Belakangan ini cukup ramai pembicaraan di media sosial soal posisi sekretaris di pusat kekuasaan pemerintahan. Banyak yang mempertanyakan soal kesan powerful orang yang mengemban jabatan sekretaris itu dan mempertanyakan di mana posisinya sebenarnya dalam struktur pemerintahan serta kualifikasinya.
“Omon-omon” soal sekretaris, di masa lalu ada juga jabatan dengan embel-embel “sekretaris” yang perannya cukup strategis karena dia menjadi koordinator dan sekaligus pengawas eksekusi terhadap sejumlah program khusus dari presiden. Jabatan itu adalah Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan. Dari segi struktur birokrasi, posisinya ada di bawah koordinasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun di masa pembentukannya yaitu di era Orde Baru pada 1973, perannya cukup vital karena bertugas mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, menanggulangi hambatan pembangunan di daerah, serta membantu Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan operasional program bantuan presiden (banpres).
Di era Orde Baru ketika Presiden Soeharto menjalankan pembangunan dengan dasar perencanaan lima tahunan yaitu Pembangunan Limat Tahun (Pelita), posisi Sesdalopbang jadi strategis karena menjadi mata dan telinga, sekaligus “tangan presiden” guna memastikan semua program dieksekusi dengan baik. Sesdalopbang bertugas memantau dan mengumpulkan data langsung dari lapangan khususnya jika terjadi masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan program pembangunan seperti bencana alam, wabah penyakit, kemiskinan ekstrem, dan sebagainya. Sesdalopbang juga punya kewenangan berkoordinasi secara lintas departemen (kementerian) untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, dan melaporkan hasilnya kepada presiden.
Sosok yang boleh dibilang paling terkenal saat mengisi jabatan ini adalah Solihin Gautama Purwanegara atau lebih dikenal dengan Solihin G.P. Seperti banyak pejabat senior di era Soeharto, Solihin juga seorang perwira militer. Tapi kualifikasinya tidak main-main. Solihin kenyang di medan operasi tempur seperti saat operasi penumpasan pemberontak Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, bahkan sampai menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Hasanuddin di Sulawesi. Selain itu pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 21 Juli 1926, ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer.
Selepas itu dia dipercaya memimpin Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur. Jadi pengalamannya komplit, sebagai militer berpengalaman di medan operasi tempur, kemudian menjadi panglima komando teritorial yang banyak berhubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, dan kemudian menjadi gubernur yang membuatnya makin paham dengan dunia pemerintahan umum.
Sebuah artikel di detik.com mengisahkan persentuhan Solihin dengan pemerintahan sipil bermula saat bertemu Presiden Soeharto pada 1969. Saat itu sedang terjadi bencana erupsi Gunung Merapi, dan Solihin selaku Gubernur Akmil di Magelang menerjunkan para taruna dan truk-truk milik Akmil untuk membantu mengevakuasi warga mengungsi. Soeharto kemudian meninjau daerah bencana dan bertemu Solihin. Soeharto kemudian meminta Solihin agar bersedia dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat dan menerima jika DPRD Jabar memilihnya. Meski istilahnya “pencalonan” dan “pemilihan,” di masa itu kandidat kepala daerah sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan DPRD tinggal “ketok palu” untuk “menerima dan menyetujui” sang calon.
Karena saat itu Solihin masih menjadi perwira militer aktif, apa yang dikatakan Soeharto sama saja dengan perintah yang tak bisa ditolaknya. Padahal Solihin sebenarnya sudah berpikir setelah dirinya merampungkan tugas kemiliteran, dia mau pensiun saja. Solihin pun menjadi Gubernur Jabar pada 1970-1975. Rampung menjalankan tugas sebagai gubernur, Solihin sebenarnya sudah berkesempatan melakukan apa yang diimpikannya yaitu pensiun sepenuhnya dan tinggal di perdesaan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.
Tapi ternyata panggilan tugas datang lagi pada 1977, ketika Presiden Soeharto lagi-lagi mempercayainya untuk menjalankan tugas penting yaitu sebagai Sesdalopbang. Salah satu prestasi penting Solihin saat itu adalah ketika terjun mengatasi krisis pangan di Indramayu, Jawa Barat. Dia lalu memprakarsai penanaman padi jenis Gogo Rancah yang tidak butuh banyak air. Solihin bisa dibilang menjadi salah satu pejabat pusat era Soeharto yang paling lama bertahan di satu jabatan. Dia menduduki posisi Sesdalopbang dari 1977 hingga 1992. Jabatan Sesdalopbang masih ada hingga akhir Orde Baru dan masuk Orde Reformasi.
Meski jabatannya membuat Solihin hampir selalu berada di sekitar Presiden Soeharto, Solihin dikenal tidak pernah bicara soal politik. Jika membuat pernyataan, itu selalu terkait dengan apa yang diurusnya sehari-hari, seperti masalah-masalah besar di bidang pertanian, urusan kredit masyarakat perdesaaan, dan yang sejenisnya. Kerjanya terkesan lebih banyak di belakang layar.
