali berperan penting di waktu selanjutnya. Di mana tata pergaulan dunia masih banyak dipengaruhi oleh persaingan kekuatan utama, mereka yang ada di posisi pertengahan harus mencari cara agar tetap relevan dalam percaturan dunia. Caranya, antara lain, dengan mencari kesempatan untuk menjadi saluran komunikasi bagi pihak-pihak yang bertikai.
Pelajaran untuk Indonesia
Ini pun layak menjadi pelajaran bagi Indonesia. Akademisi bidang hubungan internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona, kepada bisnis.com, Senin (13/4/2026), menyebut Indonesia selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran. Namun, seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel, hubungan tersebut berada di bawah tekanan. “Hubungan Indonesia dengan Iran saya kira belum sampai pada tahap renggang secara diplomatik, tetapi memang sedang berada di bawah tekanan sangat besar akibat perang dan situasi keamanan di Selat Hormuz,” katanya.
Keuletan diplomasi Indonesia menurut dia mendapat tantangan ketika ada kondisi aktual di mana dua kapal tanker minyak Indonesia ternyata sampai sekarang masih tertahan di Selat Hormuz karena belum mendapat lampu hijau untuk berlayar dari Iran. Afrimadona mengatakan negosiasi dengan otoritas Iran tetap menjadi jalur paling realistis. Sebab, pihak Iran sendiri menegaskan bahwa kapal-kapal yang tertahan masih harus melalui tahapan tersebut, sementara dari pihak Indonesia juga disebut sudah ada sinyal positif.
“Langkah diplomasi yang perlu ditempuh Indonesia adalah memperkuat komunikasi langsung dan tenang dengan pemerintah Iran, terutama melalui jalur Kemlu, otoritas maritim, dan kanal diplomasi keamanan, dengan fokus pada safe passage, keselamatan awak, dan perlindungan pasokan energi nasional,” katanya. Indonesia juga perlu menegaskan bahwa isu ini murni soal pelayaran sipil dan kepentingan kemanusiaan, bukan bagian dari posisi politik Indonesia dalam konflik yang sedang berlangsung.
Dia juga menilai bahwa dalam situasi perang di Timur Tengah, berbagai langkah internasional Indonesia seperti keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump bisa memunculkan persepsi keberpihakan pada pihak lawan Iran jika tidak dijelaskan dengan hati-hati. “Karena itu, Indonesia perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan memisahkan secara tegas antara agenda geopolitik dan upaya pembebasan dua kapal tanker Pertamina,” katanya.
