Perombakan atau kocok ulang atau reshuffle kabinet adalah hal wajar dalam sebuah pemerintahan. Dengan berbagai alasan, menteri bisa dilantik, diberhentikan, diganti, atau dirotasi posisinya.
Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja mengalami perombakan dengan digantinya pemegang jabatan menteri keuangan, dari Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Suahasil Nazara, Senin (14/9/2026). Pergantian terbaru ini menjadikan Prabowo sebagai presiden yang paling banyak melakukan perombakan kabinet dalam dua tahun pertama periode pemerintahannya.
Sampai 14 September 2026, atau sekitar 23 bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo telah melakukan enam kali reshuffle Kabinet Merah Putih. Pergantian terbaru kali ini membuat Suahasil menjadi orang ketiga yang menduduki posisi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Prabowo, setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya.
Dengan demikian, Prabowo melakukan perombakan kabinet jauh lebih sering dibanding dua presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada fase awal pemerintahan mereka. Jokowi melakukan dua kali reshuffle selama dua tahun pertama masa pemerintahannya yakni pada 12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016. Sementara SBY melakukan satu kali perombakan kabinet dalam dua tahun pertama pemerintahannya, yaitu pada 5 Desember 2005.
Sementara itu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga layak dicatat karena dalam masa pemerintahan yang bahkan belum mencapai dua tahun, Gus Dur tercatat melakukan empat kali perombakan besar Kabinet Persatuan Nasional. Bahkan ada dua perombakan yang berlangsung hanya dalam selang sekitar 11 hari pada Juni 2001.
Di era Prabowo, perombakan kabinet berlangsung berkali-kali dalam rentang waktu yang relatif pendek. Perombakan pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, hanya sekitar empat bulan setelah Kabinet Merah Putih dibentuk. Saat itu Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Perombakan berikutnya berlangsung pada 8 September 2025, ketika Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Setelah itu terjadi kembali sejumlah perubahan pada September dan Oktober 2025, disusul perombakan pada April 2026 dan akhirnya pergantian Menteri Keuangan pada September 2026. Tempo mencatat empat kali reshuffle sepanjang 2025 saja.
Apa yang dilakukan Prabowo bisa ditafsirkan sebagai caranya memandang kabinet sebagai instrumen yang dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan politik dan pemerintahan. Namun jalan yang ditempuh menuju pergantian personel kabinet terlihat berbeda dengan era presiden sebelumnya. Prabowo biasa berkomentar bahwa dia menilai kabinetnya “baik-baik saja.” Dia bahkan dalam sejumlah pidato menyatakan menilai pemerintahannya layak mendapat nilai tinggi. Apa yang disampaikannya kadang berseberangan dengan komentar di kalangan masyarakat khususnya di media sosial yang sering menyoroti kinerja pemerintah dan kinerja para menteri yang luar biasa banyak personelnya di kabinet sekarang. Namun kemudian ternyata terjadi juga pergantian personel yang beberapa kali terkesan mendadak. Bahkan dalam kasus Purbaya, pada pagi hari dia masih rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah, namun pada sore hari sudah diganti.
Hal ini berbeda dengan gaya SBY. SBY melakukan reshuffle pertama setelah sekitar satu tahun pemerintahan berjalan, pada Desember 2005. Keputusan itu didahului evaluasi kinerja kabinet. Dalam keterangannya ketika itu, SBY mengatakan evaluasi telah dilakukan dan para menteri yang kinerjanya dinilai tidak memenuhi harapan diberi tahu mengenai kekurangan mereka.
Jokowi juga memperlihatkan pola yang relatif terukur. Dua reshuffle dalam dua tahun pertama terjadi pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Perombakan kedua bahkan cukup besar, dengan sejumlah menteri baru masuk dan beberapa posisi strategis diubah. Pemerintah ketika itu mengaitkan perubahan tersebut dengan kebutuhan mempercepat pembangunan dan memperkuat sektor ekonomi.
Gus Dur merupakan kasus yang berbeda. Empat kali reshuffle besar dalam waktu kurang dari dua tahun tidak dapat dilepaskan dari hubungan politik yang sangat tegang antara Presiden dan DPR serta perubahan konfigurasi politik pendukung pemerintah. Kabinet Persatuan Nasional sejak awal merupakan gabungan berbagai kekuatan politik, sehingga mempertahankan soliditasnya menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Pergantian menteri akhirnya menjadi salah satu ciri paling menonjol pemerintahan Gus Dur.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri selaku pengganti Gus Dur menerapkan pola kinerja yang relatif stabil di Kabinet Gotong Royong. Beberapa menteri memang meninggalkan jabatan, tetapi bukan melalui pola perombakan kabinet seperti yang dilakukan Gus Dur, SBY, Jokowi, atau Prabowo.
Frekuensi reshuffle sebenarnya tidak otomatis menunjukkan pemerintahan yang buruk. Mengganti menteri yang gagal mencapai target justru menunjukkan keberanian presiden melakukan koreksi. Sebaliknya, terlalu sering mengganti pejabat juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kualitas proses seleksi awal, konsistensi kebijakan, dan stabilitas pemerintahan.
Dalam kasus Prabowo, pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena sejumlah pergantian menyentuh posisi strategis. Pergantian Menteri Keuangan, misalnya, bukan sekadar pergantian pejabat administratif. Menteri Keuangan merupakan salah satu aktor utama dalam menentukan arah fiskal, menjaga kredibilitas anggaran, dan membangun kepercayaan pasar. Reuters menilai pergantian Purbaya dengan Suahasil berkaitan erat dengan kebutuhan memulihkan kepercayaan investor dan kredibilitas kebijakan fiskal.
Berikut ini catatan mengenai berbagai perombakan personel dan struktur kabinet di era Prabowo sebelum yang dilakukan pada 14 September 2026. Perombakan pertama pada 19 Februari 2025, empat bulan setelah Kabinet Merah Putih dibentuk. Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Perombakan kedua pada 8 September 2025. Sejumlah menteri diganti yaitu:
- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan, namun posisi kursinya dikosongkan
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding, digantikan Mukhtarudin
- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi digantikan Ferry Juliantono
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo, kursinya dibiarkan kosong
- Presiden juga melantik dua pejabat baru dan posisi baru yaitu Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar
Perombakan ketiga terjadi pada 17 September 2025 yang sifatnya lebih ke pengisian kursi menteri yang sebelumnya dibiarkan kosong setelah pejabatnya diberhentikan. Saat itu yang dilantik Prabowo adalah:
- Menko Polkam: Djamari Chaniago
- Menpora: Erick Thohir
- Wamenaker: Afriansyah Noor
- Wamenhut: Rohmat Marzuki
- Wamenkop: Farida Faricha
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo
- Wakil Kepala BGN: Sonny Sanjaya
- Wakil Kepala BGN: Naniek S Dayang
- Kepala LKPP: Sarah Sadiqa
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri: Ahmad Dofiri
- KSP: Muhammad Qodari
Sebulan kemudian pada Oktober 2025 Prabowo menambah personel kabinet yaitu:
- Wakil Menteri Dalam Negeri: Akhmad Wiyagus
- Wakil Menteri Kesehatan: Benyamin Paulus Octavianus
- Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan: Dirgayuza Setiawan
- Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis: Agung Gumilar
Saat itu Prabowo juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Prabowo menunjuk Velix Wanggai sebagai ketua komite beranggotakan 10 orang tersebut.
Reshuffle kelima terjadi pada April 2026. Saat itu ada enam posisi yang diisi pejabat baru yaitu:
- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan: Hanif Faisol Nurofiq
- Kepala Staf Presiden: Dudung Abdurachman
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Muhammad Qodari
- Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi: Hasan Nasbi
- Kepala Badan Karantina Indonesia: Abdul Kadir Kading
