Peran negara-negara dengan kekuatan menengah (middle power) saat ini semakin menonjol dalam menentukan arah konflik dan perdamaian global. Hal ini disampaikan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal dalam Middle Power Conference di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
“Dunia sedang bergeser, bertransformasi, dan kita tidak tahu bagaimana transformasi ini akan berakhir. Namun, yang kita tahu adalah kelompok middle power dari Utara dan Selatan, sekitar 20 negara, akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan tatanan dunia berikutnya,” kata Dino.
Mantan wakil menteri luar negeri (wamenlu) era Presiden SBY itu menjelaskan bahwa peran aktif negara kelompok middle power di berbagai krisis global turut terlihat dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran, yang disebut sebagai contoh perang antara kekuatan besar dan menengah. Dalam konflik ini, Pakistan yang merupakan salah satu negara middle power mampu berperan sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan.
Di sisi lain, Arab Saudi, yang juga negara berkekuatan menengah, dinilai memiliki potensi untuk memperluas konflik, meskipun sejauh ini memilih untuk menahan diri. “Jadi, kita melihat bagaimana dinamika perang dan perdamaian serta arah tatanan dunia dipengaruhi oleh negara-negara yang dikenal sebagai middle power,” ucap Dino.
Selain dalam konflik tersebut, Dino juga menyoroti pengaruh negara berkekuatan menengah dengan kekuatan ekonomi dan militer yang semakin signifikan. Dia merujuk kepada kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) yang memiliki nilai produk domestik bruto melampaui Group of Seven atau G7, yang terdiri atas negara dengan ekonomi maju. Selain itu, anggaran pertahanan sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Arab Saudi, dan India, bahkan melampaui beberapa negara Eropa.
Kendati peran negara-negara berkekuatan menengah semakin meningkat, dia menilai bahwa peran tersebut belum sepenuhnya mapan. Menurut Dino, masih terdapat pertanyaan mengenai kemampuan negara-negara middle power untuk bersatu, menyelesaikan konflik, hingga mengambil peran kepemimpinan dalam sistem internasional.
Meskipun demikian, dia menekankan bahwa tren penguatan kerja sama antarnegara berkekuatan menengah mulai terlihat. Indonesia, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan hubungan bilateral dengan sejumlah negara, seperti Australia, Prancis, India, Korea Selatan, dan Turki. FPCI menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk segera merumuskan strategi sebagai negara penguasa menengah, termasuk dalam menentukan posisi dan mitra strategis di tengah perubahan.
Indonesia, lanjut Dino, harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah ketidakpastian global. “Kita perlu stand up to our principle. Membela prinsip. Kalau kita harus mengkritik orang, sebesar apa pun, sekuat apa pun, termasuk Amerika Serikat, itu harus kita lakukan juga,” kata Dino. Dia menyebut Pakistan yang merupakan merupakan sekutu utama non-NATO Amerika Serikat, tetap berani mengambil posisi tegas dalam isu tertentu. Misalkan saja Pakistan mengecam serangan AS dan Israel terhadap Iran yang dinilai melanggar hukum internasional.
“Pakistan bisa memainkan peran yang penting… mengambil posisi yang berprinsip. Jadi, dia [Pakistan] mengecam serangan Amerika terhadap Iran yang memang melanggar hukum internasional. Apalagi membunuh pemimpinnya dengan sengaja,” ujarnya.
Menurut Dino, prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif justru memberi ruang bagi pemerintah untuk bersikap independen. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu konsisten menjalankan prinsip tersebut, termasuk berani menyampaikan kritik. “Menurut saya, sebagai middle power, kita jangan lupa bahwa bebas aktif itu berarti bebas untuk bersikap, bebas untuk mengkritik, dan kita harus punya nyali untuk membela hal-hal yang penting bagi tatanan dunia yang adil,” kata Dino.
Lebih jauh mantan Duta Besar RI untuk AS ini menyarankan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara di tengah ketegangan geopolitik global. “Sebagai middle power, apalagi sebagai regional power, kekuatan di Asia Tenggara, kita harus utamakan suatu kondisi di mana kalau pun [terjadi] perang di Eropa, kalau pun ada perang di Timur Tengah, perang di Afrika, bahkan di Asia Selatan. India-Pakistan kan masih hangat, paling tidak di Asia Tenggara kita aman,” katanya.
Dino juga menyoroti persepsi publik bahwa Prabowo lebih banyak memberi perhatian pada kekuatan global dibanding kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, ia menilai kunjungan luar negeri tersebut tidak keliru. Namun, ia menekankan pentingnya perhatian lebih besar terhadap kerja sama regional, khususnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang lebih besar menjadi pemimpin di kawasan dibanding di forum global seperti BRICS dan G20. “Forum di mana kita bisa mengendalikan kawasan, mengendalikan situasi itu adalah Asia Tenggara. Dan inilah sebabnya Presiden Prabowo, menurut saya, tahun ini harus lebih banyak ngurus ‘kandang’ kita di Asia Tenggara,” ujar Dino.
Ia menambahkan Indonesia tidak perlu mengejar citra sebagai “macan Asia,” tetapi lebih realistis sebagai penggerak utama ASEAN. “Macan Asia itu dari segi retorika agak jauh menurut saya. Tapi mesin ASEAN itu sangat realistis,” katanya.
Dino juga meminta pemerintah lebih terbuka terkait perjalanan luar negeri presiden agar tidak menimbulkan spekulasi. “Kita harus tahu ini presiden mau kemana, sehingga tidak menimbulkan spekulasi. Jadi, imbauan saya kepada pemerintah, setiap kali ada perjalanan ke luar negeri, beri penjelasan secara profesional, secara protokoler saja. Jadwalnya ke mana, dan kalau bisa ketemu siapa, dan agendanya apa,” kata dia.
Presiden Prabowo bertolak ke Moskow, Rusia, pada Minggu (12/4/2026) malam untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Dari Moskow, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Paris untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron.
